PIP Program Pemerintah Untuk Masyarakat Miskin, Bukan Bantuan Kelompok Tertentu

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 26 Sep 2024 - 20:57

Plh Kepala Dikbud Bengkulu Selatan, Lusi Wijaya, M.Pd.-foto: dok/koranrb.id-

pip program pemerintah untuk masyarakat miskin, bukan bantuan kelompok tertentu                            kota manna, koranrb.id - dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) kabupaten bengkulu selatan menegaskan program indonesia pintar (pip) adalah program pemerintah untuk masyarakat miskin. program tersebut bukan bantuan dari kelompok tertentu. 
plh kepala dikbud bengkulu selatan, lusi wijaya, m.pd menerangkan saat ini terjadi ranah pembodohan masyarakat. dimana sekelompok orang mengaku dan mengklaim pip. 
padahal, menurut lusi, pip adalah program kemendikbudristek berkerjasama dengan kementerian sosial melalui dtks. data penerima pip tetap melalui dapodik. 
“isu yang berkembang seperti itu, masuk dalam ranah pembodohan masyarakat. pip itu sudah jelas program pemerintah,” terang lusi.
baca juga:miliki rumah idaman anda bersama kpr bank bengkulu
baca juga:adaptasi lebih baik melalui membaca dan menulis
lusi menyebutkan aturan tentang pip tersebut sudah jelas dalam persesjen kemendikbudristek tentang petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pendidikan dasar dan pendidikan menengah. dikatakan bahwa pip itu adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin. 
“jadi bukan bantuan-bantuan dari oknum tertentu. jadi sangat naif jika ada orang-orang tertentu justru memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi dia,” ujar lusi. 
ditegaskan lusi, dalam inpres nomor 7 tahun 2014 telah terurai jelas tentang kesejahteraan sosial. dan, dilanjutkan dalam perpres nomor 166 tahun 2014 tentang pip. bahkan dalam permendikbud lanjut lusi nomor 10 tahun 2020 juga membicarakan pip. 
“ringkasnya jika memilih si a itu jelas tidak benar. dan mereka yang menyebarkan isu itu adalah pembodohan terhadap masyarakat,” tutur lusi. 
baca juga:seminar public speaking dan cek fakta kunci sukses era digital
baca juga: hingga september, realisasi pajak perhotelan capai rp10 miliar
ia menilai pembodohan masyarakat ini merupakan tanggung jawab dinas dikbud yang harus menjelaskan pip secara regulasi dan bukan percaya oknum tertentu di luar pemerintah. 
secara terpisah, anggota dprd bengkulu selatan, dendi jofrianto, se, mm menegaskan tidak boleh ada kelompok atau pribadi tertentu yang mengklaim pip. apalagi sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. 
pemerintah wajib menjelaskan regulasi, aturan tentang penyaluran pip, tentang penerima pip dan siapa yang berhak menyalurkan pip. 
“kalau ada yang mengaku-ngaku bisa memberikan pip, itu kan sudah jelas pip dari pemerintah dan ada aturan dan klasifikasi penerima. jangan takut diintimidasi tidak dapat pip, itu program pemerintah dan jelas,” terang politisi nasdem ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan