Berbeda dengan Pilkada Sebelumnya, Tahun Ini Tim Relawan Wajib Dilaporkan ke KPU

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 27 Sep 2024 - 22:54

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Parmas dan SDM KPU Lebong, Devi Herdiati. FIKI/RB--

berbeda dengan pilkada sebelumnya, tahun ini tim relawan wajib dilaporkan ke kpu                             koranrb.id - pasangan calon (paslon) di pilkada 2024 wajib mendaftarkan secara resmi tim relawan ke kpu kabupaten lebong. 
aturan pendaftaran tim relawan ini, bisa dikatakan baru dan tak ditemukan pada proses pilkada sebelumnya. 
"iya benar, untuk di pilkada tahun ini tim relawan wajib dilaporkan ke kpu," kata koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilihan parmas dan sdm kpu lebong, devi herdiati, dikonfirmasi jumat, 27 september 2024.
aturan ini terang devi, tertuang dalam pasal 12 ayat 4 peraturan komisi pemilihan umum (pkp).
baca juga:gaduh! plt bupati coba cabut spt plt kepala bkpsdm lebong
baca juga:petunjuk dugaan korupsi dd dan add puguk pedaro sudah dipenuhi, penyidik tunggu p21 jaksa
dijelaskan dalam pasal itu, relawan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon wajib disampaikan ke kpu.
"di pilkada sebelum-sebelumnya kan, yang harus didaftarkan ke kpu hanya tim sukses saja. sedangkan tim relawan tidak terdaftar.
nah, di pilkada 2024 kali ini tim relawan juga wajib didaftarkan ke kpu," ujarnya.
untuk itu, devi mengingatkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong agar segera mendaftarkan tim relawannya ke kpu lebong. 
baca juga:plt bupati minta dinkes serius jalankan program pmt cegah stunting
baca juga:sengketa pilkada bengkulu selatan, reskan effendi hadirkan 5 saksi di sidang kedua
mengingat, saat ini sudah memasuki masa kmapanye.
"kita menunggu dua paslon mendaftarkan tim relawannya," ucapnya. 
selain melaporkan tim relawan, paslon juga harus melaporkan akun media sosial (medsos) yang akan digunakan untuk berkampanye. 
"aku mendsos ini sudah kita ingatkan sebelumnya. karena melaporkan akun medsos juga wajib dilakukan," tutupnya.
diterangkan devi, setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong, hanya diperbolehkan memiliki 20 akun di setiap medsos yang akan digunakan sebagai media kampanye.
baca juga: a-bangku romer, yakin menang target kuasai 80 persen suara di lebong 
baca juga:jalani hukuman, 2.641 warga terpaksa nyoblos di tps khusus
“seperti, facebook 20 akun, instagram 20 akun, dan medsos lainnya,” kata devi. 
selain 20 akun yang dilaporkan ke kpu itu tidak diperbolehkan digunakan, atau sebuah pelanggaran.
“yang kita agap resmi itu hanya 20. dan 20 akun itu harus dilaporkan ke kita (kpu, red),” ujarnya.
jika ada akun medsos yang tidak dilaporkan, maka akan ditindak oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) lebong, melalui tim siber yang sudah dibentuk.
“sanksi itu ranahya bawaslu. silakan bawaslu bersama tim siber-nya melakukan pemantauan,” ucapnya.
ditambah devi, akun-akun medsos yang akan digunakan untuk berkampanye itu hanya boleh digunakan saat masa kampanye berlangsung pada 25 september mendatang.
setelah masa kampanye berakhir, maka akun-akun medsos itu harus dihapus dan dilaporkan ke kpu.
baca juga:186 kotak dan 744 bilik suara sudah di gudang kpu lebong, tunggu logistik pilgub 
baca juga:hari ini kopli mulai cuti, wabup jabat pjs. bupati lebong 
“sudah kita sampaikan ke masing-masing lo. kalau sudah kampanye, akun medsos itu harus dihapus,” tuturnya.
untuk tata tertib berkampanye, terang devi, sudah disampaikan pada saat rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri masing-masing lo pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong, jumat, 20 september 2024 lalu. 
“untuk tatib sudah kita bahas, yang jelas kita tekankan tadi, untuk zona hijau itu tidak boleh di pasangan apk. kemudian fasiltas pendidikan dan kesehatan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan