Pengadaan Armada DLH Terhambat

KORANRB.ID – Pengadaan armada pengangkut sampah serta penyiraman tanaman yang telah tua dan banyak kerusakan tidak jadi diajukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu. 

Hal tersebut lantaran besarnya dana yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada 2024 mendatang.

BACA JUGA:DLH Serahkan Aset Motor Pengangkut Sampah ke Sekda, Ada yang Kondisinya Rusak Berat

Hal tersebut disampaikan Kepala DLH Kota Bengkulu Drs. Riduan, SIP, MSi saat dijumpai setelah menghadiri rapat di Bank Fadilah Kota Bengkulu kemarin, (25/11).

“Rencana ada, namun  kita sedang melihat anggaran. Ditambah kita akan menghadapi Pilkada tahun 2024, itu menyerap anggaran yang sangat besar hampir Rp 40 miliar,” sampai Riduan.

BACA JUGA:230 Honorer Dihapus, Kepala DLHK BS Pasrah

Berdasarkan data yang diperoleh DLH Kota Bengkulu memiliki armada sebanyak 33 unit, 13 unit kendaraan kontainer, 15 unit dump truk serta lima unit Pikap. Hampir setengah dari armada unit pengangkut sampah sudah mengalami kerusakan dan tidak layak beroperasi.

Jumlah unit armada untuk penyiraman tanaman pada taman dan  jalan poros Kota Bengkulu berjumlah satu unit. Unit tersebut diperoleh DLH hibah dari Perumda Tirta Hidayah.

BACA JUGA:Dugaan Pencemaran Udara, DLH Periksa PT CG

Riduan mengungkapkan saat ini kondisi armada pengangkut sampah memang sudah layak diganti karena saat ini banyak armada yang mengalami kerusakan berupa korosi pada bagian utama pada kendaraan.

“Sebenarnya sudah sangat layak diganti karena usia sudah tidak mumpuni dan truk inikan setiap hari mengangkut sampah dan tidak pernah dicuci sehingga kendaraan mengalami korosi pada bagian kendaraan,” ungkap Riduan.

BACA JUGA:DLHK Tunggu Hasil Uji Sampel, Warga Minta Solusi Terbaik

Dana hibah yang akan digelontorkan pada Pilkada nanti juga menghambat pengajuan pengadaan truk penyiraman tanaman Kota Bengkulu.

“Bukan hanya truk sampah, truk penyiraman juga gagal kita adakan karena kami menyadari besarnya dana hibah Pilkada yang digelontorkan,” tambah Riduan.