KPU Mukomuko Batasi Penggunaan Anggaran Kampanye Paslon

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 29 Sep 2024 - 22:02

Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh KPU Mukomuko--firmansyah/rb

kpu mukomuko batasi penggunaan anggaran kampanye paslon                             koranrb.id - untuk mencegah adanya tindakan politik uang yang dilakukan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati mukomuko.
komisi pemilihan umum (kpu) mukomuko batasi anggaran kampanye masing-masing paslon sebesar rp 16,8 miliar paling maksimal.
hal ini disampaikan ketua kpu mukomuko marjono.
pembatasan biaya kampanye ini merujuk pada penetapan batasan dana kampanye sesuai dengan pkpu 14 tahun 2024, yang mana sumber dana masuk sudah diatur.
dengan sumber dana kampanye dari perseorangan maksimal menyumbangkan rp75 juta, lalu dari parpol atau gabungan parpol maksimal rp750 juta dan terakhir dari perusahaan itu maksimal rp750 juta.
“seluruh perusahaan diperbolehkan menyumbang, hanya saja yang tak diperbolehkan seperti bumdes, bumd dan bumn. selain itu dana dari luar negeri atau asing dan pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk menyumbang dana kampanye kepada paslon,” ujar marjono.
baca juga:pilkada 2024, bawaslu rejang lebong awasi isu-isu negatif 
baca juga:pilkada kaur ada 861 pemilih disabilitas, ini rinciannya
marjono juga menyampaikan, meskipun diperbolehkan menggelontorkan anggaran kampanye mencapai rp 16,8 miliar.
namun penggunaannya harus sesuai ketentuan, serta jelas untuk apa saja anggaran digunakan. sesuai keputusan kpu kabupaten mukomuko nomor 768 tahun 2024.
terkait penggunaan dan batasan maksimal terlah dirincikan, dengan tujuan menjadi acuan masing-masing paslon agar tidak menyalahi aturan.
“berkaitan dengan pengawasan penggunaan anggaran kampanye ini akan dipantau ketat. dimana tersebut menjadi ranah bawaslu nantinya,”ujarnya.
baca juga:pembagian seragam sekolah gratis, dinas dikbud tunggu data penerima bantuan
baca juga:ribuan pelajar belum rekam ktp elektronik padahal sudah memenuhi syarat usia wajib ktp
marjono menjelaskan, adapun rincian batasan biaya kampanye perkegiatan yang menjadi acuan.
untuk biaya rapat umum paslon bupati dan wakil bupati dengan massa mencapai 10.000 orang, biaya maksimal rp 1,7 miliar.
sedangkan untuk pertemuan terbuka 1000 orang massa, sebanyak 58 kali, biaya maksimal boleh digunakan rp 4 miliar.
setelah itu untuk pertemuan tatap muka dan daring maksimal 300 orang, sebanyak 174 kali, maksimal biaya yang digunakan rp 3,6 miliar lebih. pembuatan bahan kampanye 1 kegiatan dengan 139.976 pemilih, maksimal biaya yang digunakan calon rp 4,2 miliar. 
baca juga:dkpp akan salurkan bantuan alat tangkap kepada nelayan di wilayah pondok kelapa
baca juga:surati paslon bupati, kpu bengkulu tengah minta jadwal kampanye akbar
“untuk anggaran kegiatan yang dominan mengumpulkan masa ini. digunakan untuk operasional, tidak untuk memberikan uang kepada massa yang hadir,”sampainya. 
lanjutnya, untuk pengadaan bahan kampanye umum 1 paket maksimal biayanya rp226 juta lebih.
pemasangan alat peraga kampanye 15 paket maksimal biayanya rp1,1 miliar.
untuk bahan kampanye seperti selebaran, brosur, poster dan lainnya maksimal dibolehkan senilai rp 1 miliar lebih, kemudian maksimal biaya untuk kampanye di media sebanyak rp200 juta.
baca juga:jalan ambles di renah semanek sudah diperbaiki, akses 2 kecamatan sudah lancar 
baca juga:kpu bengkulu tengah minta jadwal kampanye akbar paslon bupati dan wabup
“kami rasa semua sudah jelas baik zona diperbolehkan kampanye begitu juga dengan waktu. termasuk penggunaan anggaran kampanye. besar harapan kami masing-masing paslon dapat berkomitmen menciptakan pilkada damai,” tutupnya.
terpisah, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) mukomuko teguh wibowo sh. menyampaikan tidak terlalu mempersoalkan anggaran kampanye.
sebab yang menjadi perhatian dan dilarang yaitu melakukan money politik atau membagikan uang kepada pemilih.
dengan ajakan agar bisa memberikan hak suara kepada salah satu paslon. 
“kalau biaya kampanye digunakan untuk apk, biaya operasional dan biaya kampanye lainnya silahkan saja. dengan kebutuhan apk dan operasional sangat realistis dana kampanye itu besar, tapi jangan pernah melakukan money politik,"tegasnya.
dikatakan teguh, saat ini seluruh jajaran bawaslu mukomuko hingga pengawas di tingkat desa.
terus mengawasi secara ketat pergerakan masing-masing paslon agar tidak terjadi pelanggaran dalam masa kampanye saat ini.
meskipun hingga kemarin 29 september 2024 masih belum ada paslon bupati dan wakil bupati mukomuko yang melakukan kampanye dengan mengumpulkan massa.
“seluruh jajaran pengawas sudah diperintahkan untuk memantau kegiatan kampanye paslon. untuk paslon yang menggunakan jadwal kampanye dengan mengumpulkan massa, masih belum terlihat,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan