Laporan Awal Dana Kampanye 2 Paslon Kada Lebong, Kopli Rp1 Miliar, Azhari Rp100 Juta

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 29 Sep 2024 - 22:49

KANTOR: Laporan awal dana kampanye dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong sudah disampaikan ke KPU Lebong. --FIKI/RB

laporan awal dana kampanye 2 paslon kada lebong, kopli rp1 miliar, azhari rp100 juta                              lebong, koranrb.id - laporan awal rekening khusus dana kampanye (rkdk) dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati lebong, dana kampanye kopli ansori, s.sos-roiyana, s.si mencapai rp1 miliar.
sedangkan pasangan h. azhari-bambang asb yang masuk dalam rkdk baru rp100 juta.
ini, dibenarkan ketua kpu lebong, yoki setiawan, s.sos, minggu, 29 september 2024.
laporan awal ini, terang yoki, sudah diumukan kpu lebong berdasar surat pengumuman nomor 24/pl.02.5-pu/1707/2024 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye perbaikan bupati dan wakil bupati lebong.
baca juga:orientasi berjalan lancar, ini harapan untuk anggota dprd seluma
"yang sudah di laporkan ke kita (kpu, red) itu adalah laporan awal," ungkap yoki. 
berdasarkan laporan tim liaision officer (lo), dana kampanye yang sudah masuk ke rkdk adalah sumbang dari pasangan calon itu sendiri.
"kalau sementara baru dana dari paslon," ucapnya.
sementara itu, koordinator divisi teknis komisi pemilihan umum (kpu) lebong, sugianto, menerangkan dana kampanye calon bupati dan wakil bupati lebong, dibatasi maksimal rp12,3 miliar.
baca juga:banyak korban kdrt pilih bungkam, ini beberapa penyebabnya menurut uptd ppa
dikatakan sugianto, nominal dana kampanye itu hasil kesepakatan antara dua pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong.
“kita sudah memfasilitasi dua pasangan calon, terkait pembahasan besaran dana kampanye.
hasilnya, sepakat dana kampanye maksimal rp12,3 miliar,” ujar sugi.
dana kampanye itu wajib ditempatkan di rekning khusus dana kampanye (rkdk) dan dilaporkan kepada kpu, baik laporan awal dana kampanye (ladk), laporan penerima sumbangan dana kampanye (lpsdk) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk).
baca juga:pembayaran tpg tunggu dana masuk guru diminta bersabar
“itu sudah aturannya, wajib diletakan di rkdk terlebih dahulu, sebelum digunakan,”tegasnya.
diterangkan sugianto, sumber dana kampanye yang diperbolehkan, meliputi pasangan calon, partai politik (parpol) atau gabungan parpol pendukung masing-masing pasangan calon, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok dan sumbangan badan usaha. 
dana kampanye tidak diperbolehkan, diantaranya dana yang bersumber dari negera asing, lembaga asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing.
kemudian, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dari pemerintah mupun pemerintah daerah, badan usah milik negara (bumn), badan usaha milik daerah (bumd) dan badan usaha milik desa (bumdes).
baca juga:disdikbud perbolehkan pelajar hadiri kampanye cakada
“jika kedapatan ada pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari sumber yang tidak diperbolehkan, maka pasangan calon akan terkena sanksi.
salah satunya menyerahkan sumbangan itu kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah kampanye berakhir,” tuturnya.
dana kampanye, boleh digunakan untuk seluruh kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati. 
“bisa digunakan asal menyangkut kegiatan kampanye,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan