Saling Tuding Keberpihakan Pilkada, Pejabat Diduga Pecah Kongsi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 02 Oct 2024 - 22:48

KANTOR BUPATI: Jajaran Pejabat Pemkab Lebong, terindikasi memanas dan saling tuding adanya keberpihakan--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

saling tuding keberpihakan pilkada, pejabat diduga pecah kongsi                              lebong,koranrb.id - jajaran pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) diduga pecah kongsi. ini bermula, saat pergantian pejabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong, dari mahmud siam, sp, mm kepada donni swabuana, st, m.si.
pada acara pelantikan, pj sekda donni swabuana di aula kantor bupati lebong, selasa 1 oktober 2024 lalu, para kepala opd masih terlihat menghadiri acara tersebut. 
kemudian, pada acara selanjutnya di hari yang sama, digelar di aula graha bina praja setda lebong, dengan tema serah terima jabtaan (sertijab) dan rapat koordinasi (rakor), banyak kepala opd tidak hadir. 
baca juga:sanksi berat menanti asn terindikasi langgar netralitas di pilkada 2024
baca juga:pjs bupati minta camat bersama lurah dan kades tetap prioritaskan pelayanan publik
bahkan, di ruangan itu hanya ada beberapa pejabat lebong yang terlihat hadir, seperti asisten i, asisten iii dan beberapa kepala opd.
atas hal itu, dugaan keberpihakan mulai muncul, baik dari pihak pj sekda, donni swabuana maupun pihak kepala opd yang tidak hadir.
perwakilan kepala opd yang tidak hadir, kepala dinas lingkungan hidup (dlh) lebong, joni prawinata, se, mm mengak, ketidak hadiriaan beberapa kepala opd dalam acara rakor itu, karena beberapa alasan.
pertama, karena undangan yang disampaikan di grup opd sedikit terlambat dan kedua, beberapa opd merasa kecewa saat acara pelantikan.
"maka dalam hal ini, mungkin ketidakhadiran itu, karena kami melihat kegiatan pada pagi hari (acara pelantikan pj sekda, red) pada saat acara undangan pelantikan, banyak sekali yang hadir tidak sesuai dengan yang di undang. sehingga, kami berfikir bahwa ini ada unsur-unsur hal yang tidak sesuai dengan aturan," ungkap joni, rabu, 2 oktober 2024.
diterangkan joni, pada acara pagi hari (pelantikan pj sekda) itu banyak masyarakat yang berpihak ke salah satu paslon, tampak hadi dalam acara pelantikan. 
"sehingga menurut kami ada unsur politiknya. kami selaku penyelenggara negara tentu saja berupaya menjaga netralitas asn,’’ ujarnya.
baca juga:pj sekda janji kembalikan marwah netralitas asn, plt bupati lebong sampaikan ini 
baca juga:kecewa! sertijab dan rakor pj sekda, kepala opd banyak tak hadir, donni: jangan bentuk kelompok perlawanan 
‘’dengan kekhawatiran tersebut, pada acara siang (yang hadir tak sesuai undangan) maka kami tidak memberanikan diri untuk hadir,’’ imbuhnya. 
sebelumnya, penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong, donni swabuana, st, m.si merasa kecewa. pasalnya, saat menggelar kegiatan serah terima jabatan (sertijab) dan rapat koordinasi yang dilaksanakan di aula graha bina praja setda lebong banyak pejabat yang tidak hadir. 
bahkan, pj sekda lebong sebelumnya, mahamud siam, sp, mm juga tak nampak di ruangan itu. "saya nyatakan, bahwa saya kecewa atas apa yang dilakukan oleh kepala opd kabupaten lebong," tegas donni swabuana, selasa, 1 oktober 2024.
menurut donni, sertijab dan rakor ini untuk kepentingan masyarakat kedepannya. jika ada pembangkangan, bahakan seperti ada stagnan roda pemerintahan, bisa berakibat fatal untuk pelayanan masyarakat. 
baca juga:putra bengkulu, sultan bawa dpd ri lebih inklusif dan kolaboratif
baca juga:61 desa di kabupaten lebong belum ajukan berkas pencairan dd tahap ii
"tetapi kalu kepala opd ini seperti ada pembangkangan, kemudian seperti ada boikot yang terogranisir. sebanyak ini, pasti terorganisir. hal seperti ini tidak boleh, jangan letakan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan masyarakat,’’ tuturnya. 
atas kejadian ini, donni swabuana meminta inspektur inspektorat lebong segera menindak lanjuti semua kepala opd yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
"kalau inspektorat di sini tidak mampu mengatasi, hal ini akan saya laporkan ke inspektorat provinsi. kalau perlu saya laporkan ke irjen kemendagri,’’ tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan