Tingkatkan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Rejang Lebong Finalkan Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Pos

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 02 Oct 2024 - 23:19

RAPAT: Peserta rapat koordinasi antara Pemkab Rejang Lebong dan PT. Pos Indonesia.-foto: arie/koranrb.id-

tingkatkan pelayanan pajak daerah pemkab rejang lebong finalkan naskah perjanjian kerja sama dengan pt. pos                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong melakukan finalisasi naskah perjanjian kerja sama antara badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong dengan pt. pos indonesia cabang curup, rabu, 2 oktober 2024. 
rapat ini dilaksanakan di ruang rapat sekretaris daerah (sekda) rejang lebong dipimpin kepala bagian (kabag) hukum, indra hadiwinata, sh dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait di lingkungan pemkab rejang lebong serta perwakilan pt. pos cabang curup.
menurut indra, tujuan utama dari rapat finalisasi ini adalah untuk menyelesaikan detail perjanjian kerja sama yang sudah melalui proses pembahasan dalam rapat-rapat sebelumnya. 
menurut kabag hukum indra hadiwinata, meskipun banyak substansi telah dibahas, masih ada beberapa poin yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dan mendapatkan penegasan. 
ini penting untuk memastikan bahwa seluruh isi perjanjian sudah mencakup kepentingan kedua belah pihak dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik.
baca juga:25 persen dpt rejang lebong diisi oleh gen z
baca juga:berikut pendapatan perkapita provinsi di pulau sumatera dan jawa selama 2023
“perjanjian kerjasama ini memiliki tujuan yang jelas: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) serta pajak daerah lainnya. melalui kerjasama ini, bpkd kabupaten rejang lebong dan pt. pos indonesia berupaya untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga tidak ada lagi hambatan administratif yang seringkali menjadi penghalang,” ungkap indra.
ia mengatakan, selama ini proses pembayaran pajak daerah seringkali dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. 
banyak warga yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembayaran pajak ke kantor bpkd atau tempat-tempat yang telah ditunjuk. dengan adanya kerjasama dengan pt. pos indonesia, yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok daerah, hal ini akan menjadi lebih mudah.
“kerjasama ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota atau kantor-kantor pemerintahan. melalui jaringan pt. pos masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak di kantor pos terdekat tanpa perlu datang ke kantor bpkd. ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa proses pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan efektif,” jelasnya.
kerjasama ini juga merupakan bagian dari program digitalisasi pelayanan publik yang tengah dicanangkan oleh pemkab rejang lebong. digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik, khususnya di sektor perpajakan.
baca juga:bakso iga dan lobster hadir menggoyang lidah di palm restaurant mercure bengkulu!
baca juga:berakhir november, pemprov optimis proyek spam-kobema sesuai target
dengan terintegrasinya sistem pembayaran pajak antara bpkd dan pt. pos indonesia, akan ada proses otomatisasi yang lebih baik, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan serta mempercepat proses verifikasi pembayaran.
“selain itu, digitalisasi ini diharapkan mampu memberikan transparansi lebih kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak. masyarakat akan dapat memantau status pembayaran mereka secara langsung, dan mendapatkan bukti pembayaran yang sah dengan lebih cepat. hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh bpkd kabupaten rejang lebong untuk mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah,” urai indra.
sementara itu, kepala bpkd kabupaten rejang lebong, andy ferdian, se mengungkapkan, tujuan utama dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak. 
bagi masyarakat, khususnya di daerah yang akses ke pusat kota terbatas, keberadaan kantor pos sebagai tempat pembayaran pajak akan sangat membantu. masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.
baca juga:putra bengkulu, sultan bawa dpd ri lebih inklusif dan kolaboratif
baca juga:terima penghargaan dari kemenpora, ini kata ketua umum pwi pusat hendry ch bangun
“dengan tersedianya lebih banyak titik layanan pembayaran melalui kantor pos, masyarakat dapat memilih lokasi yang paling dekat dan nyaman bagi mereka. selain itu, waktu operasional kantor pos yang umumnya lebih fleksibel dibandingkan kantor pemerintah memberikan keuntungan tambahan bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan pembayaran pada jam kerja regular,” bebernya.
ia menambahkan, keberadaan jaringan kantor pos yang tersebar di berbagai wilayah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. 
partisipasi yang lebih tinggi tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
“harapan dari kerjasama ini tetap besar. jika berhasil diimplementasikan dengan baik, kerjasama ini tidak hanya akan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga akan menjadi contoh bagi kabupaten atau daerah lain dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kolaborasi dengan pihak swasta,” papar andy.