Habiskan Anggaran Rp 600 Juta, Rest Area Disparpora Mukomuko Diduga Cacat Legalitas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 22:17

SEPI: Rest Area di Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko yang belum termanfaatkan.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

habiskan anggaran rp 600 juta, rest area disparpora mukomuko diduga cacat legalitas                            mukomuko,koranrb.id – selesai dibangun pada tahun 2022, hingga saat ini 5 oktober 2024 rest area di jalan lintas barat sumatera tepatnya di kelurahan koto jaya kecamatan kota mukomuko tak kunjung dimanfaatkan.
rest area tersebut dibangun dinas pariwisata dan olahraga (disparpora) kabupaten mukomuko yang menelan anggaran mencapai rp600 juta bersumber dari apbd mukomuko. 
dibalik belum dimanfaatkan rest area tersebut, belakangan mencuat dugaan terjadi kesalahan dalam penggunaan apbd tahun 2022 karena belum dilengkapi dokumen hibah atau pelepasan hgu dari pt agro mukomuko yang menjadi lokasi pembangunan rest area.
baca juga:terpaksa setor supaya terus dapat beasiswa pip, dewan dorong aph segera usut 
baca juga:ketua pt bengkulu tegaskan gerakan cuti massal hakim se-indonesia merupakan hak
data dihimpun rb, pelaksana pembangunan rest area milik pemkab mukomuko adalah cv gerbang interprice selama 100 hari kerja. saat ini di lokasi yang belum termanfaatkan tersebut telah diberdiri musala, toilet, dan jalan yang sudah dikoral.
mencuatnya dugaan kesalahan penggunaan anggaran setelah adanya rencana di lokasi rest area akan dibangun jembatan timbang oleh kementerian perhubungan. salah satu syarat pembangunan jembatan timbang oleh kemenhub, mengharuskan adanya legalitas atas lokasi tersebut.
ketika dikonfirmasi rb terkait soal legalitas lokasi pembangunan rest area, harpinda yang waktu itu menjabat kepala disparpora mukomuko secara tegas membantah kabar yang mencuat tersebut.
diakuinya lahan tersebut dulunya memang masuk hgu pt agro muko, namun saat akan dilakukan pembangunan, lahan tersebut sudah dikeluarkan dari hgu, dan telah memiliki surat hibah dan legalitas lainnya. 
“sudah ada, saya yang urus legalitasnya. saya punya datanya tapi saya rasa bidang aset lebih menjelaskan. yang pastinya tidak ada yang menyalahi aturan,” tegasnya.
sementara itu, kepala badan keuangan daerah (bkd) mukomuko eva tri rosanti, sh mengatakan lokasi rest area tengah dilakukan pengusulan pembangunan jembatan timbang, masih diurus hibahnya dari pt agro mukomuko.
diharapkan dapat dibuatkan legalitas sertifikat untuk usulan pembangunan jembatan timbang di tahun 2025.
baca juga:manfaat kopi untuk hati dan batas aman konsumsinya
baca juga:bawaslu kepahiang paw 1 anggota panwascam, alasannya bikin haru
“kami berharap pt agro muko dapat melepaskan lokasi rest area tersebut. sebab jika untuk kepentingan umum tentu saja hal tersebut bisa dilakukan. untuk dokumen yang kami minta surat hibah, yang nantinya dilanjutkan ke kantor pertanahanan (kantah) mukomuko untuk penerbitan sertifikat,” terangnya.
eva juga memastikan selama ini lokasi untuk lokasi rest area statusnya merupakan pinjam pakai dengan pt agro muko. maka dari itu terkait rencana strategis di tahun 2025, pemkab mukomuko akan mengupayakan penerbitan legalitas atas lahan di rest area itu.
“status masih pinjam pakai maka dari itu harus dihibahkan dulu untuk pembangunan jembatan timbang,” tutupnya.
secara terpisah, pengamat pengelolaan barang milik negara provinsi bengkulu, samuel rizal, s.hut, mm menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 40 tahun 1996 tentang hgu telah menjelaskan bahwa lahan hgu bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kementerian terkait. 
kemudian di pp nomor 27 tahun 2014 jo pp nomor 28 tahun 2020 serta permendagri nomor 19 tahun 2016 menerangkan, dalam melakukan pembangunan fasilitas milik pemerintah pusat atau daerah, harus terlebih dahulu memiliki legalitas. legalitas yang dimaksud adalah asal usul aset yang akan digunakan. apakah dengan mekanisme pinjam pakai ataupun hibah. 
“ya memang bisa saja mereka memiliki surat pinjam pakai. namun yang menjadi pertanyaan apakah itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan diketahui menteri. sebab berdasarkan pp 40 jo pp 18 tahun 2021 tertuang jelas, tanah hgu juga terlarang untuk diserahkan penguasaanya kepada pihak lain, kecuali penyerahaan yang diperbolehkan dalam undang-undang,” terangnya.
baca juga:pengoperasian rs pratama ipuh masih tunggu perbup, penempatan pegawai dari 2 puskemas terdekat
baca juga:sudah 5 laporan dugaaan pelanggaran masuk bawaslu 
maka dari itu dikatakan samuel, sekecil apapun penggunaan uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. 
maka dari itu dengan adanya dugaan kesalahan dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan rest area tersebut, tentu masyarakat berharap lembaga terkait seperti  badan pemeriksaan keuangan (bpk) perwakilan bengkulu, kejaksaan negeri (kejari) mukomuko dan polres mukomuko bisa mengungkap dugaan kesalahan penggunaan anggaran dalam pembangunan rest area.
“tentu masyarakat berharap dugaan ini bisa terungkap, sehingga apa yang dibangun bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan