Oknum Anggota DPRD Kepahiang Terancam Jeratan UU Pemilu, Dugaan Money Politic dan Langgar Cuti Kampanye

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 22:21

FATAL: Ketua Bawaslu Mirzan P Hidayat bersama anggota Bawaslu Asuan Toni masih melakukan pengkajian terhadap indikasi pelanggaran Pemilu yang fatal dilakukan oknum Anggota DPRD Kepahiang.--HERU/RB

oknum anggota dprd kepahiang terancam jeratan uu pemilu, dugaan money politic dan langgar cuti kampanye                            kepahiang, koranrb.id - indikasi pelanggaran fatal telah dilakukan seorang oknum anggota dprd kabupaten kepahiang, yang dilapor salah satu tim kuasa hukum paslon.
tertera dalam surat pengaduan nomor: 005/sl/k/tkh-nh/x/2024 serta, tanda bukti pelaporan yang masuk ke bawaslu kepahiang dengan nomor: 01/lp/pp/kab/07.05/10/2024 dan nomor: 02/lp/pp/kab/07.05/10/2024, oknum anggota dprd kepahiang dianggap terindikasi telah melakukan pelanggaran kampanye fatal dan bisa terjerat pelanggaran uu pemilu. 
dari laporan tersebut, tim kuasa hukum paslon menyertakan bukti dugaan pelanggaran pemilu dilakukan oknum anggota dprd kepahiang. 
yakni berupa indikasi membagikan uang atau money politic (mp). serta, indikasi pelanggaran pemilu berupa pelanggaran izin kampanye bagi anggota dprd.  
baca juga:habiskan anggaran rp 600 juta, rest area disparpora mukomuko diduga cacat legalitas
diwawancarai, sabtu 5 oktober 2024 ketua bawaslu kabupaten kepahiang mirzan p hidayat memastikan belum menerima satu pun izin cuti dari anggota dprd kabupaten kepahiang untuk melakukan kampanye.
terkait hal ini pula, secara kelembagaan pihaknya telah melayangkan surat resmi  dengan nomor 671/pm.oo.01/k/10/2024 tentang imbauan agar melaksanakan cuti dalam kampanye. 
di dalam surat tersebut, telah sangat ditegaskan batasan-batasan yang mesti dijalankan seorang anggota dprd atau pun pejabat negara yang ingin tetap melaksanakan kampanye. 
yakni, bawaslu meminta anggota dprd kabupaten kepahiang menyampaikan surat izin cuti paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. 
baca juga:tni tetap bersinergi wujudkan bengkulu maju dan hebat
serta, tidak meggunakan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah berupa kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, rumah dinas jabatan milik pemerintah atau milik pemerintah daerah. 
"kalau soal izin cuti dari anggota dprd kepahiang, sampai hari ini (kemarin,red) belum ada yang kita terima," singkat mirzan.  
artinya, jika terbukti benar melakukan pelanggaran kampanye, maka nasib oknum anggota dprd kepahiang tersebut sudah di ujung tanduk. 
sebab, barang bukti yang disampaikan tim kuasa hukum salah satu paslon di pilkada kepahiang, dede frestien, sh, mh ke bawaslu makin menguatkan indikasi pelanggaran yang telah dilakukan oknum anggota dprd kabupaten kepahiang tersebut. 
baca juga:terpaksa setor supaya terus dapat beasiswa pip, dewan dorong aph segera usut 
dari barang bukti, mulai dari flashdisk, cdr dan dokumen fisik yang dimiliki disebutkan indikasi pelanggaran terjadi pada 3 oktober 2024 pukul 13.40 wib di pesta pernikahan kelurahan pasar kepahiang, kecamatan kepahiang. 
di sana, terlapor terlihat menggangkat tangan dan berpose dengan simbol jari sembari meneriakkan yel-yel angka salah satu paslon di pilkada kepahiang. 
tak hanya itu, yang bersangkutan juga tertangkap kamera membagi-bagikan uang dengan lembaran rp50 ribu yang disinyalir sebagai saweran. 
"untuk laporan terkait indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum anggota dprd ini, memang telah masuk dan akan kita proses.
baca juga:program dilirik masyarakat, disuka kembali terima dukungan
kami di bawaslu akan mengkaji terlebih dahulu sebelum nantinya menjatuhkan putusan nantinya," tambah anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan