Sempat Nunggak PBB 3 Tahun, 6 Perusahaan Telekomunikasi Akhirnya Lakukan Pelunasan

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 06 Oct 2024 - 22:28

PERIKSA: Tim saat melakukan pemeriksaan di salah satu tower yang nunggak pajak.--RUSMANAFRIZAL/RB

sempat nunggak pbb 3 tahun, 6 perusahaan telekomunikasi akhirnya lakukan pelunasan                            bintuhan, koranrb.id - sebanyak 6 perusahaan telekomunikasi yang sebelumnya ada tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb), perdesaan dan perkotaan (p2) selama kurang lebih 3 tahun akhirnya melakukan pelunasan.
pembayaran ini dilakukan setelah pemerintah kabupaten kaur (pemkab) kaur melalui bidang pendapatan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) terus-menerus melakukan upaya penagihan baik secara bersurat maupun mendatangi langsung kantor ataupun anak kantor dari perusahaan tersebut.
"untuk tower yang menunggak pembayaran pbb semuanya sudah lunas beberapa waktu yang lalu," kata kepala bidang pendapatan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten kaur purwanto, se.
dia mengungkapkan adapun 6 perusahaan yang menunggak pembayaran pbb tersebut.
baca juga:media 'abal-abal' bikin resah, kejari kepahiang lakukan hal ini
yakni,  pt. telekomunikasi seluler dengan tunggakan pbb sebesar rp7,9 juta, lalu pt indosat oredo dengan tunggakan rp17,5 juta, pt tower bersama grup jumlah tunggakan pbb rp22 juta.
pt dayamitra telekomunikasi tunggakan rp5 juta, pt centratama menara indonesia jumlah tunggakan rp1,7 juta dan pt protelindo rp700 ribu.
jika ditotalkan beserta denda tunggakan pembayaran untuk pajak pbb bangunan tersebut mencapai rp50 juta lebih. 
tunggakan ini belum termasuk tahun 2024 baru penghitungan dari tahun 2019 hingga 2023.
baca juga:sultan: dpd adalah mitra penyeimbang bukan oposisi pemerintah 
"yang mereka baru bayarkan adalah tunggakan di tahun 2019-2023, sementara yang 2024 belum karena memang kita belum lakukan perekapan," ungkap purwanto.
dijelaskannya, akhir tahun nanti pihak pemkab kaur kembali akan melakukan pendataan terhadap seluruh tower telekomunikasi yang berdiri di kabupaten kaur.
setelah itu, semua perusahaan kembali akan diberikan surat agar segera melakukan pembayaran pbb.
"tahun ini kita akan gerak cepat, agar tidak adalah lagi kejadian serupa perusahaan perusahaan tidak bayar pajak sampai dengan 3 tahun lamannya," terang purwanto.
baca juga:ada anggota dewan belum dapat pakaian dinas, sekwan yakinkan seragam dprd kepahiang beres
selain itu, purwanto menjelaskan tarif pbb-p2 sebagaimana yang telah diatur dalam undangan-undangan dan juga telah disahkan melalui peraturan daerah (perda), bahwa di tahun 2024 ini pbb naik di angka 0,5 persen.
meskipun demikian hal ini tidak berlaku di setiap bangunan, yang artinya pemungutan pbb masih sesuai dengan besaran nilai bangunan itu sendiri. 
dimana bangunan atau tanah yang nilai jualnya di angka rp500 juta ke bawah dikenakan pajak sebesar 0,3 persen.
 sedangkan bangunan yang nilai jualnya di angka rp500 juta ke atas di kenakan tarif pbb sebesar 0,5 persen.
baca juga:di kepahiang ada 182 warga berstatus odgj aktif, 2 diantaranya mantan caleg
"tahun ini sesuai dengan perdah yang telah di sahkan ada perubahan terkait dengan pbb, yang sebentar lagi akan di sosialisasikan denga masyarakat," beber purwanto.
saat ini kenaikan pemungutan tarif pajak tersebut sudah mulai diberlakukan di kabupaten kaur, karena memang perda yang mengaturnya telah ditetapkan.
pihak bpkad kaur juga telah  melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan informasi besaran pbb yang harus dibayarkan di tahun 2024 ini.
 tingkat kesadaran masyarakat kabupaten kaur untuk melakukan pembayaran pbb masih cukup kurang.
baca juga:polres lebong sebar selebaran barcode pengaduan pungli 
karena data terakhir di tahun 2016 yang tunggakan pbb warga kaur masih membengkak hingga di angka miliaran rupiah.
untuk itu di tahun ini bpkad kembali akan melakukan pendataan, tanah dan aset milik warga kaur demi memaksimalkan penagihan pbb.
purwanto mengimbau agar masyarakat kabupaten kaur untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak, sebab pajak yang dibayarkan tersebut juga untuk membantu melakukan pembangunan di kabupaten kaur.
"pajak ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu pembangunan di kabupaten kaur," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 7 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan