Soal Dana Hibah Pilbup, KPU Akan Surati Mendagri

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 23 Oct 2023 - 23:18

Ikrok, S.Pd--

Sebagai gambaran, sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.91/5252/SJ Tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, tertanggal 29 September 2023 jelas mengatur soal pengalokasian dana hibah Pemilu kepada pemerintah daerah.

Dalam SE tertanda Mendagri Tito Karnavian dan ditandatangani Plh Kabiro Hukum Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum itu, secara tegas menjelaskan perihal pengalokasian anggaran pemilihan kepala daerah.

Dijelaskan, ada 2 penting penting terkait anggaran untuk penyelenggara Pilkada.

Yakni, pemerintah daerah wajib menganggarkan dana hibah dari usulan untuk pelaksanaan Pilkada sebesar 40 persen dari APBD TA 2023 dan 60 persen dari APBD TA 2024.

Dengan konsekuensi, pemerintah daerah tidak akan diberikan nomor register oleh gubernur dan Perda mengenai APBD tidak akan diberlakukan. Artinya, jika ini terjadi sama halnya dengan APBD Kabupaten Kepahiang tak akan disahkan.

Masih di dalam SE Mendagri juga disebutkan, melaporkan data anggaran dana hibah Pilkada dalam APBD TA 2024 kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Keuangan dengan tenggat waktu:

Paling lambat 10 November 2023 untuk alokasi anggaran 40 persen dan 15 Desember 2023 untuk alokasi anggaran 60 persen. (oce)

soal dana hibah pilbup,  kpu akan surati mendagri                            kepahiang, koranrb.id  - meski belum final, hitungan akhir dana hibah yang sanggup diberikan pemkab kepahiang untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah (kada) di kpu, hanya di kisaran rp 17 miliar.
angka tersebut berdasarkan pembahasan terakhir yang dilakukan  badan anggaran (banggar) dprd kepahiang dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) belum lama ini. 
baca juga:pelaku asusila pada balita terancam 15 tahun penjara
sedangkan usulan yang disampaikan kpu kabupaten kepahiang sebelumnya mencapai rp 23 miliar. 
menyikapi hal ini, ketua kpu kabupaten kepahiang, ikrok, s.pd dengan tegas menyampaikan pihaknya akan tetap bertahan di angka rp 23 miliar.
ia juga menyampaikan akan bersurat kepada mendagri, perihal dana hibah pemilu kada yang dialokasikan pemkab kepahiang. 
baca juga:bulan depan, seragam gratis dibagikan
"karena anggaran rp 17 miliar hanya untuk kegiatan rutin saja, seperti membayar honor badan adhoc serta pencetakan surat suara. jika 
misalnya nanti anggaran mentok diangka rp 17 miliar, dimungkinkan kita juga akan bersurat kepada kemendagri. karena bagaimana akan menjalankan  tahapan dengan maksimal jika anggaran hibahnya terbatas," papar ikrok.
dengan dana pemilu kada rp 17 miliar ia memastikan, jalannya pemilu kada tak akan maksimal lantaran tanpa sosialisasi.
untuk diketahui,  pengurangan anggaran hibah bukan hanya terjadi di kpu kepahiang saja, tapi di bawaslu kepahiang juga mengalami hal yang sama. 
baca juga: penahanan tsk samisake diperpanjang lagi
untuk kpu kepahiang, awalnya mengajukan rp 30 miliar dan berdasarkan hasil rasionalisasi hingga seminim mungkin dengan badan kesbangpol kepahiang sehingga timbulah angka rp 23 miliar.
tapi ternyata belakangan informasinya anggaran hibah kembali berkurang di angka rp 17 miliar. sementara untuk bawaslu kepahiang diajukan rp 10 miliar, dilakukan rasionalisasi timbul dingka rp 7,5 miliar dan belakangan informasinya kembali dirasionalisasi di angka rp 6 miliar. 
baca juga:jelang pemilu 2024, apbd terjun bebas
sebagai gambaran, sesuai se mendagri nomor 900.1.91/5252/sj tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, tertanggal 29 september 2023 jelas mengatur soal pengalokasian dana hibah pemilu kepada pemerintah daerah.
dalam se tertanda mendagri tito karnavian dan ditandatangani plh kabiro hukum wahyu chandra kusuma p, m.hum itu, secara tegas menjelaskan perihal pengalokasian anggaran pemilihan kepala daerah. 
dijelaskan, ada 2 penting penting terkait anggaran untuk penyelenggara pilkada.
baca juga:pelamar pppk nakes berguguran formasi banyak lowong
yakni, pemerintah daerah wajib menganggarkan dana hibah dari usulan untuk pelaksanaan pilkada sebesar 40 persen dari apbd ta 2023 dan 60 persen dari apbd ta 2024. 
dengan konsekuensi, pemerintah daerah tidak akan diberikan nomor register oleh gubernur dan perda mengenai apbd tidak akan diberlakukan. artinya, jika ini terjadi sama halnya dengan apbd kabupaten kepahiang tak akan disahkan. 
baca juga:kades dan sekdes bagi “untung” duit dd
masih di dalam se mendagri juga disebutkan, melaporkan data anggaran dana hibah pilkada dalam apbd ta 2024 kepada mendagri melalui dirjen bina keuangan dengan tenggat waktu:
paling lambat 10 november 2023 untuk alokasi anggaran 40 persen dan 15 desember 2023 untuk alokasi anggaran 60 persen. (oce)