Pjs Kades Ketenong II Segera Dipanggil, Bendahara dan Sekdes Sudah Diperiksa

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 09 Oct 2024 - 23:07

Kasat Reskrim Polres Lebong, Rabnus Supandri--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

pjs kades ketenong ii segera dipanggil, bendahara dan sekdes sudah diperiksa                             lebong,koranrb.id - satuan reserse kriminal (satreskrim) polres lebong, akan melakukan pemanggilan terhadap penjabat sementara (pjs) kepala desa (kades) ketenong ii, kecamatan pinang belapis.
pemanggilan itu, untuk menindak lanjuti laporan masyarakat ketenong ii, atas pengelolaan dana desa (dd) tahun anggaran (ta) 2023. “surat pemanggilan sudah kita sampaikan. dalam waktu dekat ini akan kita lakukan pemeriksaan,” kata kapolres lebong, akbp. awilzan, sik, melalui kasat reskrim akp. rabnus supandri, s.sos, rabu 9 oktkber 2024.
dikatakan rabnus, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap bendahara dan sekretaris desa (sekdes) ketenong ii. "yang sudah (diperiksa) bendahara dan sekdes," ucapnya.
disampaikan kasat reskrim, pemeriksaan terhadap bendahara dan sekdes hanya mengklarifikasi poin-poin laporan masyarakat. "kita mengecek spj dan kebenaran kegiatan itu," ujarnya.
baca juga:viral video pps diduga berpihak ke salah satu paslon, ini yang dilakukan bawaslu lebong 
baca juga:lebih 10 hektare padi petani di kaur gagal panen
dari hasil pemeriksaan belum bisa dipastikan apakah laporan masyarakat itu ada indikasi pidana atau tidak. "yang jelas kita tindak lanjuti dulu. ada indikasi atau tidak nanti kita cari tahu, setelah semua bukti tercukupi,’’ sebut rabnus.
sebelumnya, ketua badan permusyawaratan desa (bpd) ketenong ii, romadoni mengaku, bahwa pjs kades ketenong ii dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.
pasalnya, dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan desa ketenong ii tahun anggaran 2023, masyarakat dan ketua bpd tidak dilibatkan dalam pembahasan. 
"kami menilai kurang transparan (pjs kades, red) sebelum masyarakat membuat laporan ke polres, kami sudah meminta salinan spj kegiatan desa tahun 2023, namun tidak pernah diberikan kepada kami," ungkap romandani.
lanjut romandani, pihaknya mengirimkan surat permintaan salinan spj itu sejak 6 februari 2024. sayangnya, hingga masyarakat membuat laporan ke polres lebong, data yang diminta bpd ketenong ii tak kunjung diberikan pjs kades. "ya, sampai sekarang belum ada kami terima apa yang kami minta," ucapnya.
baca juga:ini perintah kemendagri! soal pengangkatan donni swabuana pj sekda lebong
baca juga:ahm luncurkan sepeda motor listrik terbaru honda icon e: dan cuv e:
mengenai tiga item kegiatan yang dilaporkan masyarkat ke polres lebong, romandani mengaku memang asa kejanggalan yang dirasakan masyarakat.
sebab, dalam pembahasan program mt-2 (masa tanam 2 kali) di anggarkan rp62 juta untuk 50 hektare sawah. 
dalam rancangannya, 1 hektare lahan akan mendapatkan bantuan operasional rp500 ribu dan 1 sak pupuk. dalam realisasi di lapangan, hanya 20 hektare lahan yang disertakan dalam program tersebut. 
"wajar kami bertanya-tanya kemana sisa anggaran mt-2 itu. awalnya 50 hektare, namun realisasi di lapangan hanya 20 hektare,’’ tandasnya. 
"mengingat, dalam apbdes ketenong ii ta 2024 tidak ada anggaran tambahan anggaran dari sisa anggaran ta 2023," imbuhnya. 
 romandani juga menyoroti pembangunan lapangan futsal yang berada di desa ketenong ii. "kalau lapangan ini, kita pertannyakan soal hibah lahan. karena akses jalan masuk ke lapangan itu tidak masuk dalam lahan hibah. ini menjadi pertanyaan kami bagaimana kedepannya karena tidak ada hibah tertulis terkait akses menuju lapangan futsal tersebut," tuturnya.
baca juga:beri klarifikasi di bawaslu dan gakkumdu, ini kata cabup kepahiang nata
baca juga:sekda rejang lebong minta inspektorat panggil oknum camat terlibat politik praktis
romadoni mencurigai pembangunan lapangan futsal diduga tidak sesuai spesifikasi. mengingat, saat ini kondisi lapangan sudah memprihatinkan. 
"fisik lapangan nilai sendiri. sekarang sudah mengelupas, apakah itu sudah sesuai spek atau tidak?,’’ tanya romandani. 
sebelumnya, pjs kades ketenong ii, misda hutama mei fitri, membantah semua tuduhan tersebut. dirinya menyebutkan, semua kegiatan yang telah dilaksanakan ada laporan pertanggungjawaban. “terkait poin-poin yang dilaporkan, benar atau tidaknya, semua ada laporan pertanggungjawaban,” kata misda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan