Sekda Kepahiang Pastikan Tindak Lanjuti ASN Terindikasi Langgar Netralitas, Telaah Inspektorat Sudah Naik

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:29

Sekda Kepahiang Dr. Hartono--Heru/RB

sekda kepahiang pastikan tindak lanjuti asn terindikasi langgar netralitas, telaah inspektorat sudah naik                             koranrb.id - sekda kabupaten kepahiang dr. hartono pastikan akan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran netralitas asn di lingkungan pemkab kepahiang.
termasuk 1 laporan indikasi pelanggaran netralitas yang diduga telah dilakukan salah satu pejabat setingkat kabag, yang sebelumnya telah ditangani inspektorat daerah kabupaten kepahiang. 
diwawancarai, jumat 11 oktober 2024 sekda menerangkan hasil telaah dari inspektorat daerah terkait indikasi pelanggaran asn telah diterima.
"ya, akan kita proses. hasil telaah dari inspektorat daerah, juga sudah kita terima," tegas sekda. 
baca juga:pemprov bengkulu: penunjukan doni swabuana sebagai penjabat sekda lebong sudah sesuai aturan
baca juga:upp saber pungli benteng ingatkan kades tak lakukan pungli
dalam kesempatan ini pula dirinya kembali mengingatkan kepada seluruh asn di lingkungan pemkab kepahiang, tetap menjalankan aturan yang berlaku. khususnya dalam hal netralitas asn di pilkada 2024 kabupaten kepahiang.
"kan sudah jelas, asn tidak boleh aktif dalam kampanye. kalau masih saja dilanggar, ya pasti ada sanksinya," demikian sekda. 
inspektorat daerah kabupaten kepahiang sendiri, menindaklanjuti indikasi pelanggaran netralitas setelah menerima laporan  nomor 004/sl/k/tkh-nh-ix-2024 tentang dugaan pelanggaran netralitas asn di lingkungan pemkab kepahiang, akhir september 2024 lalu. 
dari laporan tersebut diketahui, oknum asn yang dimaksud memiliki jabatan kepala bagian (kabag) atau eselon iii di lingkungan sekretariat daerah (setda) kabupaten kepahiang.
baca juga:jabatan kadis dikbud dan asisten i bengkulu utara mulai lelang, 1 desember 2024 pensiun 
baca juga:cegah aksi balap liar, sat lantas polres seluma datangi sekolah tingkat smp dan smp
menyertakan barang bukti pendukung berupa hasil tangkapan layar sebuah video yang beredar, tertera indikasi pelanggaran telah dilakukan oknum asn tersebut dengan mengisyaratkan pemberian dukungan kepada salah satu paslon. 
tampak dalam bukti yang disertakan, yang bersangkutan kumpul bersama simpatisan salah satu paslon sembari menyatakan dukungan kepada salah satu paslon.
serta, ada kata-kata ajakan mengarahkan dukungan ke salah satu paslon. hingga ada ungkapan dengan menyertakan yel-yel kemenangan. pelapor juga menyertakan aktivitas kegiatan terindikasi mengarah kepada salah satu paslon tersebut, dilakukan pada saat setelah penetapan pasangan calon.  
dalam melakukan pengkajian, inspektorat daerah berpegang pada  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
baca juga:mts negeri 2 siap sambut mtq ke-37 2026 di seluma
baca juga: optimalkan jaringan, pln icon plus lakukan perapihan dan row akses kabel fiber optik 
sebagaimana diketahui, bagi asn pns yang melanggar berupa bisa diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn.
sesuai peraturan pemeritah nomor 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik pns pada pasal 11 huruf c dijelaskan, dalam hal etika terhadap diri sendiri pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. 
maka, pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
tak hanya itu, pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, di pasal 4 angka 12 – 15 juga ditegaskan pns dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres.
baca juga:hewan yang ramah! berikut 5 fakta unik llama
baca juga:warga lapor polisi dan ancam segel salah satu kantor desa di bengkulu selatan, ini alasannya
lalu, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn adalah netralitas.
asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
terkait sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan asn, bkn juga telah jelas memberi rambu-rambunya.
mulai dari bentuk hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan/9 bulan dan 12 bulan. 
baca juga:begini kondisi terkini sopir truk terguling di lokasi proyek jalan kepahiang 
baca juga:halangi pemandangan saat hujan, ini tips agar kaca mobil tidak berkabut
hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
lalu, pemberhentian tidak dengan hormat (pdth) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dan peraturan pemerintah 49 tahun 2028 tentang manajemen pppk. 
sedangkan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns. 
pekan depan surat suara pilkada 2024 kepahiang tiba
surat suara (susu) kebutuhan pilkada serentak 2024 kabupaten kepahiang diperkirakan akan tiba mulai pekan depan. saat ini, susu pilkada masih dalam proses pencetakan di pulau jawa. 
dari penghitungan yang telah dilakukan kpu kabupaten kepahiang, susu pilkada 2024 yang akan tiba sebanyak 114.541 lembar.
jumlah susu pilkada 2024 tersebut, sudah termasuk dengan penghitungan daftar pemilih tetap (dpt) kabupaten kepahiang ditambah 2,5 persen sebagai susu cadangan.
komisioner kpu kabupaten kepahiang indra, jumat 11 oktober 2024 menerangkan, susu pilkada 2024 akan didatangkan dari pulau jawa ke kabupaten kepahiang melalui jalur darat.
"kalau saat ini memang masih dalam proses cetak. perkiraannya, susu pilkada 2024 baru akan tiba mulai pekan depan sabtu 19 oktober 2024," ujar indra. 
begitu tiba, susu pilkada 2024 belum bisa langsung didistribusikan ke seluruh tps di kabupaten kepahiang.
sebab, masih harus disortir kembali dan dilakukan proses lipat melibatkan tenaga tambahan yang disiapkan kpu kabupaten kepahiang. 
"kita berharap waktu tiba susu sesuai rencana, sehingga tak menganggu sistem yang sudah kita siapkan," demikian indra.
sejauh ini, logistik yang telah tiba di gudang kpu kabupaten kepahiang masih terdiri dari 5 jenis. yakni, 284 kotak suara, 1.136 bilik suara, 568 tinta dan 3.824 segel kertas. 
sebagai gambaran, dpt pilkada 2024 yang telah ditetapkan kpu kepahiang sebanyak 111.615 pemilih. sedangkan tps sebanyak 284, dengan sebaran 
92 tps di kecamatan kepahiang, 40 tps di kecamatan ujan mas, 27 tps di kecamatan tebat karai, 36 tps di kecamatan bermani ilir, 25 tps di kecamatan kabawetan, 27 tps di kecamatan muara kemumu,  20 tps di kecamatan merigi dan  17 tps di kecamatan seberang musi, 5.803 pemilih.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 11 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan