KPU Mukomuko Kembali Ingatkan Batasan Anggaran Kampanye

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:49

Paslon bupati dan wakil bupati Mukomuko sesaat mencabut nomor urut beberapa waktu yang lalu.--firmansyah/rb

kpu mukomuko kembali ingatkan batasan anggaran kampanye                            koranrb.id - meskipun belum ditemukan pelanggaran, memasuki massa kampanye tahap ll dimana masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati mukomuko harus pindah zona kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
komisi pemilihan umum (kpu) mukomuko kembali mengingatkan batasan anggaran kampanye masing-masing paslon maksimal hanya sebesar rp 16,8 miliar. 
hal ini disampaikan ketua kpu mukomuko marjono. pembatasan biaya kampanye ini merujuk pada penetapan batasan dana kampanye sesuai dengan pkpu 14 tahun 2024, yang mana sumber dana masuk sudah diatur. dengan sumber dana kampanye dari perseorangan maksimal menyumbangkan rp75 juta, lalu dari parpol atau gabungan parpol maksimal rp750 juta dan terakhir dari perusahaan itu maksimal rp750 juta.
“seluruh perusahaan diperbolehkan menyumbang, hanya saja yang tak diperbolehkan seperti bumdes, bumd dan bumn. selain itu dana dari luar negeri atau asing dan pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk menyumbang dana kampanye kepada paslon,” ujar marjono.
baca juga:kasus pip: disdikbud bengkulu selatan serahkan laporan resmi, jaksa turun dan periksa saksi 
baca juga:tingkatkan saldo tabungan, raih poin transaksi bank bengkulu untuk dapat hadiah langsung 
marjono juga menyampaikan, meskipun diperbolehkan menggelontorkan anggaran kampanye mencapai rp 16,8 miliar. namun penggunaannya harus sesuai ketentuan, serta jelas untuk apa saja anggaran digunakan. 
sesuai keputusan kpu kabupaten mukomuko nomor 768 tahun 2024.
terkait penggunaan dan batasan maksimal terlah dirincikan, dengan tujuan menjadi acuan masing-masing paslon agar tidak menyalahi aturan. selain itu seluruh dana kampanye juga harus dilaporkan paslon ke kpu dan bawaslu mukomuko.
“berkaitan dengan pengawasan penggunaan anggaran kampanye ini akan dipantau ketat. dimana tersebut menjadi ranah bawaslu nantinya,”ujarnya.
baca juga:tidak hanya kur, bri mukomuko juga tawarkan kupedes angsuran ringan dan anti ribet 
baca juga:sekda kepahiang pastikan tindak lanjuti asn terindikasi langgar netralitas, telaah inspektorat sudah naik 
marjono menjelaskan, adapun rincian batasan biaya kampanye perkegiatan yang menjadi acuan.
untuk biaya rapat umum paslon bupati dan wakil bupati dengan massa mencapai 10.000 orang, biaya maksimal rp 1,7 miliar.
sedangkan untuk pertemuan terbuka 1000 orang massa, sebanyak 58 kali, biaya maksimal boleh digunakan rp4 miliar.
setelah itu untuk pertemuan tatap muka dan daring maksimal 300 orang, sebanyak 174 kali, maksimal biaya yang digunakan rp 3,6 miliar lebih. pembuatan bahan kampanye 1 kegiatan dengan 139.976 pemilih, maksimal biaya yang digunakan calon rp 4,2 miliar. 
baca juga:pemprov bengkulu: penunjukan doni swabuana sebagai penjabat sekda lebong sudah sesuai aturan
baca juga:upp saber pungli benteng ingatkan kades tak lakukan pungli
“untuk anggaran kegiatan yang dominan mengumpulkan masa ini. digunakan untuk operasional, tidak untuk memberikan uang kepada massa yang hadir. serta paslon juga tidak boleh jor-joran mengeluarkan dana kampanye tanpa laporan,”sampainya. 
lanjutnya, untuk pengadaan bahan kampanye umum 1 paket maksimal biayanya rp 226 juta lebih. pemasangan alat peraga kampanye 15 paket maksimal biayanya rp1,1 miliar.
untuk bahan kampanye seperti selebaran, brosur, poster dan lainnya maksimal dibolehkan senilai rp1 miliar lebih, kemudian maksimal biaya untuk kampanye di media sebanyak rp 200 juta.
“kami rasa semua sudah jelas baik zona diperbolehkan kampanye begitu juga dengan waktu. termasuk penggunaan anggaran kampanye. besar harapan kami masing-masing paslon dapat berkomitmen menciptakan pilkada damai,”tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 11 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan