Ada Potensi Sengketa di Pilkada 2024, KPU Kepahiang Lakukan Hal Ini

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 21:18

SENGKETA: KPU Kepahiang melaksanakan Rakor Persiapan fasilitasi Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, kemarin--HERU/RB

ada potensi sengketa di pilkada 2024, kpu kepahiang lakukan hal ini                             kepahiang, koranrb.id - melihat kondisi terkini, jelang hari pencoblosan di pilkada serentak 2024 di kepahiang potensi terjadinya sengketa sangat mungkin terjadi.
acuannya, jajaran bawaslu terus disibukkan dengan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran pemilu dan netralitas asn dengan sasaran pasangan calon (paslon) berbeda. 
sejauh ini, di luar 2 laporan yang secara resmi masuk langsung ke sekretariat bawaslu kabupaten kepahiang.
total, ada 6 kasus indikasi pelanggaran pemilu telah ditangani bawaslu kepahiang.
baca juga:tiga paslon kada bengkulu selatan bawa janji manis, masyarakat yang tentukan pilihan
dengan rincian, 1 kasus telah bergulir ke badan kepegawaian negara (bkn) karena melibatkan oknum asn. 
lalu, 1 kasus dengan pelayangan surat teguran kepada oknum kades.
serta, permintaan klarifikasi terhadap 4 oknum asn di lingkungan pemkab kepahiang. 
dari jumlah tersebut, bawaslu kepahiang telah melayangkan rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas terhadap 5 asn. 
baca juga:tim pemenangan dipersilakan gelar nobar debat kandidat di posko pemenangan
fenomena di atas mengindikasikan terjadinya sengketa pilkada, hingga kepada munculnya perselisihan hasil pilkada 2024 sangat terbuka.  
berbicara pada rakor persiapan fasilitasi penyelesaian perselihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepahiang 2024, sabtu 12 oktober 2024, ketua kpu kabupaten kepahiang ikrok menyampaikan, akan menindaklanjuti terjadinya sengketa pilkada jika mendapatkan rekomendasi dari bawaslu. 
"sebagai bentuk antisipasi kita terhadap sengketa pilkada 2024 ini pula, rakor kita laksanakan hari ini (kemarin,red)," kata ikrok. 
dari rekomendasi bawaslu terkait sengketa pilkada yang diajukan salah satu paslon, kpu akan menindaklanjuti setelah dilakukan telaah terlebih dahulu. 
baca juga:disuka akan ubah wajah pendidikan kota bengkulu, fokus kesejahteraan guru dan infrastruktur pendidikan
"sengketa pilkada ditangani  bawaslu, baru kemudian merekomendasikannya ke kpu kepahiang.
kita di bawaslu akan menindaklanjuti semua rekomendasi bawaslu yang masuk," papar ikrok.
mesti jadi perhatian, dalam hal melakukan tindaklanjut, ada jedah waktu yang mesti dipatuhi.
yakni, penyelesaian rekomendasi sengketa pilkada yang diajukan bawaslu hanya berlaku selama 7 hari saja. 
baca juga:sebentar lagi pusat kucurkan rp46,7 miliar untuk guru provinsi bengkulu
dari sini sangat diperlukan kerjasama antar jajaran dan khususnya di internal kpu kepahiang sendiri dalam menuntaskan setiap rekomendasi sengketa pilkada yang diajukan. 
di sisi lain, dalam hal pengawasan di pilkada sejauh ini bawaslu kabupaten kepahiang masih fokus menuntaskan sederet laporan indikasi pelanggaran pemilu dan netralitas asn baik hasil temuan jajaran maupun laporan dari para pihak. 
"terdekat kita juga akan fokus kepada pengawasan apk selama berjalannya masa kampanye di tahapan pilkada 2024 saat ini," singkat ketua bawaslu kepahiang, mirzan. p hidayat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 13 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan