Alur Pelabuhan Pulau Baai Harus Segera Dikeruk, Berdampak Pada Harga Komoditi

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 15 Oct 2024 - 23:29

Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Provinsi Bengkulu, Sutarman.--ABDI/RB

alur pelabuhan pulau baai harus segera dikeruk, berdampak pada harga komoditi                            bengkulu, koranrb.id – pengerukan alur pelabuhan pelindo ii pulau baai, kota bengkulu masih berkutat pada pembahasan anggaran yang dibutuhkan.
sebab menurut hitungan pt pelindo, untuk mengeruk alur pelabuhan tersebut dibutuhkan anggaran rp200 miliar.
sedangkan hitungan dari asosiasi perusahaan batu bara (apbb), gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia (gapki) dan pengusaha terkait lainnya, pengerukan alur tersebut hanya membutuhkan dana rp100 miliar.
diketahui pengerukan alur pelabuhan ini menggunakan system private company.
baca juga:bulog sudah salurkan 18.200 ton cadangan beras pemerintah, untuk warga bengkulu
dimana pihak perusahaan yang memanfaatkan pelabuhan pelindo, ikut membantu membiayai pengerukan alur tersebut.
diungkapkan, ketua apbb provinsi bengkulu, sutarman bahwa angka rp100 miliar tersebut, merupakan prediksi dari perusahaan yang terlibat dalam pembahasan pengerukan alur.
diketahui, alur pelindo mengalami pendangkalan, saat ini kedalamannya hanya tinggal 3-4 meter.
padahal kebutuhan kedalaman idealnya 12 meter untuk sebuah alur.
baca juga:kakek bantah lakukan asusila, sebut korban datang sendiri ke rumahnya
"kalau lambat dikeruk akan memberikan dampak luar biasa, masih selisih antara estimasi anggaran dari pelindo dan kami.
di mana pelindo rp200 miliar dan kami rp100 miliar," sampai sutarman, selasa, 15 oktober 2024.
sutarman mengungkapkan, apabila tidak dilakukan pengerukan, maka dipastikan memberikan dampak yang krusial untuk perekonomian provinsi bengkulu.
salahsatunya, seperti komoditi logistik tidak akan dibongkar di pelabuhan pulau baai, sehingga terpaksa dibongkar di luar provinsi bengkulu. tentu, ini akan mempengaruhi harga komoditi tersebut. 
baca juga:jual barang bantuan pemerintah, bakal disanksi tegas
 “harga-harga logistik di bengkulu bisa naik. sehingga akhirnya inflasi tidak bisa lagi dihindari,” beber sutarman.
sutarman mengatakan, bahwa alur yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tapi hari ini faktanya pemerintah menyatakan tidak cukup anggaran untuk mengerjakan pengerukan alur.
"sehingga diserahkanlah kepada dunia usaha, dalam hal ini pt. pelabuhan indonesia (pelindo) dengan berkolaborasi pada dunia usaha di bengkulu yang menggunakan pelabuhan," ungkap sutarman.
sutarman menambahkan, saat ini terkait kolaborasi yang dimaksud, sedang dalam tahap penghitungan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengerukan alur.
baca juga:hingga hari kedua, belum ada peserta daftar lelang jabatan pemkab bengkulu utara
"sejauh ini estimasi kebutuhan anggarannya belum ketemu, karena pelindo selaku bumn memiliki prosedur tetap (protap) sendiri," ujar sutarman.
disamping itu, sambung sutarman, terkait upaya pengerukan alur ini, sudah disepakati secara teknis dibentuk semacam join company. 
namun pihaknya menilai harus ada pembicaraan lagi dengan pemerintah daerah (pemda).
"karena dalam join ini belum ada perusda (perusahaan daerah, red) yang sebenarnya termasuk peluang bagi pemda untuk optimalisasi dunia usaha," jelas sutarman.
baca juga:polres seluma ajak forkopimda dan ormas deklarasi kampanye pilkada damai
lebih lanjut sutarman menyampaikan, sejauh ini untuk pengerukan sendiri, sebenarnya sudah ada anak perusahaan pelindo, yakni rukindo yang memasukkan proposal penawaran.
"tapi harapan kita tidak satu perusahaan saja yang memasukan penawaran untuk pengerukan alur tersebut, dalam artian kita juga menunggu perusahaan lain ikut bidding," sampai sutarman.
sementara itu, asisten iii setda provinsi bengkulu, ra denny mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui perkembangan lebih lanjut.
hal tersebut, lantaran berdasarkan keputusan rapat bersama gapki, apbb seluruh agenda pengerukan menggunakan sistem private company.
baca juga:kasus pengadaan lahan, inspektorat klarifikasi mantan kades sukarami
“itu menggunakan sistem private company.
sehingga anggaran dan kapan dimulai itu ditentukan pelindo dan kawan-kawan dunia usaha,” beber denny.
denny juga menerangkan, bahwa pemprov bengkulu hanya bertindak sebagai fasilitator untuk percepatan pengerukan alur pelindo tersebut.
“kita fasilitasi, karena inikan sebenarnya kewenagan kementrian,” ungkap denni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 16 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan