Pelanggaran Kapal MV MSE 42 PT Titan Wijaya Bukan Soal Pencurian Pasir

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 23 Oct 2024 - 23:45

KOMPAK: Jumpa pers di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilyah III Pulau Baai Bengkulu, kemarin, 23 Oktober 2024. ABDI/RB--

Saat diwawancarai RB, Direktur Jenderal Pengawasan Sumebrdaya Kelautan dan Perikanan Dr. Pung Nugroho Saksono menerangkan jika dengan penyegelan yang dilakukan maka kapal tersebut atau pemilik kapal sudah tidak boleh beroperasi lagi.

Penyegelan dilakukan lantaran perusahaan belum mengantongi izin Pelaku Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL).

“Maka sebelum perusahaan melengkapi perizinan, perusahaan tidak boleh melakukan aktifitas pengambilan pasir maupun pembuangan,” terangnya.

Ia juga menyampaikan jika PT TWJ atau Titan Wijaya memang sudah sempat mengajukan izin.

Namun sampai saat ini izin persyaratan perizinan belum dilengkapi.

“Perusahaan sudah mengajukan perizinan, namun ada syarat yang belum dilengkapi, sehingga kita minta perusahaan untuk membuka kembali akun perizinan dan melengkapi persyaratan perizinan,” terangnya.

Ia juga menyampaikan jika hal tersebut merupakan terkait dengan sanksi dan pelanggaran administrasi.

Namun perusahaan baru boleh beraktivitas kembali jika memang sudah melengkapi syarat-syarat perizinan tersebut.

“Perusahaan tersebut sudah memiliki izin, namun perizinannya belum lengkap untuk beraktivitas tersebut, maka aktivitas baru boleh dilakukan kembali setelah perizinan lengkap,” terangnya.

Sekadar mengetahui, kapal penyedot pasir milik PT Titan sudah dua tahun beraktifitas melakukan penyedotan pasir laut di laut Putri Hijau.

Selama dua tahun tersebut, diperkirakan sebanyak 75.318 Meter Kubik pasir yang sudah disedot menggunakan kapal tersebut.

pelanggaran kapal mv mse 42 pt titan wijaya bukan soal pencurian pasir                            koranrb.id – penghentian sementara operasional kapal keruk pasir (dredger) mv. mse 42 yang dioperasikan oleh pt titan wijaya lantaran permasalahan administratif.
hal tersebut dikatakan ketua asosiasi penambang batu bara (apbb) bengkulu, sutarman.
ia menjelaskan, penghentian operasi kapal keruk pasir mv. mse 42 bukan terkena pelanggaran hukum atau bahkan mencuri pasir.
namun lantaran tersandung permasalahan administrasi terkait peraturan baru, yang membuat kapal dengan kapasitas 1.393 gross ton (gt) tersebut dihentikan.
baca juga: terkendala material, bantuan perbaikan rtlh terbengkalai disperkimtan kota bengkulu lakukan hal ini 
baca juga:folu net sink diluncurkan november, anggaran capai rp11 miliar
kapal keruk pasir mv. mse 42 tersebut seharusnya berfungsi untuk memperlancar aktivitas di terminal khusus di bengkulu utara. 
sutarman menyebut kabar penyegelan kapal pt. titan wijaya karena menjual pasir ke singapura tidaklah benar.
 “kapal keruk ini diberhentikan bukan karena ada pelanggaran hukum terkait pencurian pasir, melainkan semata-mata karena persoalan administratif yang belum dipenuhi,” beber sutarman, rabu, 23 oktober 2024.
penghentian operasi kapal keruk ini berkaitan dengan aturan baru yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023.
baca juga:pemberdayaan masyarakat dalam kepemilikan jamban sehat di desa rindu hati 
baca juga:kejar pembahasan apbd 2025, akd direncanakan gunakan tatib lama, sumardi: jika tidak ada larangan 
di mana aturan itu, menetapkan setiap pemanfaatan ruang di perairan pesisir harus memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dari pemerintah pusat, namun pt. titan wijaya belum melengkapi itu. 
diketahui, peraturan baru itu memuat aturan setiap perusahaan yang menggunakan ruang laut untuk tujuan komersial memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (pnbp) per hektare lahan yang digunakan. 
“ini bukan soal pencurian pasir, tapi lebih kepada aturan administratif yang belum diselesaikan oleh pt. titan,” beber sutarman.
lebih lanjut, sutarman mengatakan, bahwa akibat penyegelan kapal itu, pengangkutan batu bara di bengkulu utara lumpuh. 
baca juga:pengerukan alur pelabuhan, bpkp dilibatkan tahap pertama
baca juga:pimpin dprd bengkulu selatan, ini komitmen ketua dan wakil ketua 
sehingga kemungkinan, mempengaruhi banyak pihak yang bergantung pada kelancaran alur pelayaran di terminal tersebut.
“jika alur tidak berfungsi, maka otomatis terminal ini tidak bisa digunakan, dan ini menjadi masalah besar bagi banyak pihak, termasuk pt. titan sendiri,” beber sutarman.
sementara itu, kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (ksop) wilayah iii pulau baai bengkulu kelas iii pulau baai bengkulu, muhammad israyadi sh, mh, menjelaskan, terminal khusus yang menjadi lokasi operasi kapal keruk, telah diberikan izin oleh kementerian perhubungan sejak tahun 2010 dan berfungsi sebagai pelabuhan sementara. 
namun, masalah muncul ketika pt titan wijaya belum memenuhi kewajibannya terkait pembayaran pnbp (pembayaran penerimaan negara bukan pajak) untuk pemanfaatan ruang laut. 
“pt. titan wijaya seharusnya membayar pnbp ini ke kas negara, namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dipenuhi. akibatnya, tim pengawas dari kementerian kelautan dan perikanan (kkp) terpaksa menghentikan operasi kapal keruk yang mereka operasikan,” ungkap israyadi.
israyadi berharap, pihak perusahaan segera menyelesaikan administrasi yang diperlukan agar penyegelan terhadap kapal keruk tersebut dapat segera dicabut, dan terminal khusus bisa kembali beroperasi secara normal. 
“ini hanya masalah administrasi, bukan masalah hukum atau pelanggaran lainnya. jika administrasinya selesai, operasional kapal bisa kembali berjalan,” pinta israyadi. 
diberitakan sebelumnya, kementerian kelautan dan perikanan melalui pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (psdkp) melakukan penyegelan kapal penyedotan pasir milik pt titan wijaya. 
kapal berukuran 1.393 gt tersebut beroperasi sejak 2022 lalu dan melakukan aktifitas penyedotan pasir hingga agustus 2024 ini. 
penyedotan pasir ini dilakukan di kawasan pelabuhan khusus batu bara milik pt titan wijaya. 
penyegelan kapal ini dilakukan oleh tim psdkp kamis lalu dan dilarang beraktivitas.
saat diwawancarai rb, direktur jenderal pengawasan sumebrdaya kelautan dan perikanan dr. pung nugroho saksono menerangkan jika dengan penyegelan yang dilakukan maka kapal tersebut atau pemilik kapal sudah tidak boleh beroperasi lagi. 
penyegelan dilakukan lantaran perusahaan belum mengantongi izin pelaku pemanfaatan ruang laut (pprl). 
“maka sebelum perusahaan melengkapi perizinan, perusahaan tidak boleh melakukan aktifitas pengambilan pasir maupun pembuangan,” terangnya. 
ia juga menyampaikan jika pt twj atau titan wijaya memang sudah sempat mengajukan izin. 
namun sampai saat ini izin persyaratan perizinan belum dilengkapi. 
“perusahaan sudah mengajukan perizinan, namun ada syarat yang belum dilengkapi, sehingga kita minta perusahaan untuk membuka kembali akun perizinan dan melengkapi persyaratan perizinan,” terangnya. 
ia juga menyampaikan jika hal tersebut merupakan terkait dengan sanksi dan pelanggaran administrasi. 
namun perusahaan baru boleh beraktivitas kembali jika memang sudah melengkapi syarat-syarat perizinan tersebut. 
“perusahaan tersebut sudah memiliki izin, namun perizinannya belum lengkap untuk beraktivitas tersebut, maka aktivitas baru boleh dilakukan kembali setelah perizinan lengkap,” terangnya. 
sekadar mengetahui, kapal penyedot pasir milik pt titan sudah dua tahun beraktifitas melakukan penyedotan pasir laut di laut putri hijau. 
selama dua tahun tersebut, diperkirakan sebanyak 75.318 meter kubik pasir yang sudah disedot menggunakan kapal tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 24 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan