Pemkab Kaur Butuh Rp17,4 Miliar Bayar BPJS Kesehatan

BACA JUGA:Alat Kelengkapan DPRD Bengkulu Utara Masih Didominasi Wajah Lama

Ternyata memang selama ini BPJS Kesehatan menanggung beban yang cukup berat, dimana piutang Pemkab Kaur yang sudah sangat membengkak sementara program kesehatan tetap harus dijalankan.

"Dari pemaparan yang mereka lakukan, memang tagihannya sudah cukup besar dan itu kesalahan kita. Makanya tahun depan komitmen harus dilakukan untuk pelunasan ini," ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, salah satu faktor utama yang mempengaruhi tagihan BPJS Kesehatan Pemkab Kaur menunggak hingga begitu besar adalah penganggaran yang salah oleh tim. 

Sebagaimana diketahui setiap tahunnya Jumlah data BPJS Kesehatan itu terus bergerak, sedangkan penganggaran yang dilakukan hanya sebatas itu-itu saja.

BACA JUGA:140 Berkas Pelamar PPPK Tidak Memenuhi Syarat, Ini Penjelasannya

"Selain pendataan, pengalihan anggaran yang cukup besar di Pemilu dan Pilkada ini juga jadi faktor tunggakan," terang Sekda.

Pada intinya, Sekda meminta di tahun 2025 nanti tidak ada lagi tunggakan BPJS Kesehatan.

Semuannya telah rampung, dan kepada tim BPJS Kesehatan diharapkan juga agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta BPJS Kesehatan.

"Kita akan lunasi, tinggal nanti tugas BPJS Kesehatan untuk memperbaiki pelayanan mereka," pungkas Sekda.

BACA JUGA:Dipenjara Bersama Anak, Kades dan Sekdes Masih Terima Gaji

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Kaur Ahmad Fauzi Nugraha, S.Fam MM.AAK mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan ini, sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun ini.

Yang mana di tahun 2022 yang lalu jumlah tunggakan kurang lebih sebesar Rp2,9 miliar dan di tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp2,1 miliar dan juga di tahun 2023 sekitar Rp2 miliar juga sehingga totalnya Rp 6 miliar.

"Kita sudah sampaikan pada rapat sebelumnya, tanggapan dari Pemkab Kaur juga sangat baik.

Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti semuannya dapat dilunasi," kata Ahmad.