Tiang Provider Internet Makin Semrawut di Kota Bengkulu, Warga Bakal Lapor Polisi, Ombudsman Buka Pengaduan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 30 Oct 2024 - 23:29

Bengkulu terkesan sembarangan bahkan tanpa izin hingga membahayakan keselataman. RENO/RB--

tiang provider internet makin semrawut di kota bengkulu, warga bakal lapor polisi, ombudsman buka pengaduan                            koranrb.id – pemasangan tiang provider internet di kota bengkulu jadi sorotan lantaran terkesan sembarangan, tanpa izin dan semakin semrawut.
putra (32) warga kelurahan betungan mengungkapkan, pemasangan tiang provider internet di pekarangan rumahnya tanpa sepengetahuan.
selain tidak ada izin kepada pemilik tanah, pemasangan tiang provider internet yang marak jadi sorotan warga ini berpotensi membahayakan.
pasalnya, setelah tiang provider internet tertancap tidak dicor, sehingga membayakan jika tiang tersebut roboh dan menimpa warga.
baca juga:sejak januari 2024, total 4.565 kendaraan lakukan uji kir di uptd pkb dishub kota bengkulu 
baca juga:cegah stunting dengan penguatan edukasi pil kb progestin dalam mendukung asi ekslusif
“tidak ada izin, tiang (provider internet, red) yang ditancapkan tidak dicor, berbahaya bagi keselamatan warga. kami bakal lapor polisi,” ungkap putra.
di tempat terpisah, wakil ketua i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu, rahmad widodo mengatakan di satu sisi tiang-tiang provider ini berguna bagi masyarakat karena melalui tiang ini dapat menyalurkan jaringan internet ke ke rumah-rumah.
namun disisi lainnya tiang atau perangkat provider internet sendiri kondisinya sudah tidak beraturan, tidak tertata dan memungkinkan timbulnya konflik.
“satu sisi mengganggu kelancaran jalan, pada posisi tertentu bisa menimbulkan konflik,” katanya.
baca juga: terkait dualisme pj. sekda lebong, dprd lebong audiensi ke pemprov bengkulu, ini hasilnya
baca juga:wabah ngorok serang ribuan ternak di 5 daerah ini, diduga berasal dari sumatera selatan
pemasangan tiang provider yang terkesan sembarangan semakin diperparah dengan penataan tempatnya tertanam.
tidak jarang memakan badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas.
jumlah tiang ini sendiri tidak hanya satu, melainkan hingga 5 tiang dalam 1 titik.
untuk tiang-tiang provider internet ini sendiri seharusnya memiliki izin yang jelas agar nantinya tidak menjadi merugikan masyarakat itu sendiri dan tentunya tidak memperburuk wajah kota bengkulu.
baca juga:hingga 2029 nanti, 471 guru pensiun
baca juga:polda bengkulu gelar fgd solusi setop geng motor
tidak jarang juga tiang tersebut tertanam tanpa izin dari pada warga pemilik tanah atau kelurahan sehingga memicu konflik.
“seperti yang tidak jauh dari kediaman saya, sempat ada kejadian pemasangan secara asal-asalan tanpa adanya persetujuan, hingga menimbulkan konflik,” katanya.
widodo mengingatkan untuk seluruh provider penyedia jaringan internet yang menggunakan perangkat tiang untuk menyalurkan ke rumah warga agar kiranya memiliki izin yang jelas, baik itu dari pemilik tanah, kelurahan dan kecamatan hingga pemerintah terkait, sehingga tata letak tiang tersebut tidak terkesan sembarangan dan tidak menggangu jalanan.
“nantikan kalau ada pelebaran jalan bagaimana, maka dari pada itu tentunya harus memiliki izin yang jelas,” katanya.
sementara itu bidang penerimaan laporan ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi bengkulu, ekawati juni astuti, s.pd menyampaikan pada saat adanya masyarakat dirugikan dalam hal ini dan telah melaporkan kepada pihak pemerintah namun tidak digubris, tentunya ombudsman memiliki kewenangan.
“karena sesuai dengan amanat undang-undang (uu), kami dari ombudsman pasti menerima laporan dari masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik,” jelas ekawati.
dalam hal ini tindakan yang bisa diambil tentunya dengan menindaklanjuti pemerintah atau instansi yang memberikan izin, regulasi dan aturan yang memperbolehkan pemasangan tiang provider internet namun merugikan masyarakat serta tidak mengambil tindakan atas aduan masyarakat.
“dalam ruang lingkup itulah kita bisa menindaklanjutinya,” jelasnya. 
untuk itu jikapun masyarakat ada yang mengalami hal demikian tentunya ombudsman membuka ruang bagi masyarakat atas apa yang dialami.
terpisah officer 2 telkom indonesia bengkulu, rartnawia menjelaskan bahwa saat ini kondisi tiang penyalur inter sudah semakin banyak, namun ia menyebut telkom bukan satu-satunya pemilik tiang tersebut melainkan ada banyak provider-provider lainnya yang ada di bengkulu.
“perlu diketahui bahwa telkom bukan merupakan satu-satunya provider yang ada di bengkulu,” tandasnya.
ia menjelaskan, untuk identifikasi tiang telkom memiliki ciri dengan cat berwana merah putih pada tiangnya, dan untuk perizinan sendiri tentunya selalu dijalankan, seperti izin kepada pemilik lahan, rt, rw dan deplover pembangunan disertai dengan surat.
“biasanya pendekatan perizinan ini sendiri dilakukan oleh pelanggan ini sendiri sebelum sama kita,” sambung rartnawia.
adapun jika ditemui hal yang kurang bekenan seperti tempat pemasangan yang kurang berkenan dan ditemukan kabel-kabel yang terjuantai, tentunya hal tersebut bisa diselesaikan dengan melaporkan hal tersebut bisa melalui grapari, telkom itu sendiri ataupun via call center 188.
“kita membuka ruang untuk masyarakat apabila ada hal yang kurang berkenan, agar kiranya dilakukan perbaikan dan pemindahan,” jelas rartnawia.
kemudian perlu diingat bahwa sebelum melakukan pelaporan, agar kiranya memastikan secara akurat bahwa tiang yang menjadi masalah atau kabel yang menjuntai itu benar milik telkom, karena dalam perjalanannya laporan yang masuk, melaporkan tiang yang bukan milik dari pada telkom.
“saya jelaskan lagi bahwa ciri utama tiang internet milik dari telkom memiliki car warna merah putih pada badan tiang itu,” tutup rartnawia.
untuk diketauhi, tindakan pemasangan tiang provider internet di pekarangan rumah dilakukan tanpa izin dari pemilik lahan tidak hanya menyalahi etika, tetapi juga melanggar hukum. 
undang-undang telekomunikasi di indonesia, pemasangan tiang provider internet di pekarangan rumah tanpa izin dari pemilik lahan merupakan pelanggaran hukum yang serius di indonesia. 
hal ini diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.
undang-undang nomor 36 tahun 1999 merupakan regulasi dasar yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di indonesia.
dalam undang-undang ini, diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyediaan layanan telekomunikasi, termasuk hak dan kewajiban penyelenggara, perlindungan konsumen, serta hak-hak pemilik lahan. 
dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, undang-undang ini menjadi penting untuk menjamin bahwa semua pihak beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan teratur.
pasal 7 undang-undang ini menekankan bahwa penyelenggara telekomunikasi harus menghormati hak milik pribadi dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
ini mengindikasikan bahwa perusahaan penyedia layanan internet (isp) tidak bisa sembarangan memasang infrastruktur, termasuk tiang dan kabel, di atas lahan milik orang lain.
dalam hal ini, perusahaan penyedia layanan internet harus : 
1. memperoleh izin: sebelum memasang tiang, perusahaan harus memperoleh izin dari pemilik lahan. tanpa izin tersebut, pemasangan tiang akan dianggap ilegal.
2. menghormati hak pemilik: penyedia layanan harus menghormati hak pemilik tanah untuk menggunakan dan menikmati lahan mereka tanpa gangguan.
jika tindakan pemasangan tiang mengganggu aktivitas atau privasi pemilik, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengajukan keberatan.
gugatan ganti rugi
jika pemasangan tiang telah menyebabkan kerugian, baik secara material maupun immaterial, anda berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.
berdasarkan ketentuan hukum, pemilik lahan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas penggunaan lahan tanpa izin. anda bisa melibatkan pengacara untuk mempermudah proses hukum ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan