Defisit “Paksa” OPD di Rejang Lebong Susun Ulang Usulan Anggaran 2025

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Nov 2024 - 22:01

KEUANGAN: Aktivitas keuangan di kantor perbendaharaan BPKD Kabupaten Rejang Lebong. ARIE SAPUTRA WIJAYA/RB--

KORANRB.ID – Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong yang mencapai angka Rp210 miliar.

Hal tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk kembali menyusun ulang usulan anggaran yang akan disampaikan pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) Tahun Anggaran 2025 yang saat ini prosesnya sudah mulai berjalan.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Andi Ferdian, SE bahwa pihaknya telah menetapkan kebijakan untuk tahun 2025 yang bertujuan memperketat anggaran dan menekan angka defisit.

Kebijakan ini didasarkan pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh OPD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rejang Lebong.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan anggaran di tengah kondisi defisit yang tinggi.

“Karena defisit kita tinggi, maka diambil kebijakan pagu anggaran dalam RAPBD Kabupaten Rejang Lebong berpatokan pada anggaran tahun 2024.

Dengan menggunakan pagu anggaran tahun 2024 sebagai acuan, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memperkuat disiplin fiskal dalam penggunaan anggaran,” beber Andi.

Dalam proses ini, sambung Andi, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk menyusun anggaran tahun 2025 dengan berpatokan pada pagu anggaran tahun 2024 yang sedang berjalan.

Langkah ini dikenal sebagai rasionalisasi anggaran, di mana OPD harus menyesuaikan program dan usulan anggaran mereka sesuai dengan batas pagu yang sudah ditentukan di tahun sebelumnya.

“Dengan demikian, OPD diharapkan mampu menyusun anggaran yang lebih realistis dan efisien, menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat prioritas, dan tetap mempertahankan program yang benar-benar esensial bagi masyarakat,” ujarnya.

defisit “paksa” opd di rejang lebong susun ulang usulan anggaran 2025                            koranrb.id – defisit anggaran yang terjadi di kabupaten rejang lebong yang mencapai angka rp210 miliar.
hal tersebut memaksa pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) yang ada untuk kembali menyusun ulang usulan anggaran yang akan disampaikan pada pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (rpabd) tahun anggaran 2025 yang saat ini prosesnya sudah mulai berjalan.
menurut kepala badan pengelola keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andi ferdian, se bahwa pihaknya telah menetapkan kebijakan untuk tahun 2025 yang bertujuan memperketat anggaran dan menekan angka defisit. 
kebijakan ini didasarkan pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh opd dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kabupaten rejang lebong. 
baca juga:bangun infrastruktur rejang lebong 2025 mendatang, pupr usulkan rp126 miliar 
baca juga:33 desa di kabupaten rejang lebong belum ajukan jkn untuk perangkatnya
ia menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan anggaran di tengah kondisi defisit yang tinggi. 
“karena defisit kita tinggi, maka diambil kebijakan pagu anggaran dalam rapbd kabupaten rejang lebong berpatokan pada anggaran tahun 2024. 
dengan menggunakan pagu anggaran tahun 2024 sebagai acuan, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memperkuat disiplin fiskal dalam penggunaan anggaran,” beber andi.
dalam proses ini, sambung andi, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh opd untuk menyusun anggaran tahun 2025 dengan berpatokan pada pagu anggaran tahun 2024 yang sedang berjalan. 
baca juga:pemkab rejang lebong denda 1 persen wajib pajak telat bayar pbb-p2 
baca juga:peserta seleksi pppk rejang lebong mencapai 1.262 orang
langkah ini dikenal sebagai rasionalisasi anggaran, di mana opd harus menyesuaikan program dan usulan anggaran mereka sesuai dengan batas pagu yang sudah ditentukan di tahun sebelumnya. 
“dengan demikian, opd diharapkan mampu menyusun anggaran yang lebih realistis dan efisien, menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat prioritas, dan tetap mempertahankan program yang benar-benar esensial bagi masyarakat,” ujarnya.
andi juga menyebutkan bahwa opd harus menunda kegiatan yang belum terlalu mendesak. kebijakan ini bertujuan agar anggaran tahun 2025 dapat lebih terfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang memiliki dampak langsung dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. 
“dengan demikian, dana yang ada dapat lebih dioptimalkan untuk program-program prioritas yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat kabupaten rejang lebong,” tambahnya.
baca juga:40 wbp lapas curup rampungkan program rehabilitasi narkoba
baca juga:4 kecamatan belum berpartisipasi kumpulkan zakat di baznas rejang lebong
meskipun opd diminta untuk melakukan efisiensi anggaran, andi menegaskan bahwa anggaran untuk kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat akan tetap dianggarkan sebagaimana mestinya. 
pengeluaran wajib ini meliputi pembayaran gaji pegawai, tunjangan penghasilan pegawai (tpp), serta alat tulis kantor (atk) yang mendukung operasional sehari-hari. 
andi menjelaskan bahwa komponen-komponen tersebut tidak dapat digeser atau digunakan untuk hal lain karena sifatnya yang mengikat dan sudah diatur dalam regulasi.
“wajib dan mengikat seperti gaji ini adalah komponen yang tidak bisa digunakan untuk hal lain. mereka harus dianggarkan sesuai porsinya. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar organisasi dan kesejahteraan pegawai tetap terpenuhi meskipun ada kebijakan penghematan anggaran di sektor-sektor lain,” ujarnya.
andi optimis kebijakan terkait rasionalisasi anggaran ini bisa memberikan perubahan positif bagi pengelolaan anggaran kabupaten rejang lebong. 
dengan menetapkan pagu anggaran yang lebih terkendali dan mengacu pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko pembengkakan defisit, serta menjaga stabilitas anggaran di tahun 2025.
selain itu, rasionalisasi mendorong opd untuk lebih selektif dalam menyusun anggaran, memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar mendukung program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat. 
kebijakan ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menunda kegiatan yang belum mendesak, sehingga anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting dan bersifat prioritas.
“di sisi lain, kebijakan ini juga memperkuat disiplin fiskal dalam pengelolaan anggaran daerah, mengajarkan setiap opd untuk lebih bijaksana dalam merencanakan anggaran, serta menghindari pengeluaran yang tidak efisien,” demikian andi.