Ketua RW 8 Padang Nangka Kecolongan, Tiang Provider Dipasang di Dalam Drainase

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 03 Nov 2024 - 23:10

SEMBARANGAN: Terlihat Ketua RW 02 kelurahan Padang Nangka, Soetoto Hadi dan Ketua RT 4 Daniel yang mengecek langsung lokasi tiang provider yang terpasangan di dalam saluran drainase yang berada di Jalan Kompi Kelurahan Padang Nangka pada Minggu, 3 Novemb--RENO/RB

Ia menyampaikan bahwa, pemasangan tiang provider internet harus memenuhi aturan hukum terkait izin mendirikan bangunan, tata ruang dan persetujuan masyarakat setempat.

“Jadi untuk pemasangan tiang provider ini memang harus mengantongi izin.

Sebab jika ini tetap dilakukan ada unsur yang dilanggar jika itu sudah terbukti pidana memang ada,” ungkap Zico.

Ia menerangkan, pemasangan tiang provider termasuk dalam penggunaan ruang publik yang memerlukan izin dari pemerintah daerah dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta estetika wilayah.

“Yang perlu diperhatikan bahwa pemasangan ini memerlukan izin pemerintah setempat seperti prangkat terkecil adalah RT dan RW,” terang Zico.

Zico menambahakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah ke Undang-Undang Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bangunan di ruang publik.

“Dari aturan tersebut memuat termasuk tiang internet, harus sesuai dengan tata ruang dan memiliki izin. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur seperti tiang internet untuk menghindari konflik,” jelas Zico.

Jika tiang dipasang di lahan milik pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tindakan tersebut harus mensyaratkan izin khusus untuk penggunaan lahan publik.

“Sekarang sudah memiliki izin atau belum jika belum itulah yang salah,” terang Zico.

Aturan teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi harus memenuhi standar keamanan, ketahanan, dan keselamatan bagi masyarakat.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran.

“Jadi ketika perusahan atau pemilik usaha pemasangan tiang provider ini menyalai aturan yang ada memang pidana bisa diberikan pda mereka,” jelas Zico.

ketua rw 8 padang nangka kecolongan, tiang provider dipasang di dalam drainase                            bengkulu, koranrb.id – pemasangan tiang provider internet semakin menjadi-jadi, ketua rw 2 kelurahan padang nangka bahkan mengakui akui kecolongan.
sebab ada tiang provider di jalan kompi, rt 4 rw 2 kelurahan padang nangka dipasang oleh perusahaan provider internet di dalam saluran drainase.
ketua rt 4 rw 2 kelurahan padang nangka, danil mengatakan untuk perizinan pemasangan tiang-tiang provider internet tersebut hanya sekedar berpamitan saja, tanpa menyertakan surat resmi.
“kalau hanya sekedar berpamitan saja ada, tapi kalau secara resmi ada suratnya itu tidak ada,” kata danil.
baca juga:jika diberi amanah, disuka akan hapus isu praktik fee proyek
menyoroti pemasangan tiang yang berada di dalam saluran drainase tersebut, ia mengaku tidak mengetahui kapan dilakukan pemasangan tiang tersebut sehingga saat ini berdiri tegak diatas dasar saluran alir tersebut.
sementara itu ketua rw 2 kelurahan padang nangka, soetoto hadi menyampaikan bahwa sebelumnya memang ada pihak dari provider internet yang mendatanginya  berpamitan bahwa akan ada pemasangan tiang-tiang provider di lingkungannya.
“memang ada waktu itu orang-orang dari pemilik tiang internet datang, tapi hanya pamit saja, kalau surat tidak ada,” katanya.
namun untuk pemasangan tiang provider yang ada di dalam drainase tersebut, ia mengaku tanpa ada sepengetahuannya terlebih dahulu.
baca juga:koni bengkulu selatan minta olahraga digiatkan
“terus terang saya tidak tahu, kecolongan,” tutur soetoto.
mengingat pemasangan tiang yang berada di dalam saluran drainase merupakan perbuatan yang menyalahi aturan, ia bersama rt 04 dan perangkat lainnya akan mengevaluasi dan mencari tahu siapa pemilik dari tiang tersebut yang kemudian akan diminta pertanggungjawaban.
“kami akan cari tahu dulu, siapa pemiliknya, yang pasti kita minta dipindahkan,” terang soetoto. 
sebelumnya, akademisi bidang hukum pidana dan kriminologi, dr. zico junius fernando, sh, mh menyebut jika masyarakat merasa dirugikan akibat pemasangan tiang provider internet tanpa izin bisa dilaporkan.
ia menyampaikan bahwa, pemasangan tiang provider internet harus memenuhi aturan hukum terkait izin mendirikan bangunan, tata ruang dan persetujuan masyarakat setempat.
baca juga:bengkulu selatan darurat kekerasan anak dan perempuan, ini yang dilakukan pemerintah
“jadi untuk pemasangan tiang provider ini memang harus mengantongi izin.
sebab jika ini tetap dilakukan ada unsur yang dilanggar jika itu sudah terbukti pidana memang ada,” ungkap zico.
ia menerangkan, pemasangan tiang provider termasuk dalam penggunaan ruang publik yang memerlukan izin dari pemerintah daerah dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta estetika wilayah. 
“yang perlu diperhatikan bahwa pemasangan ini memerlukan izin pemerintah setempat seperti prangkat terkecil adalah rt dan rw,” terang zico.
baca juga:ini 17 wilayah pertanian bengkulu selatan rawan banjir
zico menambahakan bahwa dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang telah diubah ke undang-undang ciptaker dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang mengatur bangunan di ruang publik.
“dari aturan tersebut memuat termasuk tiang internet, harus sesuai dengan tata ruang dan memiliki izin. selain itu, undang-undang cipta kerja menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur seperti tiang internet untuk menghindari konflik,” jelas zico.
 jika tiang dipasang di lahan milik pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan tindakan tersebut harus mensyaratkan izin khusus untuk penggunaan lahan publik.
“sekarang sudah memiliki izin atau belum jika belum itulah yang salah,” terang zico.
baca juga:khawatir ternak diserang penyakit ngorok, stok daging melimpah, dijual murah rp90 ribu/kilogram 
 aturan teknis dari kementerian komunikasi dan informatika melalui peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 2 tahun 2021 juga menyatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi harus memenuhi standar keamanan, ketahanan, dan keselamatan bagi masyarakat. 
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran.
“jadi ketika perusahan atau pemilik usaha pemasangan tiang provider ini menyalai aturan yang ada memang pidana bisa diberikan pda mereka,” jelas zico.
sementara itu pengamat hukum universitas bengkulu randy praditiyo, sh, mh. ia mengatakan bahwa secara aturan telekomunikasi tindakan pemasangan tiang provider di tempat yang tidak sesuai itu jelas melanggar.
baca juga:kpu lebong ajukan penambahan 933 lembar surat suara pilbup
apalagi dipasang secara sembarangan tanpa izin dengan pemilik lahan yang dipasang tiang provider internet.  
“jadi berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 1999 merupakan regulasi dasar yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di indonesia, penyelanggara telekomunikasi yang memasang tiang provider harus meminta izin terlebih dahulu, ketika tidak dilakukan atau wilayah pemasangan itu tidak pas maka itu salah,” ungkap randy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Benkulu Senin, 4 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan