Massa Segel Ruang Kerja, Dewan Janji Panggil Plt Bupati Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 06 Nov 2024 - 22:31

Forum Penyelamat Birokrasi Kabupaten Lebong saat menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi berbeda, Rabu, 6 November 2024.--fiki/rb

“Allhamdulilah hari ini seluruh kegiatan aksi massa dapat kita kawal dengan baik,” ujarnya.

Dalam mengawal aksi, Pihak Polres Lebong meminta bantuan langsung dari Polda Bengkulu untuk mengawal jalannya demonstrasi.

“Kita juga melakukan rayonisasi, Polres Lebong juga di backup oleh Polre Rejang Lebong dan Polres Bengkulu Utara. Kurang lebih 250 Porsen yang backup kita hari ini dan ditambah 160 personel dari Polres Lebong,” singkatnya.

Sementara itu, Plt Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan terkait tuntutan masa aksi.

Tuntutan Aksi Kepada DPRD Lebong

1. Menuntut DPRD Kabupaten Lebong untuk memanggil Plt Bupati Kabupaten Lebong dan mempertanyakan kebijakan yang telah dikeluarkannya selama menjabat Plt Bupati Lebong yang bertentangan dengan Surat Gubernur Bengkulu Nomro 100/994/B.1/IX/2024 perihal Ketentuan Plt Bupati Lebong.

2. Menuntut DPRD Lebong untuk melaporkan Plt Bupati Lebong, karena ketidaknetralitasannya sebagai Plt Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Menuntut DPRD Lebong untuk meminta Meneteri Dalam Negeri mencopot Plt Bupati Lebong karena telah gagal dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Lebong terkhusus di tubuh Pemkab Lebong, sehingga tidak berjalannya kegiatan pelayanan dilingkungan Pemkab Lebong.

4. Menuntut DPRD Lebong untuk mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengindahkan surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/7974/OTDA tertanggal 8 Oktober 2024 perihal Penjelasan Terhadap Pengangkatan Pj Sekda Lebong.

Tuntutan ke Sekretariat Daerah Lebong

1. Menuntut Plt Bupati Lebong untuk membatalkan seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat Plt Bupati Lebong.

2. Menuntut Plt Bupati Lebong untuk menarik kembali surat Plt Bupati Lebong Nomor 100/004/B.7/SETDA/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 perihal Penghentian Proses keuangan Setda Lebong karena surat tersebut bertentangan dengan surat Mendagri 100.2.2.6/7974/OTDA tertanggal 8 Oktober 2024 perihal Penjelasan Terhadap Pengangkatan Pj Sekda Lebong.

3. Menuntut Plt Bupati Lebong untuk mundur dari jabatannya karena terbukti gagal menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kondusifitas ditubuh Pemkab Lebong dengan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Surat Gubernur Bengkulu Nomro 100/994/B.1/IX/2024 perihal Ketentuan Plt Bupati Lebong.

Tuntutan ke Bank Bengkulu Cabang Muara Aman.

massa segel ruang kerja, dewan janji panggil plt bupati lebong                             koranrb.id – ribuan massa yang mengatasnamakan sebagai forum penyelamat birokrasi kabupaten lebong, melakukan demonstrasi di tiga lokasi berbeda, rabu, 6 november 2024.
massa demonstrasi, merupakan gabungan dari aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, guru, tenaga harian lepas terdaftar (thlt) dan juga ada gabungan dari perangkat desa yang ada di kabupaten lebong.
demonstrasi dimulai pukul 9.00 wib di depan kantor bank bengkulu cabang muara aman, dengan menyampaikan 4 point tuntutan (baca grafis).
kemudian, aksi dilanjutkan di depan kantor pemkab lebong dengan menyampaikan 3  point tuntutan. 
baca juga:pemkab rejang lebong bentuk tim pemeriksaan, tindak lanjut asn berpolitik praktis
baca juga:dinas pupr terima penyerahan fasilitas umum dari 53 pengembang perumahan
saat menggelar aksi di depan kantor pemkab lebong, masa aksi melakukan penyegelan ruang kerja plt bupati lebong.
penyegelan ini, merupakan bentuk kekecewaan massa aksi karena plt bupati tidak berada di tempat saat masa ingin menyampaikan tuntutan.  
selanjutnya, aks demonstrasi berlanjut di depan gedung dprd lebong dengan menyampaikan 4 point aspirasi yang harus ditindak lanjuti oleh dprd lebong (baca grafis). 
salah satu tuntutan masa aksi kepada dprd lebong, meminta dprd lebong segera memanggil plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd untuk dimintai keterangan mengenai kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat sebagai plt bupati.
baca juga:bulog tambah stok 500 ton beras untuk tiga kabupaten
baca juga:bisa hidup di daerah minim oksigen! berikut 5 fakta unik lobster rawa merah
atas permintaan ini, ketua komisi i dprd lebong, sriwijaya memastikan akan memenuhi semua tuntutan masa aksi. 
“kami berjanji dalam waktu dua hari plt bupati akan kami lakukan pemanggilan,” ujarnya. 
setelah menyampaikan aspirasi didepan gedung dprd lebong, masa aksi akhirnya membubarkan diri dengan damai berkisar pukul 12.30 wib. 
orator aksi, heru dana putra mengatakan, penyengelan ruang kerja plt bupati belum bisa dipastikan sampai kapan.
baca juga:skrining glukosa dan kolesterol lansia di wilayah kerja puskesmas sri kuncoro 
baca juga:daftar tunggu haji mencapai 1.675 orang, daftar sekarang 19 tahun baru berangkat
“akan tetapi penyegelan ini akan berakhir, ketika pak plt bupati siap mengklarifikasi segala sesuatu yang diperbuatnya selama mejabat plt bupati,” kata heru. 
heru menegaskan, tuntutan yang mereka sampaikan tidak lain adalah meminta plt bupati untuk mencabut semua kebijakan yang sudah dikeluarkan selama menjadi plt bupati. 
semua kebijakan yang dikeluarkan plt bupati lebong, dinilai bertentangan dengan regulasi ada, dan tidak sesuai dengan kedudukan drs. fahrurrozi, m.pd sebagai plt bupati. 
“semua kebijakan (yang diminta dilakukan pencbuatan, red) baik dari mutasi, pembengkuan keuangan daerah, dan masih banyak lagi kebijakan yang kami anggap tidak sesuai regulasi,” tuturnya.
baca juga:oknum di dprd bengkulu tengah diduga terbitkan sk fiktif tenaga honorer, sekwan: sk sudah dibatalkan
baca juga:sedang hujan petir? hati-hati jangan lakukan hal ini
heru menilai, pembekuan keuangan daerah yang dilakukan plt bupati, berdampak langsung kepada kinerja dilingkungan pemerintah kabupaten lebong. “tujuan pembekuan keuangan itu apa? jika plt bupati bisa mengklarifikasi ini, mungkin semua ini akan selesai,” ujarnya.
heru memastikan, jika persoalan ini tidak juga dapat diselesaikan dan dprd lebong tidak segera melakukan klarifikasi kepada plt bupati, bisa dipastikan akan ada aksi lanjutan.
“masa aksi tidak ada yang kita koordiner, jika tuntutan ini tidak ditindak lanjuti berkemungkinan semua masa akan bergerak kembali,” tutupnya. 
sementara itu, kapolres lebong, akbp. awilzan, s.i.k., mh menyampaikan, dalam mengawal masa aksi polres lebong sudah melakukan rencana pengamanan.
baca juga:bertanding voli agar gacor, terapkan formasi dan tips ini
baca juga:wow! berikut 4 hewan tidak punya lidah, bagaimana cara makannya?
“allhamdulilah hari ini seluruh kegiatan aksi massa dapat kita kawal dengan baik,” ujarnya.
dalam mengawal aksi, pihak polres lebong meminta bantuan langsung dari polda bengkulu untuk mengawal jalannya demonstrasi.
“kita juga melakukan rayonisasi, polres lebong juga di backup oleh polre rejang lebong dan polres bengkulu utara. kurang lebih 250 porsen yang backup kita hari ini dan ditambah 160 personel dari polres lebong,” singkatnya.
sementara itu, plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan terkait tuntutan masa aksi.
tuntutan aksi kepada dprd lebong 
1. menuntut dprd kabupaten lebong untuk memanggil plt bupati kabupaten lebong dan mempertanyakan kebijakan yang telah dikeluarkannya selama menjabat plt bupati lebong yang bertentangan dengan surat gubernur bengkulu nomro 100/994/b.1/ix/2024 perihal ketentuan plt bupati lebong.
2. menuntut dprd lebong untuk melaporkan plt bupati lebong, karena ketidaknetralitasannya sebagai plt bupati kepada menteri dalam negeri.
3. menuntut dprd lebong untuk meminta meneteri dalam negeri mencopot plt bupati lebong karena telah gagal dalam menjaga kondusifitas di kabupaten lebong terkhusus di tubuh pemkab lebong, sehingga tidak berjalannya kegiatan pelayanan dilingkungan pemkab lebong.
4. menuntut dprd lebong untuk mendesak pemerintah provinsi bengkulu segera mengindahkan surat mendagri nomor 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
tuntutan ke sekretariat daerah lebong
1. menuntut plt bupati lebong untuk membatalkan seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat plt bupati lebong.
2. menuntut plt bupati lebong untuk menarik kembali surat plt bupati lebong nomor 100/004/b.7/setda/2024 tertanggal 11 oktober 2024 perihal penghentian proses keuangan setda lebong karena surat tersebut bertentangan dengan surat mendagri 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
3. menuntut plt bupati lebong untuk mundur dari jabatannya karena terbukti gagal menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kondusifitas ditubuh pemkab lebong dengan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan surat gubernur bengkulu nomro 100/994/b.1/ix/2024 perihal ketentuan plt bupati lebong.
tuntutan ke bank bengkulu cabang muara aman.
1. melalui bank bengkulu caang muara aman menuntut kantor pusat bank bengkulu untuk mencabut surat nomor 118/s.int/d.15/2024 tertanggal 17 oktober 2024, karena surat tersebut tidak mempertimbangkan mendagri 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
2. menuntut bank bengkulu cabang muara aman untuk tidak mengindahkan surat plt bupati lebong nomor 100/004/b.7/setda/2024 tertanggal 11 oktober 2024 perihal penghentian proses keuangan setda lebong karena surat tersebut bertentangan dengan surat mendagri 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
3. bahwa apabila bank bengkulu mulai dari kantor pusat sampai cabang muara aman tidak memenuhi tuntutan ini berarti bank bengkulu sudah melakukan tindakan melawan hukum dan kami akan menyegel bank bengkulu karena dalam melakukan usaha perbankan tidak mengikuti aturan yang berlaku.
4. menuntut bank bengkulu untuk segera memenuhi semua tuntutan dalam waktu selambatnya 1x24 jam.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 7 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan