Dugaan Honda ‘Siluman’, APH Diminta Usut Kemungkinan Upeti

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 08 Nov 2024 - 23:31

ANTRE: Peserta seleksi PPPK Mukomuko bersiap mengikuti tes beberapa waktu lalu--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

dugaan honda ‘siluman’, aph diminta usut kemungkinan upeti                            mukomuko,koranrb.id – kasus dugaan honorer daerah (honda) “siluman”, yakni mantan honorer yang mendapat surat rekomendasi yang menyatakan masih berstatus honorer hingga bisa mengikuti seleksi pppk kabupaten mukomuko, masih jadi sorotan.
kali ini datang dari dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) mukomuko. memastikan mengambil tindakan, melakukan pemanggilan organisasi perangkat daerah (opd) yang mengelurkan surat rekomendasi yang menyatakan mantan honda itu masih berstatus honorer aktif.
sebagaimana disampaikan wakil ketua (waka) l dprd mukomuko wisnu hadi. dia sangat menyayangkan adanya upaya yang bisa merugikan banyak pihak yang telah dilakukan opd teknis. 
sebab tidak sedikit saat ini tenaga honda yang ingin mengikuti seleksi pppk namun terkendala, sehingga berujung tidak lolos seleksi administrasi. 
baca juga: skd cpns kota bengkulu, kerahkan 33 petugas, total 1.440 pelamar, 195 peserta tes di luar 
baca juga:biaya ekspor sawit indonesia mahal, india mulai beralih ke sawit malaysia 
sedangkan tenaga honda yang telah lama putus kontrak (mantan honorer) malah diberikan jalan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti tes pppk.
“berkaitan dengan dugaan tersebut, tentu sebagai wakil rakyat mukomuko kami mengutuk keras apa yang telah dilakukan salah satu opd. pastinya berkaitan dengan dugaan ini (honorer siluman) opd teknis terkait akan kami panggil untuk menjelaskan seperti apa kronologinya,” tegas wisnu.
selain itu, wisnu hadi juga meminta agar mantan honda yang menggunakan surat rekomendasi, ditinjau ulang oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko. pasalnya mantan honorer itu berkasnya telah dinyatakan panitia seleksi (panselda) memenuhi syarat (ms) untuk ikut seleksi pppk. 
“kita minta itu panselda dapat segera mengganti status mantan honda tersebut menjadi tms (tidak memenuhi syarat), sehingga dapat memberikan kesempatan pada honda yang benar-benar memenuhi syarat,” sampainya.
terpisah ketua pemuda muhammadiyah (pmm) kabupaten mukomuko, saprin meminta opd teknis yang diduga melakukan pemalsuan surat rekomendasi dilakukan evaluasi. terutama kepala dinas dan sekretaris dinas opd bersangkutan. 
sebab tidak mungkin segala sesuatu terjadi tidak mendapatkan keabsahan 2 pejabat tersebut.
“kami minta pemkab mukomuko mengevaluasi jabatan jajarannya, jika dugaan ini benar. tidak menutup kemungkinan masih banyak surat-surat lainnya yang dipalsukkan oleh opd tersebut,” ujarnya.
baca juga:pemprov bengkulu: pengajuan cuti bupati mukomuko terlambat dan tidak sesuai ketentuan
baca juga:pembunuhan di sumur dewa, ketua rt sebut pelaku sudah diamankan! berikut detik-detik pelaku masuk ke klinik
saprin juga menyampaikan, sejauh ini pemkab mukomuko telah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. 
jangan hanya karena segelintir oknum nakal maka menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemkab mukomuko. 
bahkan jika dugaan ini mengarah adanya upeti yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, aparat penegak hukum (aph) diminta tidak tinggal diam. 
“kitakan tidak tahu, seperti apa kronologinya. bisa saja surat yang dipalsukan ada nilai yang diminta kepada yang membutuhkan. dan bisa saja ini tidak terjadi pada satu opd saja. maka dari itu kami minta aph juga dapat menyoroti dugaan honorer siluman tersebut,” sampai saprin.
terpisah, kabid pengadaan pengembangan sdm dan pembinaan asn bkpsdm mukomuko, niko hafri, sh, mh mengatakan bahwa panselda sudah bersurat ke pemerintah pusat. berkaitan dengan perubahan status dari ms ke tms. 
sebab penentuan status pelamar, kebijakan penuh pada pemerintah pusat.
“setelah kami verifikasi memang tenaga honorer sudah tidak aktif lagi dan putus kontrak di opd teknis tahun 2022. sehingga yang bersangkutan memang layak kami rekomendasikan menjadi tms,” kata niko.
baca juga:sapuan-wasri tidak diikutkan debat kandidat, kpu: kami hanya jalankan rekomendasi bawaslu mukomuko
baca juga:10 lagi peserta tes cpns pemkab bengkulu utara gugur, hari ini tersisa 86 peserta skd 
niko menceritakan, sebelum mendapatkan laporan dari masyarakat, pada saat pendaftaran administrasi, mantan honorer tersebut sudah mendatangi bkdpsm mukomuko untuk menyampaikan protes kenapa tidak diperbolehkan mendaftar. 
setelah dilakukan penjelasaan bahwa penerimaan pppk tahun 2024 ini harus ada sk pengangkatan honorer tahun 2023 dan 2024.
“kami tidak tahu apa yang mendasari opd terkait mengeluarkan surat rekomendasi agar yang bersangkutan dapat mendaftar seleksi pppk. sehingga mengeluarkan surat keterangan bekerja sampai tahun 2022 sebagai persyaratan,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 9 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan