Putusan Pecat Kades Tanjung Alam Tergantung Bupati, BPD Sudah Beri Rekom

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 13 Nov 2024 - 23:12

BPD: Ketua BPD Tanjung Alam resmi mengeluarkan rekomendasi pecat terhadap Kades Tanjung Alam--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

putusan pecat kades tanjung alam tergantung bupati, bpd sudah beri rekom                            kepahiang,koranrb.id - setelah melewati rangkaian pemeriksaan, akhirnya badan permusyawaratan desa (bpd) tanjung alam melayangkan surat langsung kepada bupati kepahiang, hidayatulah sjahid. 
dalam surat tertanggal 12 november 2024 dan ditandatangani ketua bpd rahadi itu, berisi sikap bpd tanjung yang mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen kepada ferry marzoni dari jabatannya sebagai kades tanjung alam kecamatan ujan mas. 
di dalam surat juga dijelaskan, putusan bpd dilakukan setelah melalui musyawarah.
baca juga: simpan 4.773 benur tanpa izin, 2 warga kaur diciduk polisi
baca juga:petani di lebong ditangkap usai 2 kali cab*li bocah usia 12 tahun 
"bpd menyatakan sikap mendukung pemberhentian secara permanen kepada ferry marzoni dari jabatannya sebagai kades tanjung alam. demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, agar kiranya bapak bupati dapat segera menerbitkan surat pemberhentian kades tanjung alam," isi surat rekomendasi bpd. 
surat bpd tanjung alam nomor 004/bpd/ta/2024 di atas dikeluarkan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) inspektorat daerah kabupaten kepahiang nomor t.700.1.2.1/1949/inp/kph/2024 tanggal 11 november 2024. 
serta surat lembaga adat rejang kepahiang (ladrk) nomor 05/lark/xi/2024 tertanggal 12 november 2024 tentang rekomendasi terhadap perbuatan asusila kades tanjang alam. 
surat juga ditembuskan kepada kepala inspektorat daerah kabupaten kepahiang, ketua lark dan camat ujan mas.  nasib kades tanjung alam, feri marzoni memang sudah di ujung tanduk. 
desakan mundur mulai dari warga, bpd, lembaga adat desa hingga telah mendapat 'lampu hijau' dari dprd kabupaten kepahiang terus bergulir. dari sini pula, inspektorat daerah kabupaten kepahiang bergerak. 
baca juga:debat terbuka ke ii cawabup pilkada kepahiang 2024, 3 paslon siap entaskan kemiskinan
baca juga:distribusi logistik pilkada diprioritaskan untuk wilayah terjauh dan akses sulit
tim pemeriksa inspektorat daerah menargetkan, paling lambat 15 november ini juga sudah ada putusan terkait nasib kades tanjung alam. sesuai dengan surat bpd tanjung alam nomor 003/bpd/ta/2024 tertanggal 28 oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga. pada surat berkop bpd yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut feri marzoni dari jabatan kepala desa tanjung alam kecamatan ujan mas.
atau  meminta  feri marzoni segera mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai kades tanjung alam kecamatan ujan mas. disusul oleh desakan dari lembaga adat desa (lad) tanjung alam. 
di dalam surat berisi sangat jelas, yakni permintaan kepada  bupati agar segera merealisasikan pemberhentian jabatan terhadap kades tanjung alam. 
dasarnya, lad berpegang pada tuntutan warga desa yang diteruskan ke badan permusyawaratan desa (bpd) tertanggal 22 oktober 2024.
lad berpandangan kades tanjung alam telah melanggar norma agama dan norma adat desa tanjung alam. ada 4 poin yang dianggap membuat kades layak diberhentikan. 
 pertama, kades telah melanggar uu ri no 6 tahun 2024 ayat 4 huruf c yang berbunyi "kades berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.' serta huruf m yang berbunyi "kades berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat". 
baca juga:air sudah 3 bulan ngadat, tagihan pdam kepahiang tak berkurang 
baca juga:perkara tipikor dana bos, jpu hadirkan 10 saksi, ketua mkks akui pernah terima uang dari smpn17
kedua, kades dianggap telah melanggar perda kabupaten kepahiang tentang adat nomor 11 tahun 2016.  ketiga, kades telah berbuat asusila dengan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan dengan seorang perempuan warga desa tanjung alam yang telah diakui oleh yang bersangkutan. 
keempat, kades dianggap tidak dapat menjadi contoh teladan bagi warga desa tanjung alam.  di dalam surat tersebut, lda tanjung alam juga melampirkan salinan surat tuntutan warga dan daftar tanda tangan dukungan warga desa. 
diketahui, usai membuat geger warga dengan 'ada main' dengan wanita di desa yang sudah berstatus janda. belakangan, kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia menikahi janda tersebut dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar rp10 juta dan menikahi secara resmi.  karena ini pula, kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke pengadilan negeri (pn) kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 14 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan