Kabar Gembira Bagi Buruh, UMP Bengkulu 2025 Diprediksi Naik

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 18 Nov 2024 - 22:59

Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Dr. H. Syarifudin, M.SiABDI/RB Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Dr. H. Syarifudin, M.Si--ABDI/RB

Tapi sejak peraturan baru, dasarnya data pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang dikeluarkan BPS.

"Tapi yang jelas, kita berharap kenaikan UMP tahun depan bisa mencapai 10 persen.

Mengingat besaran UMP kita saat ini masih jauh dari yang dikatakan layak," beber Aizan.

Aizan juga berharap, dalam penghitungan UMP tahun depan, dapa menggunakan indeks koefisien sebagai pembagi upah bisa lebih besar.

UMP tahun ini, indeks koefiensi yang digunakan memang paling tinggi yakni 0,3.

"UMP tahun depan hendaknya menggunakan indeks koefisen yang lebih besar. Itupun kalau pemerintah daerah (Pemda) benar-benar peduli pada pekerja," sindir Aizan.

Lebih lanjut Aizan menyampaikan, di Provinsi Bengkulu ini masih terdapat enam kabupaten lagi, yang tergantung dengan penetapan UMP.

"Diantaranya Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong.

Sedangkan empat kabupaten/kota lainya sudah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," ujar Aizan.

kabar gembira bagi buruh, ump bengkulu 2025 diprediksi naik                            bengkulu, koranrb.id – kabar gembira bagi buruh dan pekerja lainnya di provinsi bengkulu, sebab upah minimum provinsi (ump) tahun 2025 diprediksi akan naik.
kepala disnakertrans provinsi bengkulu, dr. h. syarifudin, m.si bahwa saat ini penetapan ump paling lambat disahkan pada tiap daerah di indonesia yakni 21 november 2024 mendatang .
"pada peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023, penetapan ump sudah harus dilakukan masing-masing provinsi paling lambat tanggal 21 november," ungkap syarifudin, senin, 18 november 2024.
saat dikonfirmasi besaran ump yang bakal diterapkan di provinsi bengkulu, syarifudin mengatakan, pihaknya masih harus menunggu petunjuk dari kementerian tenaga kerja (kemenaker).
baca juga:sisa formasi nakes pemprov bengkulu tahap i masuk formasi pppk tahap ii, ini penjelasannya
"kemenaker sendiri sampai dengan saat ini masih menunggu lawatan presiden prabowo subianto.
sembari dengan itu, kita tetap berkoordinasi dengan kemenaker, dan insyaallah tanggal 21 november nanti besaran ump ditetapkan," beber syarifudin.
lebih jauh, syarifudin memprediksi ump tahun depan mengalami kenaikan, dikarenakan taraf ekonomi di provinsi bengkulu pada tahun ini mengalami pertumbuhan.
“pertumbuhan ekonomi tersebut, menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penghitungan ump yang nantinya ditetapkan.
baca juga:tes urine hingga penyuluhan anti narkoba, kodim 0423 bengkulu utara gandeng bnn kota bengkulu 
tapi kita belum bisa memprediksi berapa persen kenaikannya, dan tentu nantinya tetap mengacu pada petunjuk pusat,” ujar beber syarifudin.
sementara itu, ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) provinsi bengkulu, aizan dahlan mengatakan, terkait penetapan ump tahun depan, pihaknya sudah dua kali diajak rapat.
"tapi besaran ump belum juga putus, karena angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penghitungan, belum ada dari bps," ungkap aizan.
aizan menerangkan, untuk dasar penghitungan ump itu adalah hasil survei kehidupan layak (khl). 
baca juga:dinsos bengkulu utara akan buat pos di rumah sakit, khusus masyarakat kurang mampu
tapi sejak peraturan baru, dasarnya data pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang dikeluarkan bps.
"tapi yang jelas, kita berharap kenaikan ump tahun depan bisa mencapai 10 persen.
mengingat besaran ump kita saat ini masih jauh dari yang dikatakan layak," beber aizan.
aizan juga berharap, dalam penghitungan ump tahun depan, dapa menggunakan indeks koefisien sebagai pembagi upah bisa lebih besar.
baca juga:peringatan hut provinsi bengkulu ke-56, momentum penting wujudkan cita-cita pembangunan
ump tahun ini, indeks koefiensi yang digunakan memang paling tinggi yakni 0,3. 
"ump tahun depan hendaknya menggunakan indeks koefisen yang lebih besar. itupun kalau pemerintah daerah (pemda) benar-benar peduli pada pekerja," sindir aizan.
lebih lanjut aizan menyampaikan, di provinsi bengkulu ini masih terdapat enam kabupaten lagi, yang tergantung dengan penetapan ump. 
"diantaranya kabupaten seluma, bengkulu selatan, kaur, kepahiang, rejang lebong dan lebong.
sedangkan empat kabupaten/kota lainya sudah memiliki upah minimum kabupaten/kota (umk)," ujar aizan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan