Ketua Komisi I Usir Wartawan Liput Pembahasan RAPBD, DPRD Seluma Minta Maaf

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 19 Nov 2024 - 22:08

Waka I DPRD Seluma, Samsul Aswajar--Zulkarnain/rb

Namun, larangan bagi wartawan untuk meliput dapat terjadi jika ada dasar hukum atau alasan yang sah, seperti, Keamanan Nasional.

Misalnya, wartawan dilarang meliput di zona konflik atau lokasi rahasia demi melindungi informasi sensitif.

Menurutnya jika larangan liputan dilakukan tanpa alasan sah, pelaku bisa dianggap melanggar hukum.

Pasal 18 UU Pers menyatakan bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp 500 juta.

“Kita juga menghargai tindakan dari pimpinan DPRD Seluma yang menyampaikan permohonan maaf, mudah mudahan kemitraan ini terus berjalan baik.

Kedepannya kita harapkan kejadian ini tidak terulang lagi di instansi manapun,”pungkas Fauzan.

Masalah ini bermula saat awak media memasuki ruang rapat Komisi I yang tengah melakukan pembahasan RAPBD 2025 bersama mitranya yakni Sekretariat Daerah Seluma.

Namun saat awak media berusaha untuk izin dan mengabadikan momen, Ketua Komisi I langsung memberhentikan pembahasan dan meminta untuk jangan diliput.

“Nanti saja diliputnya, ini sedang tertutup dan serius, tunggu nanti saat sedang santai,” sampai Hendri Satrio.

Perlakuan ini juga turut disoroti Mantan Ketua DPRD Seluma, Tenno Heika, S. Sos, MM. Ia menyayangkan sikap dari Ketua Komisi I DPRD Seluma yang mengusir wartawan.

Menurutnya, tindakan dari Ketua Komisi I tersebut jelas menyalahi tata tertib DPRD Seluma.

Setiap kinerja dan kegiatan DPRD Seluma harus dilakukan secara terbuka dan menerapkan transparansi.

ketua komisi i usir wartawan liput pembahasan rapbd, dprd seluma minta maaf                             seluma, koranrb.id - mewakili dprd seluma, wakil ketua (waka) i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos menyampaikan permohonan maaf atas adanya tindakan yang dilakukan oleh ketua komisi i, hendri satrio, s. sos, m.i. kom yang mengusir wartawan saat akan meliput proses pembahasan anggaran di tingkat komisi dprd seluma.
hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan pwi kabupaten seluma pada selasa 19 november 2024.
menurutnya, setiap penggiat profesi yang ada di provinsi bengkulu maupun kabupaten seluma harus dihargai, termasuk wartawan atau insan pers.
ia juga memastikan semua kegiatan yang ada di dprd seluma akan terbuka dan dipersilakan untuk meliput.
baca juga:pengalihan jalan nasional untuk pengembangan bandara tahap ganti rugi lahan masyarakat
bahkan rencananya di saat pembahasan anggaran di tingkat badan anggaran, kamis 21 november hingga minggu 24 november 2024 mendatang, rencananya setiap sesi pembahasan akan direkam dan didokumentasikan agar semua anggaran yang telah diketok palu dapat dipertanggungjawabkan dan “tidak bergeser” dikemudian hari.
“akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan dan anggota lainnya untuk menghargai semua profesi.
secara kelembagaan saya menyampaikan  permohonan maaf atas kejadian ini.
saya pastikan untuk setiap pembahasan akan terbuka dan boleh diliput,” tegas samsul aswajar.
baca juga:sambut kepulangan satgas amole, kapolda bengkulu dinobatkan jadi warga kehormatan brimob 
usai pertemuan, ketua persatuan wartawan indonesia (pwi) kabupaten seluma, ahmad fauzan, s.ip menghargai sikap dari pimpinan dprd seluma yang pasang badan menjaga kemitraan antara pwi seluma dan dprd seluma.
menurut fauzan, pelarangan wartawan untuk meliput suatu peristiwa atau kegiatan dapat berpotensi melanggar prinsip kebebasan pers yang dijamin oleh hukum di indonesia.
dalam pasal 4 undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 
pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
baca juga:cegah penyalahgunaan bbm subsidi, nelayan diwajibkan pakai aplikasi xstar 
namun, larangan bagi wartawan untuk meliput dapat terjadi jika ada dasar hukum atau alasan yang sah, seperti, keamanan nasional. 
misalnya, wartawan dilarang meliput di zona konflik atau lokasi rahasia demi melindungi informasi sensitif.
menurutnya jika larangan liputan dilakukan tanpa alasan sah, pelaku bisa dianggap melanggar hukum.
pasal 18 uu pers menyatakan bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga rp 500 juta.
baca juga:mensos: perlu kolaborasi entaskan kemiskinan 
“kita juga menghargai tindakan dari pimpinan dprd seluma yang menyampaikan permohonan maaf, mudah mudahan kemitraan ini terus berjalan baik.
kedepannya kita harapkan kejadian ini tidak terulang lagi di instansi manapun,”pungkas fauzan. 
masalah ini bermula saat awak media memasuki ruang rapat komisi i yang tengah melakukan pembahasan rapbd 2025 bersama mitranya yakni sekretariat daerah seluma.
namun saat awak media berusaha untuk izin dan mengabadikan momen, ketua komisi i langsung memberhentikan pembahasan dan meminta untuk jangan diliput.
baca juga:seri final lbb ku-18 piala gubernur bengkulu 2024, ajang pencarian bakat atlet berprestasi
“nanti saja diliputnya, ini sedang tertutup dan serius, tunggu nanti saat sedang santai,” sampai hendri satrio.
perlakuan ini juga turut disoroti mantan ketua dprd seluma, tenno heika, s. sos, mm. ia menyayangkan sikap dari ketua komisi i dprd seluma yang mengusir wartawan.
menurutnya, tindakan dari ketua komisi i tersebut jelas menyalahi tata tertib dprd seluma.
setiap kinerja dan kegiatan dprd seluma harus dilakukan secara terbuka dan menerapkan transparansi.
baca juga:telan anggaran rp9.9 miliar, gedung perpusda belum 100 persen
“mengapa takut untuk dipublikasikan, padahal ini demi roda pemerintahan di kabupaten seluma yang bertitik totak kepentingan rakyat kabupaten seluma.
kalau komisi i melarang peliputan mengenai pembahasan anggaran, itu jelas menyalahi aturan yang ada,”tegas tenno.
akibat adanya pengusiran ini, tentu menjadi timbul fitnah terhadap pihak eksekutif dan legislatif, maka dari itu ini harus ditegaskan bahwa rapat pembahasan harus terbuka untuk umum.
“sadar atau tidak sadari dprd harus paham mewakili dan bekerja untuk rakyat,”imbuh tenno.
baca juga:ketua dprd minta pemkab bengkulu tengah segera salurkan dana bantuan masjid
tenno juga meminta kepada seluruh ketua atau pimpinan partai politik (parpol) di kabupaten seluma agar mengingatkan dan beri pembelajaran kepada anggota dprd masing masing mengenai tupoksi dprd yang diutus partai melalui fraksi di dprd.
selain itu kepada badan kehormatan (bk) dprd kabupaten seluma, juga mengingatkan para anggota dprd untuk tidak mengabaikan hak-hak wartawan serta rakyat yanh mereka wakili.
“tugas bk dprd seluma untuk mengingatkan para anggota agar jangan mengabaikan hak hak wartawan, terus terang saja saya malu atas kejadian ini,” pungkas tenno.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan