Penetapan Upah Minimum 2025 Ditunda, Kemnaker Keluarkan Surat, Ini Alasannya

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 21 Nov 2024 - 23:01

PENETAPAN UMP: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditunda lantaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) sedang mengkaji kebijakan yang tepat. ABDI/RB--

KORANRB.ID – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditunda lantaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) sedang mengkaji kebijakan yang tepat.

Jika mengacu PP No 51/2023, penetapan UMP diumumkan tanggal 21 November, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam surat nomor 4/498/HI.00.00/XI/2024 perihal penetapan UMP untuk 2025 yang dikeluarkan 20 November 2024 kemarin.

Adapun bunyi surat penundaan penetapan UMP oleh Kemenaker RI tersebut, yakni sebagai berikut.

Sehubungan dengan pelaksanaan penetapan upah minimum tahun 2025 dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Yakni, mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Di antaranya, pemerintah akan mematuhi dan melaksanakan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, termasuk ketentuan yang terkait dengan upah minimum.

Kemudian, saat ini Pemerintah Pusat (Kemnaker RI, red) sedang mengkaji kebijakan yang tepat dalam rangka penetapan Upah Minimum tahun 2025.

Yakni, dengan melibatkan dewan pengupahan, lembaga kerjasama tripartit, dan kementerian/lembaga terkait serta mendengarkan aspirasi serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Gubernur agar penetapan Upah Minimum tahun 2025 menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan dalam waktu dekat.

penetapan upah minimum 2025 ditunda, kemnaker keluarkan surat, ini alasannya                            koranrb.id – penetapan upah minimum provinsi (ump) ditunda lantaran kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) republik indonesia (ri) sedang mengkaji kebijakan yang tepat.
jika mengacu pp no 51/2023, penetapan ump diumumkan tanggal 21 november, seperti tahun-tahun sebelumnya.
dalam surat nomor 4/498/hi.00.00/xi/2024 perihal penetapan ump untuk 2025 yang dikeluarkan 20 november 2024 kemarin.
adapun bunyi surat penundaan penetapan ump oleh kemenaker ri tersebut, yakni sebagai berikut.
baca juga:sepekan jelang hari pencoblosan pilkada, 848 warga rejang lebong ajukan pindah memilih
baca juga:disuka janji perhatikan kesejahteraan disabilitas di kota bengkulu
sehubungan dengan pelaksanaan penetapan upah minimum tahun 2025 dengan memperhatikan putusan mahkamah konstitusi nomor 168/puu-xxi/2023.
yakni, mengenai uji materil undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
di antaranya, pemerintah akan mematuhi dan melaksanakan putusan mk nomor 168/puu-xxi/2023, termasuk ketentuan yang terkait dengan upah minimum.
kemudian, saat ini pemerintah pusat (kemnaker ri, red) sedang mengkaji kebijakan yang tepat dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2025.
baca juga:dinkes pastikan seluruh puskesmas di kota bengkulu sudah blud 2025 mendatang
baca juga:gelar turnamen dalam rangka hkn, idi bengkulu selatan gelar ini
yakni, dengan melibatkan dewan pengupahan, lembaga kerjasama tripartit, dan kementerian/lembaga terkait serta mendengarkan aspirasi serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian dan kerja sama bapak/ibu gubernur agar penetapan upah minimum tahun 2025 menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat yang akan disampaikan dalam waktu dekat.
selanjutnya kami mohon kesediaan bapak/ibu gubernur kiranya berkenan menyampaikan hal ini kepada bupati/walikota dan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, serta terus mengupayakan kondisi hubungan industrial yang kondusif.
“berdasarakan surat tersebut, penetapan hari ini, (kemarin, red) ditunda,” ungkap kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu, dr. h syarifudin msi, kamis, 21 november 2024.
baca juga:gelar turnamen dalam rangka hkn, idi bengkulu selatan gelar ini
baca juga:391 pelamar lanjut skb, rebut 213 formasi cpns pemkot bengkulu
kendati penetapan ditunda, syarifudin mengatakan, pihaknya memprediksi ump tahun depan mengalami kenaikan, karena ekonomi di provinsi bengkulu pada tahun ini mengalami pertumbuhan.
"pertumbuhan ekonomi tersebut, menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penghitungan ump yang nantinya ditetapkan. tapi kita belum bisa memprediksi berapa persen kenaikannya, dan tentu nantinya tetap mengacu pada petunjuk pusat," ujar syarifudin.
sementara itu, ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) provinsi bengkulu, aizan dahlan mengatakan, terkait penetapan ump tahun depan, pihaknya sudah dua kali diajak rapat.
"tapi besaran ump belum juga putus, karena angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penghitungan, belum ada dari bps," papar aizan.
aizan menjelaskan, untuk dasar penghitungan ump itu hasil survei kehidupan layak (khl). tapi sejak peraturan baru, dasarnya data pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang dikeluarkan bps.
"tapi yang jelas, kita berharap kenaikan ump tahun depan bisa mencapai 10 persen. mengingat besaran ump kita saat ini masih jauh dari yang dikatakan layak," ujar aizan.
aizan juga berharap, dalam penghitungan ump tahun depan, dapa menggunakan indeks koefisien sebagai pembagi upah bisa lebih besar. ump tahun ini, indeks koefiensi yang digunakan memang paling tinggi yakni 0,3. 
"ump tahun depan hendaknya menggunakan indeks koefisen yang lebih besar. itupun kalau pemerintah daerah (pemda) benar-benar peduli pada pekerja," sindir aizan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan