OTT Rohidin Mersyah: Antara Tebang Pilih dan Pilih Tebang Kasus

Reporter: Redaksi |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 25 Nov 2024 - 22:11

Iskandar Novianto--Abdi/RB

Penangkapan seperti ini bukan hanya tentang penegakan hukum, melainkan tentang pertunjukan kekuasaan.

Siapa yang bisa menjamin bahwa di belakang layar, tak ada tangan yang memainkan boneka-boneka ini?

Dunia politik kita adalah arena gladiator modern.

Kepala daerah bertarung, bukan hanya melawan lawan politik, tetapi juga melawan dirinya sendiri: nafsu akan kuasa, ketamakan yang tak terpuaskan, dan sistem yang menggerogoti.

Kita butuh lebih dari sekadar KPK yang memotong cabang-cabang korupsi. Kita butuh akar baru, tanah baru, di mana keadilan tidak lagi jadi barang dagangan.

Dalam kata-kata Hannah Arendt: “Keputusan untuk bertindak, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, adalah awal dari kebebasan.”

Tapi di negeri ini, kapan kita benar-benar mulai bertindak? Ataukah, seperti biasa, kita hanya akan menonton panggung ini, sambil menunggu siapa yang akan ditebang berikutnya. ■

Bengkulu, 25 November 2024

ott rohidin mersyah: antara tebang pilih dan pilih tebang kasus                            oleh iskandar novianto
 
ketika kpk menangkap gubernur bengkulu, rohidin mersyah, pada 24 november 2024, aroma ironi memenuhi udara.
tuduhan pemerasan dan gratifikasi seolah menjadi cap wajib di dada kepala daerah mana pun.
 kita tahu, korupsi adalah nyanyian tunggal dalam simfoni birokrasi kita.
tetapi yang terasa ganjil adalah bisik-bisik tentang lawan politiknya, yang konon bermain di jalur serupa.
baca juga:disambut baik dprd, kunjungan mendes bawa angin segar untuk pembangunan desa di bengkulu utara 
baca juga:mendagri tunjuk rosjonsyah jadi plt gubernur, tegaskan pelayanan di pemprov bengkulu tetap berjalan
apakah ini keadilan? atau sekadar drama politik, di mana pemeran utama dipilih lebih dulu, baru kemudian ditebang di atas panggung hukum?
“semua hewan sama, tetapi ada yang lebih sama daripada yang lain,” george orwell menulis dalam "animal farm".
hukum di negeri ini, sering kali, adalah ladang orwellian.
kpk seperti dewa yang dengan mata tertutup atau setengah terbuka, bisa mencomot kepala daerah mana pun.
baca juga:punya islamic centre baru, dprd dukung bupati mian alirkan apbn ke bengkulu utara 
baca juga:dana desa untuk rejang lebong tahun 2025 turun menjadi rp 101,37 miliar
tak perlu terlalu teliti, hampir setiap nama punya “jejak” di kamar gelapnya. 
namun, mengapa selalu ada yang lebih “layak” menjadi tumbal, sementara yang lain bebas menari di tepian? pilih tebang, atau tebang pilih—dua sisi dari koin yang sama.
yang lebih getir adalah bagaimana korupsi berevolusi.
jika dulu money politics menggunakan koper penuh uang tunai, kini uang negara menjadi instrumen utamanya.
baca juga:logistik pilkada mulai didistribusikan di 10 kecamatan terjauh dan sulit dijangkau
baca juga:meriani: dukungan tak terbendung, lanjutkan perjuangan, tim hukum isyaratkan praperadilan 
seolah negeri ini sedang melukis tragedi baru: korupsi yang berkamuflase sebagai filantropi.
program bantuan sosial seperti bansos, blt, pip, kip, pkh, hingga makan siang bergizi gratis menjadi panggung politik, di mana para pemimpin tersenyum lebar membagi “ikan” kepada rakyatnya.
namun, dampaknya pada ekonomi masyarakat terasa bagai bayangan: terlihat, tetapi tak bisa digenggam.
“berikan aku pancing, bukan ikan,” ujar sebuah pepatah lama.
baca juga:pekerjaan yang dibiayai dak fisik untuk sekolah sudah 80 persen
baca juga:apbd bengkulu tengah tahun anggaran 2025 mencapai rp 950 miliar
tapi di sini, pancing diganti dengan poster wajah gubernur atau bupati, dengan slogan murahan tentang perhatian kepada rakyat kecil.
uang negara mengalir deras, tetapi tidak untuk membangun kemandirian, melainkan untuk menciptakan ketergantungan.
angka kemiskinan turun di laporan statistik, tetapi tidak di kehidupan nyata.
kembali pada rohidin mersyah, kita mungkin bertanya: apakah ia sekadar aktor lain dalam opera sabun politik indonesia? atau korban dari sistem yang lebih besar, lebih busuk?
penangkapan seperti ini bukan hanya tentang penegakan hukum, melainkan tentang pertunjukan kekuasaan.
baca juga:pgri minta pemerintah tingkatkan kesejahteraan guru
baca juga:peserta tes cpns diminta segera pilih lokasi skb, jika tidak dianggap mengundurkan diri
siapa yang bisa menjamin bahwa di belakang layar, tak ada tangan yang memainkan boneka-boneka ini?
dunia politik kita adalah arena gladiator modern.
kepala daerah bertarung, bukan hanya melawan lawan politik, tetapi juga melawan dirinya sendiri: nafsu akan kuasa, ketamakan yang tak terpuaskan, dan sistem yang menggerogoti. 
kita butuh lebih dari sekadar kpk yang memotong cabang-cabang korupsi. kita butuh akar baru, tanah baru, di mana keadilan tidak lagi jadi barang dagangan.
dalam kata-kata hannah arendt: “keputusan untuk bertindak, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, adalah awal dari kebebasan.”
tapi di negeri ini, kapan kita benar-benar mulai bertindak? ataukah, seperti biasa, kita hanya akan menonton panggung ini, sambil menunggu siapa yang akan ditebang berikutnya. ■
bengkulu, 25 november 2024

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan