KSPSI Masih Perjuangkan UMP Bengkulu Naik 10 Persen

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 03 Dec 2024 - 22:51

Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan SH.--ABDI/RB

Usin menegaskan, bahwa akan memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, untuk diberikan sanksi.

Bahkan, sanksinya bisa dicabut izin usahanya.

"Kita berikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi UMP," tegas Usin.

kspsi masih perjuangkan ump bengkulu naik 10 persen                            bengkulu, koranrb.id – konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) provinsi bengkulu masih berupaya menaikan upah minimum provinsi (ump) bengkulu hingga 10 persen.
sebagaimana diketahui, ump bengkulu bakal naik 6,5 persen, selaras dengan rencana kenaikan upah minimum nasional (umn) yang telah diumumkan oleh presiden prabowo subianto.
diungkapkan, ketua kspsi provinsi bengkulu, aizan dahlan sh, bahwa kenaikan 6,5 persen akan berdampak pada ump bengkulu yang saat ini di angka rp 2.507.079 menjadi rp2.670.039.
atas itu, ksip bengkulu masih akan tetap memperjuangkan kenaikan ump provinsi bengkulu hingga 10 persen.
baca juga: pertamina bentuk tim satgas nataru, warga: spbu jangan sampai kosong
“kita tetap komitmen dan berupaya, agar kenaikan ump kita itu bisa sampai 10 persen,” sampai aizan, selasa 3 desember 2024.
lebih lanjut, aizan menerangkan, alasan ingin memperjuangkan ump bengkulu naik hingga 10 persen, yakni diukur dari indeks koefisien sebagai pembagi upah bisa lebih besar. 
“ump tahun depan hendaknya menggunakan indeks koefisien yang lebih besar.
itupun kalau kalau pemerintah daerah (pemda) benar-benar peduli pada pekerja,” ungkap aizan.
baca juga:turun drastis, anggaran bedah rumah tahun 2025 hanya untuk 8 unit
aizan juga menegaskan, bahwa nilai ump itu didasari dari angka pertumbuhan ekonomi dari badan pusat statistik (bps). 
diketahui bank indonesia (bi) memperkirakan ekonomi provinsi bengkulu pada 2024 bisa tumbuh antara 4,49 persen hingga 4,71 persen.
"kita berharap kenaikan ump tahun depan bisa mencapai 10 persen.
mengingat besaran ump kita saat ini masih jauh dari yang dikatakan layak," terang aizan.
baca juga:kpu provinsi bengkulu gelar pleno hasil pilgub 7 desember 2024
dengan demikian, aizan mengungkapkan, pihaknya sebagai dewan pengupahan akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu. 
“kita rapat dulu nanti, agar ump bisa segera ditetapkan dan diberlakukan 1 januari 2025,” ujar aizan.
sebelum menggelar rapat, pihaknya juga menunggu rumus perhitungan ump dari kementerian ketenagakerjaan (kemenker). 
ketika rumusan itu belum diturunkan, maka ump bisa dihitung untuk ditetapkan.
baca juga:sambil menangis direktur bumdes digiring jaksa ke mobil tahanan
"jadi kita tunggu dulu aturan dari kemenker. kalau sudah ada, baru kita gelar rapat," ujar aizan.
lebih jauh, aizan mengatakan, bahwa ump 2025 yang bakal ditetapkan akan menjadi acuan upah minimum kabupaten/kota (umk). 
“karena terdapat enam kabupaten lagi yang tergantung dengan penetapan ump,” ungkap aizan. 
adapun kabupaten tersebut, yakni kabupaten seluma, bengkulu selatan, kaur, kepahiang, rejang lebong dan lebong. 
baca juga:guru sambut baik peningkatan kesejahteraan, disdik masih menunggu juklak dan juknis
“sedangkan 4 kabupaten/kota lainya sudah memiliki umk,” ujar aizan. 
diberikan sebelumnya, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh mengatakan, bahwa dprd provinsi bengkulu berencana membuka kotak pengaduan bagi pekerja yang gajinya masih di bawah ump. 
"kami ingin memberikan ruang bagi pekerja yang merasa gajinya belum sesuai dengan ump.
nama pelapor akan dirahasiakan, dan jika terbukti perusahaan membayar di bawah ump setiap bulannya, kami akan mengambil tindakan tegas," jelas usin.
baca juga:waspada lonjakan harga jelang nataru, pemkab bengkulu utara gelar pasar murah
usin menegaskan, bahwa akan memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, untuk diberikan sanksi.
bahkan, sanksinya bisa dicabut izin usahanya.
"kita berikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ump," tegas usin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan