Tahun Depan BPHTB di Bengkulu Utara Gratis, Ini Kriterianya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 04 Dec 2024 - 23:49

BAHAS: Badan Pendapatan Daerah tengah membahas draf rancangan peraturan Bupati soal Pajak BPHTB dan Retribusi Persetujun Bangunan Gedung. SANDI/RB--

Pembebasan ini hanya diberikan pada masyarakat berpenghasilan Rp7 juta atau kurang diri Rp 7 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah.

Atau Rp8 juta dan di bawahnya bagi masyarakat yang sudah menikah.

“Tentunya kriteria-kriteria tersebut anntinya akan dijabarkan dalam peraturan Bupati,” terangnya.

Saat ini peraturan Bupati ini masih dalam tahap pembahasan tingkat organisasi perangkat daerah.

Pembahasan bukan hanya dilakukan oleh Bapenda namun juga oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP).

“Karena ini penerbitan izin ini terkait juga dengan OPD tersebut, sedangkan program target 3 juta kawasan pemukiman ini merupakan target dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” pungkas Markisman.

tahun depan bphtb di bengkulu utara gratis, ini kriterianya                             koranrb.id – ada kabar baik bagi masyarakat bengkulu utara, pasalnya terhitung tahun 2025 mendatang pemerintah akan membebaskan pajak bea peralihan hak atas tanah dan banguann (bphtb) dan retribusi persetujun bangunan gedung.
hal ini disampaikan oleh kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, s.pi.
markisman menerangkan, badan pendapatan daerah saat ini tengah menyusun draf rancangan peraturan bupati. 
peraturan bupati tersebut nantinya akan mengatur detail terkait dengan pembebasan beban pajak bphtb dan retribusi persetujuan bangunan gedung.
baca juga:indonesia perkuat posisi industri halal di kancah global
baca juga:dorong soal dapur sehat dan bergizi, wabup terus targetkan turunkan angka stunting 
“saat ini kita masih menyusun rancnagan peraturan bupati tersebut hingga sebagai dasar hukum penerapan pembebasan pajak dan retirbusi tersebut,” terangnya. 
ia menerangkan pajak bphtb dan retribusi persetujuan bangunan gedung tersebut tetap ada. 
sehingga dalam peraturan bupati tersebut nantinya akan menjabarkan siapa keriteria yang berhak mendapatkan fasilitas pembebasan bphtb dan retribusi persetujuan bangunan gedung. 
“karena pembebasan ini ada kriteria penerimanya, sehingga pajak bphtb dan retribusi persetujuan bangunan gedung tetap ada,” terangnya.
baca juga:sukses gelar regional technical skill contest for vocational high school 2024
baca juga: tppo, irt ketapang besar 'jual anak' terancam menua di penjara 
pembebasan ini sesuai dengan surat edaran pemerintah dalam rangka mendukung program pemerintah yang mendatargetkan 3 juta rumah di tahun ini. 
namun pembebasan ini hanya diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. 
pembebasan ini hanya diberikan pada masyarakat berpenghasilan rp7 juta atau kurang diri rp 7 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah. 
atau rp8 juta dan di bawahnya bagi masyarakat yang sudah menikah. 
baca juga:buntut video wanita ngaku berbuat asusila dengan kades, 6 akun medsos dilaporkan 
baca juga:perumda tirta bukit kaba pastikan distribusi air bersih lancar
“tentunya kriteria-kriteria tersebut anntinya akan dijabarkan dalam peraturan bupati,” terangnya. 
saat ini peraturan bupati ini masih dalam tahap pembahasan tingkat organisasi perangkat daerah. 
pembahasan bukan hanya dilakukan oleh bapenda namun juga oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) dan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (dprkp). 
“karena ini penerbitan izin ini terkait juga dengan opd tersebut, sedangkan program target 3 juta kawasan pemukiman ini merupakan target dari kementerian perumahan dan kawasan pemukiman,” pungkas markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan