Dugaan Tipikor Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD, Belasan Staf Saksi: Jaksa Belum Panggil DPRD

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 05 Dec 2024 - 23:04

WAKIL RAKYAT: Anggota DPRD Mukomuko periode 2019-2024 yang saat ini Tengah dibidik Kejari Mukomuko atas dugaan tipikor--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

dugaan tipikor perjalanan dinas di sekretariat dprd, belasan staf saksi: jaksa belum panggil dprd                              mukomuko, koranrb.id – sesuai dengan apa yang diagendakan penyidik kejaksaan negeri (kejari) mukomuko, secara maraton belasan staf sekretariat dprd mukomuko, baik berstatus pns maupun honorer, menjalani pemeriksaan.
mereka dimintai keterangan terkait anggaran perjalanan dinas dewan di sekretariat dprd mukomuko tahun 2023 yang sedang diusut kejari mukomuko atas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).
berdasarkan data terhimpun rb, sejak 28 november hingga 5 desember 2024, sudah belasan (10 orang lebih) staf sekretariat dprd mukomuko yang datang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. 
saksi diminta oleh penyidik kejari mukomuko menjelaskan penggunaan anggaran perjalanan dinas, pernah atau tidak menggunakan anggaran tersebut.
baca juga:tempo 3.5 tahun, sapuan-wasri berhasil hotmix 103 kilometer ruas jalan mukomuko
baca juga:pad bengkulu utara tahun 2024 kurang rp10 miliar  
dalam pemeriksaan saksi-saksi  dalam 7 hari tersebut, belum satupun anggota dprd mukomuko periode 2019 – 2024 yang juga ikut dimintai keterangan jaksa. meskipun anggota dprd tersebut juga menjadi pengguna anggaran.
“kami ditanya pernah tidak menandatangani terkait pencairan anggaran perjalanan dinas. dan ada tidak menggunakan anggaran tersebut,” kata salah seorang staf dprd mukomuko yang tidak ingin disebut namanya.
dia juga mengatakan, berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas tersebut rekan-rekannya termasuk dirinya memang ada yang berangkat. namun ada juga yang tidak.
selain itu, terkait temuan tersebut upaya pengembalian juga telah dilakukan. karena, sebelumnya sudah mendapat surat dari sekretariat dprd mukomuko berkaitan pengembalian kelebihan bayar perjalanan dinas.
“saya yang tidak ikut berangkat, juga harus ikut mengembalikan rp5 juta. tidak hanya saya rekan saya juga sudah ada yang mengangsur pengembalian setelah menerima surat tersebut,” terang sumber rb.
berkaitan hasil pemeriksaan saksi di kejari mukomuko, kasi pidsus, agrin nico reval sh, mh belum bisa dihubungi rb karena tengah menjalani dinas luar.
baca juga:serapan bok 17 puskesmas rendah, tahun 2025 alokasi turun rp2,3 miliar
baca juga:asn tuntut kejelasan pembayaran tpp 5 bulan, bupati lebong minta bersabar
diketahui sebelumnya, penyidikan kejaksaan negeri  mukomuko melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di pertengahan bulan oktober 2024.
kemudian di akhir oktober status berubah penyelidikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti dugaan tipikor. 
tidak lama berselang, tepatnya 22 november 2024, status pengusutan anggaran perjalanan dinas di sekretariat dprd mukomuko naik penyidikan.
"untuk dugaan perkara perjalanan dinas ini kami naikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. sebab dugaan pidana menguat dalam dugaan tersebut," kata kasi pidsus kejari mukomuko agrin, waktu itu.
agrin sebelumnya juga menyampaikan, pemanggilan saksi-saksi yang bertanggung jawab dan mengetahui penggunaan anggaran dilakukan jaksa penyidik untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
baca juga:belum dikelola dengan baik, pariwisata minim pad ini alasannya
baca juga:verval kpm bansos belum rampung, kemiskinan ekstrem mukomuko 1.422 jiwa 
agrin juga menyampaikan, sebelumnya memang sudah dilakukan pemanggilan terhadap belasan saksi ketika perkara ini masih di penyelidikan. 
hasil pemeriksaan saksi  menguat indikasi tindakan pidana korupsi. maka dari itu ketika pemanggilan di tahap selanjutnya, saksi akan diminta menunjukan beberapa dokumen berkaitan dengan penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2023.
“kalau sebelumnya kita panggil mereka, status kasus masih penyelidikan. sekarang sudah penyidikan, tentu informasi yang kita gali harus lebih dalam,” sebutnya.
untuk dugaan pidana dalam perkara,  adanya unsur perbuatan mark up dan perjalanan dinas fiktif. semuanya dikemas dalam  surat pertanggungjawaban (spj). 
selain itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksaan keuangan (bpk) yang dikeluarkan tahun 2024, di sekretariat dprd mukomuko terdapat kelebihan bayar perjalanan dinas mencapi rp3 miliar.
"terkait dugaan mark up ini, ya bisa jadi nota hotel yang mereka gunakan. sedangkan fiktif ini ada oknum-oknum yang tidak berangkat namun tercatat berangkat. tapi untuk lebih jelas nanti kita pastikan lagi setelah dilakukan pemeriksaan ulang saksi-saksi,’’pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 6 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan