Bapenda Optimis Lampaui PAD 2023, Ini Penjelasannya

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 23:20

PAD: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu optimis realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 melampaui target capaian 2023. IST/RB--

“Perda APBD-P 2024 tentu merupakan hasil keputusan bersama antara Pemkot Bengkulu dan DPRD kota lewat pembahasan TAPD dan Banggar,” kata Nurlia.

Terkait dengan beberapa pendapat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu tentu tidak akan mengubah angka di dalam Perda yang sudah ditetapkan dan tentunya pimpinan banggar ketika memutuskan jumlah pendapatan itu sudah melalui pertimbangan dan analisa bersama.

“Jadi tidak mungkin yang diputuskan pimpinan banggar terhadap pendapatan tidak disetujui dengan beberapa Dewan, apalagi saat pembahasan dihadiri beberapa dewan dan ini hasil keputusan bersama,” jelas Lia.

Perda APBD-P merupakan sebuah produk hukum yang ditetapkan lewat hasil kesepakatan bersama, jadi bukan hanya Pemerintah Kota Bengkulu saja yang menyepakati atau menyetujui baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

“Jelas ini merupakan produk yang ditetapkan secara bersama-sama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan DPRD Kota Bengkulu,” demikian Nurlia.

bapenda optimis lampaui pad 2023, ini penjelasannya                            koranrb.id – badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu optimis realisasi pendapatan asli daerah (pad) 2024 melampaui target capaian 2023.
kepala bapenda kota bengkulu, dr. nurlia dewi, sh, mh mengatakan realisasi pad saat ini belum mencapai 50 persen, namun ia tetap memaksimalkan penyerapan pad di berbagai sektor dan optimis akan melapaui capaian pada 2023 lalu.
“dengan melakukan berbagai intervensi untuk mengoptimalkan reaslisasi pendapatan daerah diharapkan dapat melampaui capai pad pada tahun sebelumnya,” ujar nurlia.
berbagai intervensi tersebut yakni melebarkan sektor kanal pembayaran yang mana sebelumnya hanya bisa dilakukan di bank bengkulu dan bank tabungan negara (btn) saja, namun saat ini sudah bisa di lakukan melalui melalui bank syariah indonesia (bsi) dan bank mandiri.
baca juga:perhatikan! ini 21 titik rawan bencana longsor dan banjir di kaur
baca juga:13.047 debitur manfaatkan program umi, penyaluran capai rp68,8 miliar
“sekarang sudah bisa di bsi dan bank mandiri sehingga setiap wajib pajak itu dapat memilih kanal pembayaran melalui bank yang sesuai diinginkan,” jelas nurlia.
kemudian juga dengan meluncurkan aplikasi padek kota bengkulu, yang merupakan sebuah inovasi layanan terkait pembayaran pajak daerah pemerintah kota (pemkot) bengkulu. 
“bisa diakses melalui handphone android untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb), pajak restoran, pajak hiburan dan lainnya melalui berbagai bank yang sudah bekerjasama,” terang nurlia.
aplikasi padek tersebut juga merupakan salah satu inovasi transformasi digitalisasi pertama dan satu-satunya di provinsi bengkulu dan inovasi pelayanan pembayaran yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun serta bisa langsung dicetak sendiri surat pemberitahuan pajak terhutang (sppt) pbb maupun jenis pajak lainnya.
baca juga: sejak januari, 9.016 nib diterbitkan dpmptsp kota bengkulu, terbanyak umk, 1 nib tercatat pma 
baca juga:cuaca ekstrem, bpbd minta masyarakat tidak kunjungi pantai panjang
sementara perihal polemik target pendapatan, nurlia memastikan tidak ada kenaikan atau penambahan target pad pada anggaran pendapatan dan belanja daerah-perubahan (apbd-p) 2024. 
penambahan target bukanlah sektor pajak pad melainkan sektor lain, pasalnya ia menyadari bahwa pada saat pembahasan realisasi 2024 belum mencapai 50 persen sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan target pendapatan pada apbd-p 2024. 
“perda apbd-p 2024 tentu merupakan hasil keputusan bersama antara pemkot bengkulu dan dprd kota lewat pembahasan tapd dan banggar,” kata nurlia. 
terkait dengan beberapa pendapat dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu tentu tidak akan mengubah angka di dalam perda yang sudah ditetapkan dan tentunya pimpinan banggar ketika memutuskan jumlah pendapatan itu sudah melalui pertimbangan dan analisa bersama.
“jadi tidak mungkin yang diputuskan pimpinan banggar terhadap pendapatan tidak disetujui dengan beberapa dewan, apalagi saat pembahasan dihadiri beberapa dewan dan ini hasil keputusan bersama,” jelas lia.
baca juga:dinas perkim bs kesulitan tambah infrastruktur perumahan karena terganjal ini 
baca juga:produk lokal solusi kemandirian ekonomi bengkulu
perda apbd-p merupakan sebuah produk hukum yang ditetapkan lewat hasil kesepakatan bersama, jadi bukan hanya pemerintah kota bengkulu saja yang menyepakati atau menyetujui baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.
“jelas ini merupakan produk yang ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah kota bengkulu dengan dprd kota bengkulu,” demikian nurlia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 8 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan