Pejabat Setwan Kepahiang Mulai Dipanggil Jaksa, Mulai Penyidikan TGR?

pejabat setwan kepahiang mulai dipanggil jaksa, mulai penyidikan tgr? kepahiang, koranrb.id - satu per satu pejabat di jajaran sekretariat dprd (setwan) kabupaten kepahiang mulai memenuhi panggilan kejaksaan negeri (kejari) kepahiang. desas-desus pemanggilan masih terkait dengan upaya penyelidikan sebuah perkara yang tengah dilakukan pidsus kejari kepahiang.  informasi berkembang, pemeriksaan terhadap sederet pejabat terkait dengan indikasi pelanggaran hukum tuntutan ganti rugi (tgr) atas temuan bpk ri di setwan mencapai rp11,4 miliar.  terkait hal ini pula, surat pemanggilan terhadap beberapa pejabat terkait diketahui sudah melayang ke setwan kepahiang.  baca juga:kekurangan benih padi, petani bisa usulkan ke distan dikonfirmasi, minggu 8 desember 2024 kasi intel nanda hardika, mh membenarkan perihal surat pemanggilan terhadap beberapa pejabat kepahiang.  "ya, memang ada (surat panggilan,red) untuk pejabat setwan," kata nanda.  lebih rinci terkait hal apa pemanggilan yang dilakukan terhadap beberapa pejabat setwan tersebut, dirinya belum bersedia menjabarkan.  "ya, seputar soal anggaran itu saja. nanti, kita jelaskan lebih jelas," elak nanda.  baca juga:partisipasi pemilih di bengkulu tengah mencapai 85,95 persen diketahui, surat panggilan yang dikirimkan berkop kejari kepahiang tertuju kepada beberapa pejabat di lingkungan setwan tertanggal, jumat 7 november 2024.  informasi terhimpun surat panggilan dari bidang pidana khusus (pidsus) tersebut, salah satunya ditujukan kepada sekretaris dprd, namun belum diketahui secara pasti, tujuan dari pemanggilan sejumlah pejabat setwan tersebut.  di lingkungan setwan kepahiang, persoalan tgr masih menjadi bola panas.  sempat dikembalikan kejari kepahiang, inspektorat daerah kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat kuasa khusus (skk) tgr temuan bpk ri di sekretariat dprd kepahiang.  baca juga:dinas dikbud minta guru segera ajukan pencairan tpg triwulan iv terakhir, di skk ada tambahan perpanjangan waktu penyelesaian selama 30 hari.  hitungannya, sejak skk diterbitkan penyelesaian di tenggat hingga 12 oktober 2024 yang sudah lewat waktunya.  tambahan waktu ini sendiri, merupakan perpanjangan selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (lhp) diterima.  sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres  dalam hal pengembalian.  baca juga:masih sepi peminat, baru 12 peserta daftar pppk tahap ii yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran rp8 miliar. sesuai sistem informasi penindakan tindak lanjut (siptl), inspektorat secara berkala melaporkan kepada bpk ri perwakilan provinsi bengkulu. diketahui sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang yakni, sekretariat dprd. skk dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang.  informasi diperoleh, total temuan di sekretariat dprd kepahiang mencapai rp11,4 miliar.  baca juga:wow! berikut 4 jenis lebah yang paling banyak hasilkan madu sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang.  diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.   lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta.  serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.   

Tag

• # penyidikan tgr
• # kejaksaan negeri kepahiang
• # dipanggil jaksa
• # setwan kepahiang
• # pejabat

Share

• 
• 
• 
• 
•