Pengawasan Ormas dan OKP di Mukomuko, Kesbangpol Soroti Izin Hingga Laporan

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 09 Dec 2024 - 21:24

SOSIALISASI: Dilaksanakan Kesbangpol kepada masyarakat Mukomuko. FOTO: Kesbangpol/MM--

KORANRB.ID – Dalam rangka menciptakan situasi kondusif di lingkungan organisasi masyarakat (Ormas), Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko akan segera melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Ormas dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Mukomuko.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Mukomuko, Rafdika Permana.

Ia mengatakan, untuk Kabupaten Mukomuko memiliki sebanyak 32 Ormas dan OKP yang terdaftar di Kesbangpol Mukomuko.

Dari total 32 Ormas dan OKP yang terdaftar, baru 22 Ormas dan OKP yang sudah memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Sedangkan sisanya belum melakukan perpanjangan izin pendirian dan tidak menyerahkan laporan per semester yang menjadi kewajiban.

Sesuai yang diatur di dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2017 yang berisi tentang pengawasan Ormas OKP di lingkungan Kemendagri dan di bawah pemerintah daerah.

"Pengawasan ini perlu kita lakukan, untuk memonitor Ormas dan OKP agar tidak keluar dari koridor yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mukomuko," katanya.

Rafdika menambahkan, sedangkan aturan Ormas harus terdaftar memiliki SKT, sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 58 Tahun 2017 tentang kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat dan badan atau lembaga di bidang politik dan pemerintahan.

Serta sesuai dengan Udang-Undang RI Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Mendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

"Maka dari itu kami selalu meminta Ormas dan OKP memiliki SKT dan aktif menyerahkan laporan per semester. Sehingga terpantau bahwasanya organisasi tersebut tidak membahayakan," ujarnya.

pengawasan ormas dan okp di mukomuko, kesbangpol soroti izin hingga laporan                            koranrb.id – dalam rangka menciptakan situasi kondusif di lingkungan organisasi masyarakat (ormas), badan kesatuan bangsa politik (kesbangpol) kabupaten mukomuko akan segera melakukan evaluasi dan monitoring terhadap ormas dan organisasi kepemudaan (okp) yang ada di kabupaten mukomuko. 
hal ini disampaikan kepala bidang (kabid) politik dalam negeri kesbangpol kabupaten mukomuko, rafdika permana.
ia mengatakan, untuk kabupaten mukomuko memiliki sebanyak 32 ormas dan okp yang terdaftar di kesbangpol mukomuko.
dari total 32 ormas dan okp yang terdaftar, baru 22 ormas dan okp yang sudah memperpanjang surat keterangan terdaftar (skt). 
baca juga:momen harkodia diperingati, kejari mukomuko diminta tuntaskan perkara korupsi yang ditangani
baca juga:stop! jangan ada lagi kasus korupsi di bengkulu tengah, indikator penanggulangan korupsi harus meningkat
sedangkan sisanya belum melakukan perpanjangan izin pendirian dan tidak menyerahkan laporan per semester yang menjadi kewajiban. 
sesuai yang diatur di dalam peraturan dalam negeri (permendagri) nomor 56 tahun 2017 yang berisi tentang pengawasan ormas okp di lingkungan kemendagri dan di bawah pemerintah daerah.
"pengawasan ini perlu kita lakukan, untuk memonitor ormas dan okp agar tidak keluar dari koridor yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban di kabupaten mukomuko," katanya.
rafdika menambahkan, sedangkan aturan ormas harus terdaftar memiliki skt, sesuai dengan peraturan mendagri nomor 58 tahun 2017 tentang kerja sama kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat dan badan atau lembaga di bidang politik dan pemerintahan.
baca juga:bkpsdm umumkan jadwal skb cpns, lokasi skb di bengkulu dijadwalkan 18 dan 19 desember 2024
baca juga:peringati hakordia 2024, kejari seluma gelar diskusi panel, potensi selamatan kn rp19 miliar dari perkara ini
serta sesuai dengan udang-undang ri nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, peraturan mendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.
"maka dari itu kami selalu meminta ormas dan okp memiliki skt dan aktif menyerahkan laporan per semester. sehingga terpantau bahwasanya organisasi tersebut tidak membahayakan," ujarnya.
lanjutnya, baik sosialisasi dan imbauan terus dilakukan kesbangpol mukomuko, agar setiap ormas dan okp dapat menjalankan kewajibannya dan berjalan sesuai aturan.
namun jika sampai dengan di akhir tahun ini, ormas dan okp belum melakukan perpanjangan izin dan menyerahkan laporan semester dua. maka akan dilakukan rekomendasi penghapusan data ormas dan okp dari sistem.
baca juga:dilarang di jepang dan jerman! berikut 5 fakta unik ikan bluegill, sering dipancing
baca juga:bisa mengkloning diri sendiri! berikut 5 fakta unik ikan molly amazon, berkembang biak secara aseksual
"namun sejauh ini kita masih menunggu terlebih dahulu, kalau menyurati sudah kami lakukan sejak awal tahun 2024 lalu," ujarnya.
lanjutnya, untuk daftar ormas dan okp yang ada di mukomuko yakni ormas hidayatullah mukomuko, persatuan jurnalis mukomuko, ormas pecinta alam mukomuko, ormas ikatan keluarga minang (ikm), ormas jaringan pendamping kebijakan pembangunan (jpkp), lsm garda p3er, lsm amanah, lsm pergerakan rakyat indonesia, lsm lembaga pengawal kebijakan pemerintah dan keadilan (lk-k-p-k), lsm topan ri, komunitas pencinta alam oleng adventure team (oat).
kemudian perhimpunan anak transmigrasi indonesia, persatuan perangkat desa indonesia (ppdi), ormas pemuda pancasila, lsm pemantau kinerja aparatur sipil negara (penjara), lsm kemilau cahaya bangsa indonesia (kcbi), ormas gelora indonesia, harian jaya pos, laskar merah putih, forum pemberdayaan perempuan indonesia (fppi).
selanjutnya ormas maju bersama bengkulu, ormas asosiasi hutan tanaman rakyat mandiri indonesia (ahtrmi), lembaga bantuan hukum pian taman, dewan pimpinan cabang (dpc) generasi sosial peduli indonesia (gspi), lembaga dakwah islam indonesia (ldii), badan pengurus daerah serikat tani bengkulu (stab) kabupaten mukomuko, dpc projamin kabupaten mukomuko, aosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi).
“kami mengimbau kepada seluruh ormas untuk cinta kepada bangsa dan negara. serta menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku, karena negara kita ini negara hukum dan memiliki aturan yang jelas,” tutupnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan