DPRD Bengkulu Utara Bahas Raperda Perangkat Desa

dprd bengkulu utara bahas raperda perangkat desa arga makmur, koranrb.id – kisruh sempat terjadi di bengkulu utara (bu) pascapelantikan kepala desa agustus 2022 lalu. parahnya polemik terjadi di desa-desa antara kepala dan perangkat desa terutama desa-desa yang dipimpin kepala desa yang baru.  hal ini lantaran kepala desa yang baru melakukan pergantian perangkat desa besar-besaran. pergantian ini dilakukan dengan cara pemberhentian perangkat desa yang lama untuk diisi dengan pejabat yang baru.  hal ini memunculkan polemik lantaran perangkat desa merasa pemberhentian yang dilakukan banyak kepala desa tidak sesuai dengan aturan.  baca juga: bahas apbd, dprd bengkulu utara fokus infrastruktur sehingga protes terjadi di bu bahkan diikuti dengan aksi demo perangkat desa di kantor bupati. bahkan pemkab bu juga membentuk tim gabungan yang diantaranya berisi dprd bu untuk membahas satu persatu permasalahan yang ada di desa, terutama terkait pemberhentian perangkat yang dilakukan kepala desa. tak hanya sampai di situ, polemik juga terjadi hingga beberapa desa menggugat surat keputusan (sk) kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa tersebut ke ptun.  hal ini menarik perhatian dprd bu hingga meminta pemkab bu untuk melakukan revisi atas perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.  baca juga:dprd bu dorong pembangunan fisik dan sdm sehingga, baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian kepala desa harus memenuhi syarat yang jelas dan tidak bisa atas dasar atau kriteria yang tidak terukur.  ketua dprd bu sonti bakara, sh menerangkan jika saat ini raperda perubahan tersebut tengah dibahas antara pemkab dan dprd.  baca juga:dprd dukung bantuan pangan warga terdampak el nino hal ini untuk menjaga kondusifitas di desa terutama antara perangkat dan kepala desa yang sama-sama memiliki tugas menjalankan pembangunan di desa.  “kita tidak ingin polemik yang terjadi pascapelantikan kepala desa lalu kembali terjadi pada periode berikutnya,” terangnya.  dalam raperda tersebut dijabarkan secara jelas tahapan pemberhentian perangkat desa yang tidak bisa dilakukan atas kehendak sendiri dari kepala desa. namun pemberhentian harus melalui proses panjang dan memang terjadi kesalahan yang berulang dari perangat desa. “maka ke depannya tidak bisa lagi semaunya kepala desa melakukan pemberhentian. semuanya harus ada tahapan yang dilalui,” terangnya.  baca juga:anggota dprd bs dari pkp diusulkan paw perangkat desa harus mendapatkan teguran lebih dulu jika memang melakukan kesalahan serta harus dilakukan pembinaan saat dilakukan teguran. selain itu, pemberhentian bisa dilakukan jika sudah dilakukan beberapa kali teguran dan pembinaan.  “pembinaan juga bukan hanya dari kepala desa, namun juga dari kecamatan masing-masing desa,” terangnya. selain itu kepala desa juga wajib mengantongi izin atau rekomendasi camat jika memang akan melakukan pemberhentian perangkat desa yang tentunya disertai dengan alasan yang tepat.  “jika tidak melalui prosedur tersebut, maka pemberhentian tidak boleh dilakukan dan camat juga tidak boleh mengeluarkan rekomendasi,” terangnya. selain itu, kepala desa juga harus memiliki standar dalam memilih perangkat desa.  baca juga:tahun depan, 37 desa dipimpin pjs kades hal ini lantaran juga ada keluhan dari kepala desa jika perangkatnya tidak bisa bekerja maksimal dan tidak bisa menunjang pekerjaan di desa.  terutama terkait dengan sistem komputerisasi yang saat ini sudah wajib dilakukan di desa. dalam raperda tersebut mengatur secara jelas dan tegas terkait dengan syarat menjadi perangkat desa.  sehingga ia berharap perangkat desa yang dipilih benar-benar mampu menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing dan mendorong pembangunan di desa.  “kita tidak ingin ada polemik di desa, namun juga tidak ingin pekerjaan di desa tersebut terhambat. sehingga memang kita membahas aturan yang jelas,” terangnya.  ia menegaskan jika memang kualitas penyelenggara pemerintah di desa harus benar-benar terus meningkat. ini lantaran besarnya jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah saat ini dan target pembangunan yang menitik beratkan pada desa melalui dana desa.  “sehingga jika sdm pemerintahan di desa kita lemah, maka sangat disayangkan dan justru bisa mengancam atau setidaknya menghambat pembangunan di desa tersebut,” pungkas sonti. (qia/adv)  

Tag

• # bahas raperda perangkat desa
• # dewan bu bahas raperda
• # raperda perangkat desa
• # dewan bu
• # dprd bengkulu utara
• # bengkulu utara

Share

• 
• 
• 
• 
•