Wabup Lebong Minta APH Usut Dugaan Pungli Prona

Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd--FIKI/RB

LEBONG, KORANRB.ID – Wakil Bupati Lebong  Drs. Fahrurrozi, M.Pd, meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan pungutan liar pembuatan sertifikat melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Lebong.

Dugaan itu mencuat, setelah ada salah seorang warga Desa Suka Sari yang mendatangi Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd di Rumah Dinas Wakil Bupati Lebong, beberapa waktu lalu mengadukan dugaan pungli tersebut.

Kedatangan salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya ini, menceritakan bahwa pembuatan sertifikat melalui Prona ada pungutan sebesar Rp400 ribu di desanya. 

Tahun ini desanya mendapatkan kuota pembuatan Prona lebih kurang 150 sertifikat.

BACA JUGA:Bantuan Pangan 2025 Harus Tepat Sasaran, Pendataan Penerima Harus Lebih Maksimal

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, Mentri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT, menetapkan batas maksimal biaya PTSL 2024 untuk Kategori IV, meliputi Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp200 ribu.

“Satu sertifikat itu dipungut Rp400 ribu, ketentuannya hanya Rp200 ribu,” cerita salah seorang warga yang mengadu ke wakil bupati itu.

Jauh sebelum memutuskan untuk menemui Wakil Bupati Lebong, ia sudah menanyakan kepada perangkat desa mengenai pungutan Rp400 ribu tersebut.

Kemudian, ia juga mempertanyakan alasan sertifikat miliknya belum juga dikeluarkan hingga saat ini.

BACA JUGA:Targetkan Raih Predikat Swasti Saba Wistara Paripurna 2025, Forum KKS Gandeng Tokoh Masyarakat

Padahal, ada beberapa warga yang juga mengikuti program Prona, sertifikatnya sudah keluar.

“Dari pihak desa meminta saya untuk menunggu, karena sertifikat saya masih diproses BPN Lebong,” ujarnya

Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd membenarkan jika ada warga mengadu kepada dirinya terkait dugaan pungli penerbitan sertifikat melalui program Prona.

“Warga ini mendatangi saya di rumah dinas, ia menyampaikan keluhan kepada saya (dugaan Pungli, red),” kata Wabup. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan