Wabup Lebong Minta APH Usut Dugaan Pungli Prona

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 15 Dec 2024 - 22:06

Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd--FIKI/RB

Seperti surat keterangan hibah atau surat keterangan jual beli, maka harus dilakukan pengukuran ulang.

“Untuk pengukuran ulang itu saya mengatakan untuk yang bersangkutan agar memberikan uang rokok ke perangkat desa saya.

Jadi mungkin itu perangkat saya ambil Rp200 lagi, tambahan dari nilai yang Rp200 ribu kemarin, jadi totalnya Rp400 ribu.

Tapi tidak semua pembuatan sertifikat kita kenakan biaya, ada juga yang kita gratiskan,” paparnya.

Selain untuk uang rokok perangkat desa yang melakukan pengukuran, biaya lebih itu juga digunakan untuk makan minum anggota BPN Lebong saat melakukan proses pengukuran.

“Untuk makan minum pihak BPN Lebong juga dari situ (tambahan biaya Rp200 ribu, red),” singkatnya.

wabup lebong minta aph usut dugaan pungli prona                            lebong, koranrb.id – wakil bupati lebong  drs. fahrurrozi, m.pd, meminta aparat penegak hukum (aph) mengusut tuntas dugaan pungutan liar pembuatan sertifikat melalui program proyek operasi nasional agraria (prona) yang terjadi di salah satu desa di kabupaten lebong.
dugaan itu mencuat, setelah ada salah seorang warga desa suka sari yang mendatangi wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd di rumah dinas wakil bupati lebong, beberapa waktu lalu mengadukan dugaan pungli tersebut.
kedatangan salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya ini, menceritakan bahwa pembuatan sertifikat melalui prona ada pungutan sebesar rp400 ribu di desanya. 
tahun ini desanya mendapatkan kuota pembuatan prona lebih kurang 150 sertifikat.
baca juga:bantuan pangan 2025 harus tepat sasaran, pendataan penerima harus lebih maksimal
sebagaimana diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri, mentri atr/bpn, mendagri, dan menteri pdtt, menetapkan batas maksimal biaya ptsl 2024 untuk kategori iv, meliputi provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi lampung, provinsi bengkulu, provinsi kalimantan selatan sebesar rp200 ribu.
“satu sertifikat itu dipungut rp400 ribu, ketentuannya hanya rp200 ribu,” cerita salah seorang warga yang mengadu ke wakil bupati itu.
jauh sebelum memutuskan untuk menemui wakil bupati lebong, ia sudah menanyakan kepada perangkat desa mengenai pungutan rp400 ribu tersebut.
kemudian, ia juga mempertanyakan alasan sertifikat miliknya belum juga dikeluarkan hingga saat ini.
baca juga:targetkan raih predikat swasti saba wistara paripurna 2025, forum kks gandeng tokoh masyarakat
padahal, ada beberapa warga yang juga mengikuti program prona, sertifikatnya sudah keluar.
“dari pihak desa meminta saya untuk menunggu, karena sertifikat saya masih diproses bpn lebong,” ujarnya
wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd membenarkan jika ada warga mengadu kepada dirinya terkait dugaan pungli penerbitan sertifikat melalui program prona.
“warga ini mendatangi saya di rumah dinas, ia menyampaikan keluhan kepada saya (dugaan pungli, red),” kata wabup. 
baca juga:pilkada mukomuko, bawaslu temukan beberapa prosedur perlu dievaluasi
atas kejadian ini, wabup menegaskan agar tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) kabupaten lebong mengusut dugaan ini.
“pungutan itu boleh diambil sesuai skb tiga menteri.
jika dugaan ini terbukti, maka tindak tegas, agar ada efek jera,” tegasnya. 
senada dengan wakil bupati lebong, direktur yayasan nuansa alam lestari (nal) lebong, devi gunawan juga meminta tim saber pungli tindak lanjuti dugaan ini.  
baca juga:uppkb rejang lebong larang truk tambang melintas selama libur natal dan tahun baru 2025
“saya minta tim saber pungli tindak lanjuti persoalan ini,” tegas devi. 
kejadian seperti ini, terang devi bukan kali pertama.
sebelumnya, sudah terjadi di kelurahan tes dan sedang di tangani tim saber pungli polres lebong. 
“harus beri efek jera kepada mereka yang diduga melakukan pungli.
baca juga:kpu rejang lebong tunggu surat mk, untuk penetapan paslon terpilih pilkada 2024 
biar kejadian seperti ini tidak berulang,” tutupnya.
dikonfirmasi, pjs kades suka sari, marian sori tak menampik soal pungutan rp400 ribu ini. 
ia menjelaskan, pungutan rp400 ribu itu bukan tanpa sebab. 
karena ada beberapa warga yang mengikuti program prona belum memiliki dasar pembuatan sertifikat.
baca juga:sulap semak belukar jadi replanting sawit di bengkulu selatan 
seperti surat keterangan hibah atau surat keterangan jual beli, maka harus dilakukan pengukuran ulang. 
“untuk pengukuran ulang itu saya mengatakan untuk yang bersangkutan agar memberikan uang rokok ke perangkat desa saya.
jadi mungkin itu perangkat saya ambil rp200 lagi, tambahan dari nilai yang rp200 ribu kemarin, jadi totalnya rp400 ribu.
tapi tidak semua pembuatan sertifikat kita kenakan biaya, ada juga yang kita gratiskan,” paparnya.
baca juga:alat bukti cukup, kejari segera tetapkan tersangka dugaan korupsi setwan kepahiang
selain untuk uang rokok perangkat desa yang melakukan pengukuran, biaya lebih itu juga digunakan untuk makan minum anggota bpn lebong saat melakukan proses pengukuran. 
“untuk makan minum pihak bpn lebong juga dari situ (tambahan biaya rp200 ribu, red),” singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan