Saber Pungli ‘Bidik’ Dugaan Pungli Prona Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 17 Dec 2024 - 22:37

Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Lebong, Kompol. Mulyadi--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

saber pungli ‘bidik’ dugaan pungli prona lebong                            lebong,koranrb.id – tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) kabupaten lebong saat sedang membidik dugaan pungli dalam pembuatan sertifikat tanah program proyek operasi nasional agraria (prona) di salah satu desa di kabupaten lebong.
ini disampaikan, ketua tim saber pungli kabupaten lebong, kompol. mulyadi mr, s.i.k, selasa, 17 desember 2024, sudah memerintahkan tim dari satuan reserse kriminal (satreskrim) polres lebong mengusut dugaan pungli tersebut. 
“saya sudah minta tim segera menindaklanjuti dugaan pungli prona di desa suka sari,” katanya. 
dalam waktu dekat, tim saber pungli akan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkai dugaan pungli program prona. 
pemanggil saksi untuk mencari kejelasan dugaan pungli program prona tersebut.
“dalam waktu dekat ini, saksi-saksi akan kita periksa,” ucapnya. 
sementara itu, wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta tim saber pungli kabupaten lebong mengusut tuntas bila memang terindikasi kuat adanya pungutan liar.
baca juga:plt. gubernur bengkulu dorong regulasi lindungi kriminalisasi guru
baca juga:serapan bok 2024 maksimal hanya capai 50 persen, dinkes mukomuko sebut karena ini 
“pungutan itu boleh diambil sesuai skb tiga menteri. jika dugaan ini terbukti, maka tindak tegas, agar ada efek jera,” tegasnya. 
dikonfirmasi, pjs kades suka sari, marian sori tak menampik soal pungutan rp400 ribu ini. 
wabup menjelaskan, pungutan rp400 ribu itu bukan tanpa sebab .karena ada beberapa warga yang mengikuti program prona belum memiliki dasar pembuatan sertifikat. 
seperti surat keterangan hibah, surat keterangan jual beli tidak ada, maka harus dilakukan pengukuran ulang. 
“untuk pengukuran ulang itu saya mengatakan untuk yang bersangkutan agar memberikan uang rokok ke perangkat desa saya, jadi mungkin itu perangkat saya ambil rp200 lagi, tambahan dari nilai yang rp200 ribu kemarin, jadi totalnya rp400 ribu. tapi tidak semua pembuatan sertifikat kita kenakan biaya, ada juga yang kita gratiskan,” timbal pjs kades, ketika dikonfirmasi.
selain untuk uang rokok perangkat desa yang melakukan pengukuran, biaya lebih itu juga digunakan untuk makan minum anggota bpn lebong saat melakukan proses pengukuran. 
“untuk makan minum pihak bpn lebong juga dari situ (tambahan biaya rp200 ribu, red),” katanya.
untuk diketahui, dugaan pungli program prona mencuat setelah ada salah seorang warga desa suka sari mendatangi wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd di rumah dinas, beberapa waktu lalu.
kedatangan salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya ini, menceritakan bahwa pembuatan sertifikat melalui prona ada pungutan sebesar rp400 ribu per bidang tanah. 
di desa suka sari mendapatkan kuota pembuatan prona lebih kurang 150 sertifikat atau bidang tanah.
baca juga:terlambat datang saat skb peserta tes cpsn dipastikan gugur
baca juga:dua desa di lebong belum juga ajukan pencairan dd/add tahap ii 
sebagaimana diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri, mentri atr/bpn, mendagri, dan menteri pdtt, menetapkan batas maksimal biaya ptsl 2024 untuk kategori iv, meliputi provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi lampung, provinsi bengkulu, provinsi kalimantan selatan sebesar rp200 ribu.
ia menceritakan, jauh sebelum memutuskan untuk menemui wakil bupati lebong, ia sudah menanyakan kepada pihak desa mengenai pungutan rp400 ribu tersebut. 
kemudian, ia juga mempertanyakan kepada pihak desa, alasan sertifikat miliknya belum juga dikeluarkan hingga saat ini.
padahal, ada beberapa warga yang juga mengikuti program prona, sertifikatnya sudah keluar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan