Oknum Terduga Pungli Honorer RSUD Seluma Diperiksa, Nama Wabup juga Dicatut

BACA JUGA:Bukan Serigala! Berikut 7 Fakta Unik Serigala Bersurai, Punya Komunikasi Khusus

Masing-masing pejabat melakukan review secara perorangan dengan waktu masing masing 3-5 menit.

Tidak hanya berpatokan dengan hasil penilaian saat wawancara, rencananya pada pekan depan manajemen RSUD Tais juga akan menanyakan mengenai keseharian tenaga honorer tersebut selama bertugas kepada pimpinan mereka, ini akan jadi pertimbangan tambahan untuk melanjutkan kontrak.

"Tentu akan kita koordinasikan, misalnya perawat dan bidan di ruang rawat inap, kita akan menanyakan kinerjanya kepada kepala ruangan.

Apakah memang sudah cukup baik atau masih banyak kekurangan bahkan melanggar aturan.

BACA JUGA:Predator Puncak! Berikut 7 Hewan Pemangsa Serigala

Hasil tersebut akan menjadi pertimbangan sebelum akhirnya SK dibuat.

Ini sudah kita susun agendanya sebaik mungkin, jadi bagi para tenaga honorer jangan percaya apabila ada yang memberikan iming- iming bisa melanjutkan kontrak dengan syarat menyetor uang," imbuh Muhirin.

Menjadi tenaga honorer ternyata masih menjadi incaran bagi warga Kabupaten Seluma, padahal pada bulan Desember 2024 ini sebanyak 183 tenaga honorer RSUD Tais tidak mendapatkan gaji lantaran telah menandatangani surat pernyataan sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang artinya ditidak digaji.

Ini merupakan dampak tidak adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2024 ini, sehinga anggaran untuk gaji di Desember  tidak tercover lantaran dalam daftar penerima anggaran (DPA) RSUD Tais tidak ada penambahan anggaran.

BACA JUGA:Cek Harga Kopi Jelang Tutup Tahun 2024, Petani Kepahiang Masih Bisa Senyum

Menurut Direktur RSUD Tais, langkah ini merupakan solusi terbaik disituasi saat ini, yang pastinya dengan adanya kesepakatan menjadi TKS maka tidak ada honorer yang dirumahkan. 

Artinya SK Kontrak mereka tidak akan putus sehingga bisa digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya.

"Meski gaji atau honornya tidak dibayarkan, tetapi jasa pelayanan (Jaspel) mereka tetap dibayarkan sesuai tupoksi masing masing.

Solusi ini lebih baik dibandingkan mereka dirumahkan, karena mereka butuh SK untuk syarat sebagai calon PPPK nantinya," imbuh Direktur RSUD Tais.