Tunggakan 5 Bulan, TPP ASN Lebong hanya Dibayar 1 Bulan, Bakal Dilapor ke KPK, Kejagung dan Mabes Polri

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 22:40

AUDIENSI: Massa aksi ASN Pemkab Lebong saat menggelar audensi bersama perwakilan Pemkab Lebong, pada aksi 23 Desember 2024.--FIKI/RB

Kalau tidak ada halangan, awal Januari 2025 kami yayasan NAL akan mendatangi Kejagung, KPK dan Mabes Polri,” tegas Devi.

Terang Devi, tujuan pihaknya mendatangi KPK, Kejagung dan Mabes Polri untuk melaporkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lebong.

“Jangan main-main dengan uang negara. Uang TPP itu tidak sedikit, itu puluhan miliar.

Kemana uang itu. Kami akan sampaikan hal ini,” tutupnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Lebong, Riswan Effendi, MM belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini.

RB sudah mengirimkan pesan singkat ke nomor WatsApp Plt Kepala BKD Lebong, namun hingga berita ini diterbitkan Plt. Kepala BKD belum merespon pesan singkat yang dikirimkan RB.

Disisi lain, Pj Sekda Lebong, Mahmud Siam, SP., MM juga belum bisa dikonfirmasi perihal pembayaran TPP ini.

RB sudah meninggalkan pesan singkat, Namun hingga berita ini diterbitkan, Mahmud Siam belum juga mersepon.

Di sisi lain, salah seorang ASN Pemkab Lebong yang tidak ingin disebutkan namanya, merasa kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Lebong terkait pembayaran TPP tersebut.

“Pasti kecewa. Kita berharap minimal dibayarkan 3 bulan.

Ini cuma secuil (Satu bulan, red).

Kakak kerja, masuk kerja terus, harapan kakak TPP bisa (dibayar, red) full,” keluhnya.

tunggakan 5 bulan, tpp asn lebong hanya dibayar 1 bulan, bakal dilapor ke kpk, kejagung dan mabes polri                            lebong, koranrb.id – tambahan penghasilan pegawai (tpp) aparatur sipil negara (asn) pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, akhirnya bakal dibayar 30 desember 2024. 
tapi sepertinya tidak sesuai harapan, sebab pembayaran tpp tersebut hanya bakal 1 bulan dari 5 bulan tunggakan, yakni mulai dari tpp agustus hingga desember 2024. pemkab lebong hanya membayar tpp agustus saja.
ini tercermin dari surat edaran se yang dikeluarkan oleh pj sekda lebong, 27 desember 2024 perihal pengajuan berkas tpp agustus 2024.
atas hal ini, yayasan nuansa alam lestari (nal) yang mendampingi asn lebong mendapatkan hak tpp nya, berencanakan akan melaporkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong ke aparat penegak hukum (aph).
baca juga: soal tpg triwulan iv dicicil 2 bulan, ombudsman bengkulu siap terima laporan guru
laporan itu akan dilayangkan awal januari 2025 nanti, langsung ke komisi pemberantasan korupsi (kpk), kejaksaan agung (kejagung) hingga mabes polri.
sebab, mereka menilai pembayaran tpp yang hanya 1 bulan dari 5 bulan tpp asn yang menunggak dinilai tidak sesuai janji pemkab lebong saat menerima massa aksi dari asn pemkab lebong dan yayasan nal, 23 desember 2024 lalu.
saat aksi massa itu, terbit berita acara kesepakatan antara pemkab lebong yang diwakilkan oleh plt. kepala badan keuangan daerah (bkd) lebong, riswan effendi, mm.
dalam berita acara yang ditandatangani oleh riswan effendi, menyatakan akan melaksanakan pencairan tpp sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila anggaran tersedia di 2024, yang bersumber dari dbh provinsi dan dbh pusat sudah masuk ke kas daerah (kasda).
baca juga:isu dugaan pungli honorer rsud tais, satgas saber pungli mulai pulbaket
kemudian, pada 27 desember 2024 terbit surat edaran (se) perihal pengajuan berkas tpp agustus 2024.
se ini ditandatangani oleh, pj. sekda lebong, mahmud siam, sp., mm.
atas hal ini, direktur yayasan nuansa alam lestari (nal), devi gunawan menilai, tidak ada konsistensi dari pemkab lebong terhadap pembayaran tpp asn.
“secara jelas dan terang benderang, pernyataan bkd, maupun bupati sesuai video yang sudah beredar itu  seperti membohongi publik, membohongi para asn,” kata devi, sabtu, 28 desember 2024.
baca juga:3 hari lagi ditutup, pendaftar pppk diminta teliti, ini kesalahan yang sering ditemukan
lanjut devi, bupati, kopli ansori, s.sos dan plt bkd lebong sudah berjanji akan melunasi tpp di tahun ini, saat dbh sudah masuk ke kasda.
namun, tiba mahmud siam mengeluarkan se untuk pembayaran tpp 1 bulan.
kalau memang dbh belum cair, mereka mempertanyakan dari mana uang pembayaran tpp yang hanya 1 bulan itu.
 “dbh itu peruntukannya bukan untuk membayar tpp.
baca juga:proyek bppw rp5,1 miliar selesai tapi tak bisa dinikmati maksimal, praktisi hukum: ini ada yang salah
karena tpp itu sudah diplot dalam apbd murni kabupaten lebong, selama satu tahun.
tapi anggarannya tidak ada, tpp belum dibayar,” ujar devi.
atas hal ini, devi tegas meminta aph untuk mengusut persoalan ini.
“aph harus melihat kondisi ini, apakah aph harus menunggu laporan terlebih dahulu,” tanya devi.
baca juga:perenang andal! berikut 5 fakta unik paus berparuh cuvier
dia menyebutkan  pembayaran tpp yang kurang dari 12 bulan dalam 1 tahun anggaan berjalan sudah terjadi hampir setiap tahun.
 “ini sudah tidak bisa dibiarkan.
karena bukan kecil uang untuk membayar tpp itu.
lantas kemana uang itu.
baca juga: anggaran banyak buat perjalanan dinas, kinerja disparpora kepahiang jadi sorotan
kalau tidak ada halangan, awal januari 2025 kami yayasan nal akan mendatangi kejagung, kpk dan mabes polri,” tegas devi.
terang devi, tujuan pihaknya mendatangi kpk, kejagung dan mabes polri untuk melaporkan pengelolaan keuangan di kabupaten lebong.
“jangan main-main dengan uang negara. uang tpp itu tidak sedikit, itu puluhan miliar.
kemana uang itu. kami akan sampaikan hal ini,” tutupnya. 
baca juga:setwan kepahiang bersih-bersih, pohon rawan tumbang dipangkas semua
sementara itu, pelaksana tugas (plt) kepala bkd lebong, riswan effendi, mm belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini.
rb sudah mengirimkan pesan singkat ke nomor watsapp plt kepala bkd lebong, namun hingga berita ini diterbitkan plt. kepala bkd belum merespon pesan singkat yang dikirimkan rb. 
disisi lain, pj sekda lebong, mahmud siam, sp., mm juga belum bisa dikonfirmasi perihal pembayaran tpp ini.
rb sudah meninggalkan pesan singkat, namun hingga berita ini diterbitkan, mahmud siam belum juga mersepon. 
baca juga:pemkab rejang lebong akan rumahkan ribuan honorer pada 2025
di sisi lain, salah seorang asn pemkab lebong yang tidak ingin disebutkan namanya, merasa kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan pemkab lebong terkait pembayaran tpp tersebut.
“pasti kecewa. kita berharap minimal dibayarkan 3 bulan.
ini cuma secuil (satu bulan, red).
kakak kerja, masuk kerja terus, harapan kakak tpp bisa (dibayar, red) full,” keluhnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 29 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan