APBD Tepat Waktu, DPRD Minta Konsisten Program Awal Tahun

Reporter: tri shandy ramadani |

Editor: RD Putra |

Rabu , 06 Dec 2023 - 22:26

APBD TEPAT WAKTU : Sekretaris DPRD BU Dra Evi Fitriani saat menyampaikan kata akhir salah satu fraksi dalam paripurna pengesahan APBD 29 November lalu --shandy/rb

Sehingga seluruh OPD juga diminta segera membuat perencanaan terutama siapa saja pejabat yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahkan ia menegaskan seluruh pejabat yang memegang jabatan harus siap melaksanakan tugas jabatan, termasuk menjadi PPTK.

Sehingga, Ia menegaskan tidak ingin mendengar adanya pejabat yang menolak menjadi PPTK ataupun menolak melaksanakan tugas yang memang diatur undang-undang merupakan bagian dari jabatannya.

“Jangan ada yang menolak, Pemerintah juga harus tegas pada pejabatnya. Jika memang tidak mau atau tidak mampu bertugas, silakan mundur. Jangan sampai penolakan tersebut menghambat pelaksanaan program,” terangnya.

Apalagi memang program yang disetujui DPRD BU dalam APBD tersebut mayoritas adalah kegiatan fisik yang akan dilaksanakan 2024 mendatang.

Sehingga pekerjaan tersebut diharapkan bisa tuntas lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

“jangan sampai apa yang sudah disahkan namun tertunda pelaksanaannya karena ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang sudah dianggarkan,” terangnya.

Ia menilai jika program fisik yang dilakukan tersebut akan berdampak dalam setiap tahapannya bagi masyarakat dan bukan hanya menunggu program tersebut selesai.

Dengan dilaksanakannya program pembangunan infrastruktur fisik daerah, maka terjadi serapan tenaga kerja.

Termasuk juga perputaran ekonomi dari aktivitas belanja kebutuhan pembangunan yang bisa menggerakan ekonomi kecil masyarakat.

“Saat ini masyarakat kondisinya belum sepenuhnya pulih. Maka memang semua kegiatan yang sudah dianggarkan kita minta bisa dilaksanakan awal tahun minimal di Januari dan Februari,” terangnya.

Seluruh OPD yang memiliki kegiatan fisik juga harus sudah mulai mempersiapkan dokumen lelang pekerjaan. Sehingga saat nanti semua tahapan OPD sudah tuntas termasuk penyusunan DPA, maka masing-masing OPD sudah bisa mulai mengajukan tahapan lelang.

apbd tepat waktu, dprd minta konsisten program awal tahun                             arga makmur, koranrb.id – setelah sempat memanas dan terancam sanksi dari penundaan gaji bupati dan anggota dprd dalam pembahasan apbd 2023 setahun lalu, sepertinya pemkab dan dprd bengkulu utara (bu) tidak mau mengulanginya. 
pasalnya, untuk apbd 2024 tahun depan dprd bu sudah mengesahkan apbd sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh kemendagri yaitu 30 hari sebelum akhir masa tahun anggaran sebelumnya atau 30 november.
baca juga:dprd bengkulu utara dorong peran dan pengawasan masyarakat
ketua dprd bu sonti bakara, sh menerangkan jika pengesahan tepat waktu ini sebagai bentuk konsistensi dprd dalam mengikuti aturan jadwal pengesahan yang dilakukan pemerintah. 
ia mengakui jika dalam pembahasan apbd 2023 tahun lalu, pembahasan sempat alot hingga dibawa dalam pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah tapd provinsi bengkulu. 
“namun tahun ini kita mengesahkan apbd tepat waktu sesuai dengan aturan. bahkan saat kita pengesahan masih banyak daerah di bengkulu yang belum mengesahkan apbd,” terangnya. 
baca juga:dprd bengkulu utara bahas raperda perangkat desa
ia juga menerangkan jika pemkab dan dprd juga memiliki pemahaman yang sama jika apbd harus dilaksanakan awal tahun, sehingga masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaat dari program pemerintah. 
sehingga ia meminta pemkab bu juga konsisten dalam untuk mempersiapkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan tersebut. 
baca juga: bahas apbd, dprd bengkulu utara fokus infrastruktur 
termasuk menindaklanjuti dengan pengajuan dokumen untuk memasuki tahapan verifikasi yang harus dilakukan oleh gubernur. 
“karena verifikasi tersebut adalah tahapan akhir, jika memang ada perbaikan nantinya akan dibahas kembali antara tim anggaran pemerintah daerah (tapd, red) dengan badan anggaran (badan anggaran, red) dprd dan kita sampaikan lagi ke gubernur sebelum dilaksanakan,” terangnya.
selain itu, ia juga menegaskan jika masing-masing opd sudah memiliki gambaran terkait program-program yang akan dilaksanakan sepanjang 2024 mendatang.
baca juga:tahun politik, dprd bu warning netralitas
sehingga seluruh opd juga diminta segera membuat perencanaan terutama siapa saja pejabat yang akan ditunjuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk).
bahkan ia menegaskan seluruh pejabat yang memegang jabatan harus siap melaksanakan tugas jabatan, termasuk menjadi pptk.
sehingga, ia menegaskan tidak ingin mendengar adanya pejabat yang menolak menjadi pptk ataupun menolak melaksanakan tugas yang memang diatur undang-undang merupakan bagian dari jabatannya. 
“jangan ada yang menolak, pemerintah juga harus tegas pada pejabatnya. jika memang tidak mau atau tidak mampu bertugas, silakan mundur. jangan sampai penolakan tersebut menghambat pelaksanaan program,” terangnya. 
baca juga:dprd bu dorong pembangunan fisik dan sdm 
apalagi memang program yang disetujui dprd bu dalam apbd tersebut mayoritas adalah kegiatan fisik yang akan dilaksanakan 2024 mendatang.
sehingga pekerjaan tersebut diharapkan bisa tuntas lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. 
“jangan sampai apa yang sudah disahkan namun tertunda pelaksanaannya karena ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang sudah dianggarkan,” terangnya. 
ia menilai jika program fisik yang dilakukan tersebut akan berdampak dalam setiap tahapannya bagi masyarakat dan bukan hanya menunggu program tersebut selesai. 
dengan dilaksanakannya program pembangunan infrastruktur fisik daerah, maka terjadi serapan tenaga kerja. 
baca juga:cara perhitungan perolehan suara agar dapat kursi di dprd di pilleg 2024
termasuk juga perputaran ekonomi dari aktivitas belanja kebutuhan pembangunan yang bisa menggerakan ekonomi kecil masyarakat. 
“saat ini masyarakat kondisinya belum sepenuhnya pulih. maka memang semua kegiatan yang sudah dianggarkan kita minta bisa dilaksanakan awal tahun minimal di januari dan februari,” terangnya. 
seluruh opd yang memiliki kegiatan fisik juga harus sudah mulai mempersiapkan dokumen lelang pekerjaan. sehingga saat nanti semua tahapan opd sudah tuntas termasuk penyusunan dpa, maka masing-masing opd sudah bisa mulai mengajukan tahapan lelang.
baca juga:paripurna apbd terakhir, ketua dprd pamit apbd bu disahkan
“dengan asumsi tahapan lelang 40 hari, harusnya paling lambat di akhir februari program fisik sudah bisa dilaksanakan. maka kita minta keseriusan dari jajaran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang sudah disetujui dalam apbd,” pungkas sonti.  (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 7 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan