Belanja Pegawai Sedot 50 Persen APBD Rejang Lebong

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 06 Jan 2025 - 22:10

PEGAWAI: Sejumlah pegawai saat mengikuti apel gabungan di halaman kantor Bupati Rejang Lebong beberapa waktu lalu.-foto: dok/koranrb.id-

belanja pegawai sedot 50 persen apbd rejang lebong                            koranrb.id – alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten rejang lebong tahun 2025 kembali menjadi sorotan. dari total apbd sebesar rp 1,073 triliun, lebih dari 50 persen atau sekitar rp 522 miliar habis untuk belanja pegawai. 
angka ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas anggaran dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
kepala badan pengelola keuangan daerah (bpkd) rejang lebong, andy ferdian, se menjelaskan bahwa alokasi besar untuk belanja pegawai ini tidak terhindarkan. 
“sebagian besar anggaran memang tersedot untuk belanja pegawai, termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (asn), baik pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk),” ungkapnya.
belanja pegawai sebesar rp 522 miliar ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari gaji rutin hingga tunjangan bagi 1.550 casn yang baru direkrut pada akhir tahun 2024. 
baca juga:gugatan evi-rico di mahkamah konstitusi berlanjut ke persidangan
baca juga:pengumuman cpns pemkab bengkulu tengah masih tunggu nilai dari bkn 
penerimaan ini, meskipun memberikan tenaga baru bagi pemerintahan, ternyata memberikan dampak signifikan terhadap struktur pengeluaran apbd.
dalam apbd 2025, kabupaten rejang lebong mencatat pendapatan sebesar rp 1,073 triliun. namun, belanja daerah diproyeksikan mencapai rp 1,120 triliun, menciptakan defisit sebesar rp 47 miliar. defisit ini diharapkan dapat tertutupi melalui pendapatan pembiayaan.
"defisit ini sudah kami antisipasi melalui mekanisme pembiayaan. namun, beban belanja pegawai yang besar tetap menjadi tantangan dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor prioritas lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," jelas andy.
ia menambahkan penataan keuangan daerah memerlukan langkah strategis agar pembangunan tidak terhambat. 
“kami harus memastikan bahwa anggaran yang tersisa benar-benar digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
salah satu penyebab utama besarnya anggaran untuk belanja pegawai adalah penerimaan casn baru pada akhir tahun 2024. sebanyak 1.550 casn, yang terdiri dari pns dan pppk, kini menjadi bagian dari birokrasi kabupaten rejang lebong.
“proses penerimaan ini memang menjadi kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. namun, hal ini juga berdampak langsung pada pembengkakan anggaran. alokasi gaji dan tunjangan untuk pegawai baru ini tentu memakan porsi yang signifikan dari apbd,” terang andy.
baca juga:bek timnas indonesia kecewa pssi pecat sty, ini pernyataannya 
baca juga:dbh belum cair, pemkot bengkulu terutang ke 15 kontraktor 
meski demikian, andy optimis bahwa tambahan tenaga kerja ini dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah.
“dengan sdm yang lebih banyak, kami berharap pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan berkualitas,” ujarnya.
pengalokasian lebih dari separuh apbd untuk belanja pegawai tentu menjadi tantangan besar bagi kabupaten rejang lebong. kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor lain yang tidak kalah penting.
di sisi lain, pada tahun 2025 ini pembangunan daerah di kabupaten rejang lebong, khususnya dari sisi infrastruktur dipastikan akan kembali melambat. hal ini terlihat dari kemampuan anggaran daerah saat ini menunjukkan ketidakseimbangan.
diketahui dalam apbd kabupaten rejang lebong tahun anggaran 2025 ini, pendapatan daerah berada di angka rp 1,07 triliun dengan belanja daerah mencapai rp 1,12 triliun. 
dari jumlah belanja daerah tersebut, separuhnya yakni rp 522 miliar habis untuk belanja pegawai. belum lagi angka belanja modal rp 131 miliar dan belanja barang dan jasa rp 270 miliar, sehingga menyisakan sisa anggaran untuk kebutuhan lainnya, termasuk untuk belanja infrastruktur.
andy mengatakan bahwa belanja infrastruktur di tahun anggaran 2025 ini tidak mencapai 15 persen dari total apbd, meski dalam peraturan menteri keuangan (permenkeu) nomor 24 tahun 2024 mengatur tentang belanja infrastruktur paling rendah 40 persen dari total belanja daerah.
"untuk angka pastinya saya belum cek lagi, namun yang jelas tidak sampai rp150 miliar," ungkap andy.
diakui andy, bahwa selama ini anggaran belanja infrastruktur di kabupaten rejang lebong tidak pernah mencapai 40 persen, bahkan hanya berkutat di angka 10-20 persen setiap tahunnya. hal ini disebabkan kemampuan anggaran daerah pasca covid-19 terus mengalami penurunan.
"beban apbd kita setiap tahunnya cukup besar. separuhnya dihabiskan untuk belanja pegawai yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. anggaran belanja pegawai ini merupakan anggaran yang wajib dialokasikan untuk menjalankan roda pemerintahan, dimana di dalamnya terdapat gaji dan tunjangan para pegawai di lingkungan pemkab rejang lebong, baik yang berstatus pns dan pppk," beber andy.
dengan keterbatasan anggaran daerah ini, bagaimana nantinya pemkab rejang lebong bisa mengakomodir visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih? andy menegaskan, jika visi misi dan program kerja bupati dan wakil bupati terpilih tersebut sudah masuk dalam rpjmd, maka mau tidak mau harus dilaksanakan.
"ya, nanti kita tunggu instruksi dari kepala daerah yang baru kalau soal itu. kalau kepala daerah sudah menginstruksikan, mau tidak mau harus dilaksanakan dan itu akan jadi prioritas. soal ada rasionalisasi anggaran dan program kerja di opd, itu merupakan risiko yang harus dihadapi guna pembangunan daerah," ucap andy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan