Kejati Bengkulu Sorot Perambahan Hutan jadi Kebun Sawit di Mukomuko

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 06 Jan 2025 - 22:11

Asisten Intelijen Kejati Bengkulu David Palapa Duarsa, SH,MH.--West Jer

Terpisah Akademisi Universitas Bengkulu Bidang Pidana Randy Pradityo, SH,MH mengatakan bahwa jika ada dampak terhadap kerugian negara dengan tindakan suatu oknum maka itu adalah pidana.

Hutan lindung berdasarkan hukum yang adalah milik negara dan diperuntukan untuk masyarakat.

Peruntukan bukan serta mereta untuk dibabat atau dikuasai, namun sebagai penjaga ekosistem, dan untuk sistem penyangga kehidupan yang ada.

“Jika hutan lindung dibabat dan dikuasai secara pribadi, secara hukum itu salah dan dalam pidana itu bisa di proses secara hukum lebih lanjut,” jelas Randy.

Untuk katagori tipikor kasus ini bisa saja terjadi sebeb katagori dalam hukum pidana sudah memenuhi.

Jika mengacu pada Yurisprudensi yang ada di Indonesia Randy mengambil contoh vonis Tipikor di PN Bangka Belitung yang mana atas pembabatan hutan lindung guna pembuatan tambang hakim menggunkan unsur pasal Tipikor didam itu.

Belum lagi kalau berkaca pada kasus SD disidik oleh Kejagung akibat keterlibatan dalam kasus alih fungsi hutan lindung untuk penerapan pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

“Beberapa kasus ini kan sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Mukomuko namun saat ini apakah bisa melihat celah ini atau tidak,” tutup Randy.

Kebun Sawit Ilegal Libatkan Aktor Besar di Kawasan Hutan Mukomuko

Berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan aktor besar mantan pejabat dan pejabat aktif yang melakukan pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan kebun sawit secara ilegal di Mukomuko.

kejati bengkulu sorot perambahan hutan jadi kebun sawit di mukomuko                             koranrb.id - perambahan hutan negara di mukomuko yang diubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang diduga dilakukan oknum pejabat dan mantan pejabat merupakan tindakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar.
tindakan tersebut telah menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari pengamat hukum, pengamat lingkungan hingga terbaru dari kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
kejati menegaskan jika ada unsur melawan hukum, proses hukum akan belaku.
pernyataan tegas disampaikan asisten intelijen kejati bengkulu david palapa duarsa, sh,mh. menurutnya, jika pada kawasan hutan milik negara itu timbul sertifikat perorangan maka itu adalah hal yang salah dan berdampak sangat besar untuk kerugian negara.
baca juga:gugatan evi-rico di mahkamah konstitusi berlanjut ke persidangan
baca juga:98 warga bengkulu tengah terdaftar peserta bpjs kesehatan
"jika memang di atas hutan lindung terbit sertifikat hak milik atas nama perorangan maka bisa menimbulkan potensi kerugian negara," kata david.
jika sudah memiliki katagori sebagai kerugian negara lantas bisa masuk tindakan korupsi atau tidak itu harus ada kajian mendalam. jika dalam kajian tersebut memiliki kaitan degan kerugian negara dan unsur dalam tipikor bisa masuk, maka tindakan ini adalah kesalahan dan tindakan bisa dilakukan.
"namun apakah hal tersebut masuk kategori korupsi atau tindak pidana kehutanan perlu kajian lebih mendalam disertai data-data yang akurat sesuai regulasi atau aturan tipikor atau aturan tindak pidana perusakan hutan yang berlaku di negara ini," jelas david.
melihat hal tersebut pihak kejati bengkulu sebagai aph yang mengutamakan penegakan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi akan terus melakukan pemantauan terhadap peristiwa yang sedang berkembang ini.
baca juga:bpbd bengkulu tengah tambah 1 posko penanggulangan bencana
baca juga:pengumuman cpns pemkab bengkulu tengah masih tunggu nilai dari bkn 
pemantauan hingga analisis dilakukan guna tidak ada perusakan hutan. bahkan tidak pidana lainnya yang terjadi. jika ada perusakan hutan ilegal terjadi bahkan jika sampai ke tahap tipikor yang mengakibatkan kerugian pada negara dengan jumlah besar terjadi, maka hal itu sangat tidak dibenarkan. 
"sebagai aph tetap harus melakukan pemantauan dan pencegahan agar kerusakan hutan dapat lebih di minimalisir," ungkap david.
terpisah akademisi universitas bengkulu bidang pidana randy pradityo, sh,mh mengatakan bahwa jika ada dampak terhadap kerugian negara dengan tindakan suatu oknum maka itu adalah pidana.
hutan lindung berdasarkan hukum yang adalah milik negara dan diperuntukan untuk masyarakat.
baca juga:apakah gajah takut tikus? berikut 3 faktanya
baca juga:tersengat listrik, buruh bangunan di kaur meninggal dunia! 
baca juga:pernah dibantai bahrain 4-0 dan dipecat klub adana dermisipor, calon pelatih timnas indonesia 
peruntukan bukan serta mereta untuk dibabat atau dikuasai, namun sebagai penjaga ekosistem, dan untuk sistem penyangga kehidupan yang ada.
“jika hutan lindung dibabat dan dikuasai secara pribadi, secara hukum itu salah dan dalam pidana itu bisa di proses secara hukum lebih lanjut,” jelas randy.
untuk katagori tipikor kasus ini bisa saja terjadi sebeb katagori dalam hukum pidana sudah memenuhi.
jika mengacu pada yurisprudensi yang ada di indonesia randy mengambil contoh vonis tipikor di pn bangka belitung yang mana atas pembabatan hutan lindung guna pembuatan tambang hakim menggunkan unsur pasal tipikor didam itu.
baca juga:profil patrick kluivert, calon kuat pelatih timnas indonesia, mantan pemain belanda, asisten louis van gaal
baca juga:bermodalkan buah sawo dan rp5 ribu, kakek di seluma ca4*l bocah 10 tahun 
belum lagi kalau berkaca pada kasus sd disidik oleh kejagung akibat keterlibatan dalam kasus alih fungsi hutan lindung untuk penerapan pasal 2 dan 3 uu tipikor.
“beberapa kasus ini kan sebenarnya hampir sama dengan yang ada di mukomuko namun saat ini apakah bisa melihat celah ini atau tidak,” tutup randy.
kebun sawit ilegal libatkan aktor besar di kawasan hutan mukomuko
berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan aktor besar mantan pejabat dan pejabat aktif yang melakukan pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan kebun sawit secara ilegal di mukomuko.
baca juga:bek timnas indonesia kecewa pssi pecat sty, ini pernyataannya 
sebenarnya pemerintah daerah atau kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko memiliki instrument melaporkan dugaan perkara ini ke aph. atau melakukan peyelidikan langsung malalui ppns nya. 
dengan fakta-fakta yang ada saat ini. baiknya perkara pembukaan kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal diduga dilakukan pejabat dan mantan pejabat ini dilakukan penyelidikan perkara oleh kejaksaan agung (kejagung) atau mabes polri. agar tidak ada tumpang tindih kepentingan tertentu.
“ya kalau kita lihat fakta saat ini dan skala kasus ini sangat besar. ada baiknya pengusutan ditangani oleh kejagung atau mabes polri. sehingga penangananya bisa lebih intensif,” kata praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh.
muslim menjelaskan, jika aph tidak melakukan penyelidikan terkait ada pengerusakan hutan secara terang-terangan tentu kerusakan hutan akan semakin bertambah. 
selain munculnya tanda tanya besar di publik atas kewenangan yang dimiliki. sebab perlu digarisbawahi penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko ini, tidak mesti ada delik aduan atau laporan.
penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara.
“informasi awal sudah ada, pemberitaan di media massa juga sudah dilakukan secara masif. saya rasa ini cukup untuk aph melakukan penyelidikan, dan membuktikan kepada masyarakat bawasanya negara menentang keras, segala upaya yang melemahkan tindakan yang melawan hukum,”sampainya.
lanjutnya, pentingnya aph melakukan penyelidikan, agar dapat mengetahui apakah perkara ini masuk ke dalam pidana umum, delik khusus atau tindak pidana korupsi.
sebab kuat dugaan adanya tindakan gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang, sehingga terjadinya kejahatan kehutanan tersebut.
“jika aph menemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya gratifikasi. tentu hal tersebut sudah termasuk tindak pidana korupsi. maka dari penyidik harus lakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengungkap fakta sebenarnya,”tegasnya. 
terpisah, ketua kanopi hijau indonesia ali akbar yang tergabung di dalam konsorsium bentang alam seblat, dengan tugas utama melakukan interpensi melestarikan kawasan hutan, agar tidak rusak dan bertambah rusak, membenarkan penanganan permasalahan pengerusakan dan alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan di mukomuko. masih belum terlihatnya keseriusan pihak-pihak yang memiliki kewanangan dalam menangani perkara tersebut.
jika hal ini terus dilakukan pembiaraan tentu bentang alam seblat yang di dalamnya terdapat beberapa kawasan hutan akan tinggal nama.
“konsorsium bentang alam seblat ini memiliki wilayah interpensi 82 ribu ha, terbentang dari bengkulu utara dan mukomuko. yang kasus alih fungsi kawasan hutannya sangat-sangat menghawatirkan. dan masih belum bisa dituntaskan,”kata ali.
ali menceritakan, wajar jika luasan kawasan hutan yang dirambah sangat luas pertahunnya. karena pembukaan kawasan dilakukan secara masih dan menggunakan sistem mekanik, tidak manual lagi. yang tentunya hal ini bisa terjadi harus ada modal yang cukup besar.
“maka dari itu penyelenggara negara harus lebih serius dan segera melakukan penindakan mafia pengerusakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal ini,”tutupnya.
sementara itu, direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga, menambahkan kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang kerap terjadi akibat dampak negatif aktivitas manusia. yang tidak jarang merugikan negara yang cukup besar.
sebab untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akan membutuhkan biaya tidak sedikit dan minim keberhasilan. maka adanya perkebunan sawit ilegal dikawasan hutan mukomuko dengan luasan yang sangat  fantastis tentu menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit.
“kalau sawit tersebut ditanam secara ilegal tentu mereka tidak membayar penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang diwajibkan, apabila orang pribadi atau badan usaha memiliki izin resmi,”terangnya.
baim menjelaskan, pnbp ini pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan, mualai dari penerimaan dari sumber daya alam.
untuk pnbp terdiri dari 2 jenis psdh dan dr yang merupakan pungutan dari hasil hutan yang dipungut pasca pemanfaatan. untuk psdh, provisi sumber daya hutan, merupakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan. psdh ini wajib dibayar oleh pemegang izin hph, hphh, ipk, dan isl. kemudian dr atau dana reboisasi, merupakan salah satu jenis pungutan pnbp kayu.
“sudah sangat jelas alur dari pemanfaatan kawasan hutan agar negara tidak dirugikan, dan apabila kegiatan pembukaan kawasan dilakukan secara ilegal tentu negara tidak akan mendapat pemasukan, yang ada kerugian dan kerusakan.,”sampainya.
untuk itu terkait rusak dan berubah fungsinya kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal tentu banyak pihak yang bisa saja terlibat dalam tindakan ini. maka dari itu penyelenggara negara pemangku kebijakan diminta tidak tutup mata terkait perkara ini.
“untuk bencana alam besar saat ini sudah menjadi bom waktu di mukomuko, baik itu longsor, banjir bandang dan lainnya. maka dari itu paru-paru dunia ini harus diselamatkan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan