Dorong APH Tindak Lanjuti Polemik PT ABS, PT AIP Seluma jadi Sorotan KNPI

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 06 Jan 2025 - 22:39

Perwakilan masyarakat Pino Raya saat menemui Pemprov Bengkulu soal masalah PT ABS--RIO/RB

Lebih tegas dugaan polusi asap dan pencemaran limbah oleh aktifitas pabrik ini juga disoroti oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu.

Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma harus tegas, jika PT AIP ternyata tidak mematuhi regulasi dan tidak bisa diatur, maka sebaiknya dimusnahkan saja.

"Kalau tidak bisa diatur dengan regulasi, sebaiknya PT AIP dibumi hanguskan saja,"tegas pria yang disapa Baim ini.

Baim meminta agar Pemkab Seluma segera melakukan audit dan pemeriksaan berkala terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit PT. AIP yang bergerak di bidang pengolahan Crude Palm Oil (CPO) ini.

Termasuk memverifikasi apakah dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah perusahaan benar-benar melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan yang telah disetujui.

Jika ditemukan pelanggaran dalam dokumen lingkungan, seperti tidak dilaksanakannya rencana pengelolaan atau pemantauan yang telah disetujui, maka aparat penegak hukum (APH) perlu mengambil tindakan tegas.

"Tindakan tegas ini bisa berupa sanksi administratif, denda, atau bahkan penutupan sementara operasi perusahaan hingga masalah tersebut diselesaikan,"pungkas Baim.

Meski ada keluhan warga yang resah lantaran dugaan adanya limbah CPO dan polusi asap yang disebabkan oleh aktifitas pabrik PT. AIP.

Namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Seluma tampaknya tidak bisa berbuat banyak, jangankan untuk menguji baku mutu, namun untuk melakukan monitoring ke perusahaan perusahaan pun tampaknya tersendat.

Hal ini lantaran minimnya plot anggaran yang terdapat pada DLH Seluma, sehingga monitoring hanya sempat dilakukan 1 tahun sekali, padahal idealnya monitoring dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Ini diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (DLH) Seluma, Sudarman melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Lingkungan, Nazirin.

"Kita tidak ada anggarannya lagi pada 2024, kemungkinan baru bisa dilakukan monitoring pada tahun ini, itupun insyaallah dilakukan pada pertengahan tahun,"sampai Nazirin.

Mengenai polusi asap diakui mereka memang belum pernahkan melakukan uji kualitas mutu udara, sedangkan terkait dugaan limbah CPO, Kepala DLH Seluma, Sudarman.

Membenarkan bahwa sungai yang diduga tercemar sempat melakukan uji sampel. Namun hasilnya menunjukkan nilainya dibawah baku mutu, artinya perusahaan tidak melanggar batas. Namun saat dicoba untuk memintai hasil uji lab, Kadis DLH tidak dapat menunjukkan hasilnya lantaran hasil uji lab hanya mereka dapatkan via telfon saja.

dorong aph tindak lanjuti polemik pt abs,  pt aip seluma jadi sorotan knpi                            koranrb.id - tokoh masyarakat (tomas) bengkulu selatan (bs) mendorong aparat penegak hukum (aph) membantu masyarakat terkait permasalahan dengan pt agro bengkulu selatan (abs). 
saat ini permasalahan pt abs dengan masyarakat belum terselesaikan. masyarakat khususnya wilayah pino raya telah meminta bantuan dprd bengkulu selatan, pemkab bengkulu selatan hingga pemprov bengkulu. 
salah satu tomas bengkulu selatan oni lufty mengatakan, dirinya mendukung masyarakat dalam permasalahan perusahan pt abs di pino raya. 
menurutnya apa yang diperjuangkan oleh masyarakat tersebut harus didukung.
baca juga:jadi temuan bpk, ini rincian bok dinkes kepahiang rp7,7 miliar 
baca juga:bangun pengaman pantai, atasi abrasi di bengkulu utara
sebagai bentuk dukungan, dirinya berharap banyak aph bengkulu selatan membantu warga tersebut. 
“saya yakin aph tau permasalahan ini, aph punya intelijen dan sebagainya. maka dari itu bantu permasalahan tersebut pastikan dipihak masyarakat,” ujar oni. 
selain dorongan ke aph, lebih tegas lagi oni meminta pemda bengkulu selatan serius dalam menyikapi permasalahan tersebut. ia tidak ingin masalah kecil menjadi besar karena konflik tersebut. 
menurut oni apabila sejak awal pemkab bengkulu selatan serius dalam masalah ini maka tidak akan ada konflik berkepanjangan seperti saat ini. 
“masalah perusahaan sudah jelas artinya pemerintah tegas lah,” kata oni. 
baca juga:grand opening berjalan meriah, travel haji dan umrah bsh berikan layanan terbaik 
baca juga:dishub rejang lebong ajukan usulan fasilitas penunjang ke kementerian perhubungan
yang paling tidak masuk akal masih kata oni adalah izin pt yang sudah habis tapi pemerintah seolah tidak tahu menahu. 
“pemerintah pasti tau dan jangan dibiarkan perushaan beroperasi kalau tidak ada izin atau izin sudah habis,” imbuhnya. 
sebelumnya perwakilan masyarakat pino raya telah mempersiapkan laporan masalah pt abs ke polres bengkulu selatan. 
“kami akan lapor ke aph, khususnya ke polres bengkulu selatan. karena disitu ada dugaan kerugian negara, salah satunya pajak,” kata perwakilan ketua forum masyarakat pino raya (fmpr) rusli.
baca juga:kejati bengkulu sorot perambahan hutan jadi kebun sawit di mukomuko 
baca juga:belanja pegawai sedot 50 persen apbd rejang lebong
selain ke aph, poin penting lainnya disampaikan fmpr kepada pemkab bengkulu selatan sebelumnya adalah agar izin usaha perusahaan (iup) pt abs dicabut. sebab pt abs dinilai tidak lagi memiliki izin untuk mengelola lahan perkebunan tersebut. 
“kami minta pak bupati untuk mencabut izin usaha tersebut,” pungkasnya.
sementara itu, polemik pt agrindo indah persada (aip) yang beroperasi di desa tumbuan kecamatan lubuk sandi ternyata juga menjadi sorotan bagi pemuda, salahsatunya yakni dpd komite nasional pemuda indonesia (knpi) seluma.
organisasi pemuda yang cenderung bergerak pada hal yang baik dan positif, ini mendesak agar pemerintah kabupaten (pemkab) seluma segera untuk melihat apakah benar yang dilakukan oleh pt aip sudah sesuai regulasi dan aturan yang berlaku atau bahkan sebaliknya.
baca juga:gugatan evi-rico di mahkamah konstitusi berlanjut ke persidangan
baca juga:98 persen warga bengkulu tengah terdaftar peserta bpjs kesehatan
ini disampaikan ketua umum dpd knpi seluma yang juga anggota dprd seluma, febrinanda putra pratama, sh. jika memang tidak sesuai regulasi bersalah, maka knpi mendukung pemkab seluma untuk menertibkan pt aip.
bahkan ini juga tidak banya berlaku untuk pt aip, jika perusahaan lainnya tidak sesuai regulasi, maka harus ditertibkan. 
"sebaiknya pemkab seluma segera melakukan pemeriksaan ke pt aip, apakah benar semua yang dilakukan oleh mereka sudah sesuai regulasi atau tidak, sehingga tidak mengambang seperti ini.
karena untuk apa berinvestasi jika tidak mengikuti aturan yang telah ada di kabupaten seluma,"tegas febrinanda.
baca juga:bpbd bengkulu tengah tambah 1 posko penanggulangan bencana
baca juga:pengumuman cpns pemkab bengkulu tengah masih tunggu nilai dari bkn 
lebih tegas dugaan polusi asap dan pencemaran limbah oleh aktifitas pabrik ini juga disoroti oleh wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu.
direktur walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga mengatakan bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) seluma harus tegas, jika pt aip ternyata tidak mematuhi regulasi dan tidak bisa diatur, maka sebaiknya dimusnahkan saja.
"kalau tidak bisa diatur dengan regulasi, sebaiknya pt aip dibumi hanguskan saja,"tegas pria yang disapa baim ini.
baim meminta agar pemkab seluma segera melakukan audit dan pemeriksaan berkala terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit pt. aip yang bergerak di bidang pengolahan crude palm oil (cpo) ini.
termasuk memverifikasi apakah dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah perusahaan benar-benar melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan yang telah disetujui.
jika ditemukan pelanggaran dalam dokumen lingkungan, seperti tidak dilaksanakannya rencana pengelolaan atau pemantauan yang telah disetujui, maka aparat penegak hukum (aph) perlu mengambil tindakan tegas. 
"tindakan tegas ini bisa berupa sanksi administratif, denda, atau bahkan penutupan sementara operasi perusahaan hingga masalah tersebut diselesaikan,"pungkas baim.
meski ada keluhan warga yang resah lantaran dugaan adanya limbah cpo dan polusi asap yang disebabkan oleh aktifitas pabrik pt. aip.
namun dinas lingkungan hidup (dlh) seluma tampaknya tidak bisa berbuat banyak, jangankan untuk menguji baku mutu, namun untuk melakukan monitoring ke perusahaan perusahaan pun tampaknya tersendat.
hal ini lantaran minimnya plot anggaran yang terdapat pada dlh seluma, sehingga monitoring hanya sempat dilakukan 1 tahun sekali, padahal idealnya monitoring dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. ini diungkapkan kepala dinas (kadis) lingkungan hidup (dlh) seluma, sudarman melalui kepala bidang (kabid) pengendalian lingkungan, nazirin. 
"kita tidak ada anggarannya lagi pada 2024, kemungkinan baru bisa dilakukan monitoring pada tahun ini, itupun insyaallah dilakukan pada pertengahan tahun,"sampai nazirin.
mengenai polusi asap diakui mereka memang belum pernahkan melakukan uji kualitas mutu udara, sedangkan terkait dugaan limbah cpo, kepala dlh seluma, sudarman.
membenarkan bahwa sungai yang diduga tercemar sempat melakukan uji sampel. namun hasilnya menunjukkan nilainya dibawah baku mutu, artinya perusahaan tidak melanggar batas. namun saat dicoba untuk memintai hasil uji lab, kadis dlh tidak dapat menunjukkan hasilnya lantaran hasil uji lab hanya mereka dapatkan via telfon saja.
"untuk dugaan limbah hasilnya ada dan dibawah baku mutu, namun untuk rinciannya kami tidak ada. yang menyimpan hanya uptd laboratorium dlh provinsi bengkulu dan pt. aip itu sendiri,"jelas sudarman.
padahal, sejumlah warga mengaku sudah terbiasa dengan kondisi tersebut lantaran tidak adanya ketegasan dari pihak berwenang untuk mengusutnya. dampak dari polusi asap dan limbah cpo langsung bersentuhan oleh masyarakat, terutama yang berada di desa penyangga, yakni desa tumbuan kecamatan lubuk sandi.
asap beserta aromanya yang menyengat (busuk,red) tidak jarang meluas hingga ke jalan lintas bengkulu - manna yang berada sekitar 500 meter dari pabrik.
jika asap sedang banyak, baunya bisa tercium hingga jalan raya dan rumah warga yang berada disekitar pabrik, baunya tentu cukup menyegat,"sampai warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
berkaitan dengan dampak terhadap munculnya ispa. penyakit ispa selalu menjadi penyakit terbanyak dari total top 10 penyakit di puskesmas tumbuan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni rentang 2022 - 2024.
pada tahun 2022 mencapai 458 kasus, tahun 2023 mencapai 366 kasus dan tahun 2024 mencapai 425 kasus.
adanya dugaan limbah cpo dari pt aip juga membuat sebagian masyarakat resah, lantaran limbah diduga mengalir dan merusak ekosistem di aliran sungai gasan yang posisinya tepat melintasi pabrik pt aip.
dari penjelasan warga, sebelum adanya pabrik pt aip, aliran sungai gasan memiliki warna yang cukup jernih . namun saat ini kondisinya sudah berubah 180 derajat. aliran sungai gasan menjadi keruh dan cenderung berwarna coklat kehitaman disertai buih.
hingga saat berita ini diturunkan, pihak perusahaan membantah adanya dugaan asap maupun limbah cpo tersebut. humas pt aip, raffles mengaku hasil pengolahan di pabrik memang mengeluarkan asap, namun itu berasal dari kerjel saat proses steam dilakukan, setelah itu dilakukan maka kualitas udara sudah normal lagi, bahkan mereka mengklaim sudah melakukan uji kualitas mutu udara dan hasilnya masih dibawah ambang batas.
“mengenai asap itu dari kernel kita memang saat steam akan ada asap nya, tetapi setelah itu sudah normal lagi, dan sudah dilakukan uji kualitas mutu udara bang,”sampainya
sementara itu mengenai dugaan limbah yang mencemari anak sungai, disampaikan rafles bahwa  itu kasus sudah lama, dlh juga telah mengunjungi pt aip dan dikatakannya tidak ada pencemaran limbah.
“ooo mengenai limbah sudah tidak ada lagi bang, itu kasus lama pada tahun lalu, dlh juga sempat kunjungan dan tidak ada pencemaran limbah lagi bang, sudah clear kemarin,”pungkas raffles.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan