Belum Ada Dana Bankeu Pilkades, 19 Pjs Diperpanjang, Tak Ada Pilkades 2025

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 06 Jan 2025 - 23:04

PILKADES: Belum Ada Dana Bankeu Pilkades, 19 Pjs Diperpanjang, Tak Ada Pilkades 2025. FOTO: Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si--

belum ada dana bankeu pilkades, 19 pjs diperpanjang, tak ada pilkades 2025                             koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara sepertinya tidak akan melaksanakan pilkades tahun ini. 
meskipun saat ini 28 desa di bengkulu utara dijabat oleh pejabat sementara (pjs) kepala desa dan sudah menjabat sejak awal tahun lalu.

selain karena belum lengkapnya regulasi turunan undang-undang des ayang baru 2024 lalu. 
saat ini dalam apbd bengkulu utara tidak mencantumkan anggaran untuk bantuan keuangan pilkades di 28 desa yang saat ini dijabat oleh kepal pjs kepala desa. 
baca juga:115 pasien kasus gigitan hpr, pemkab mukomuko siapkan 1.300 var 
baca juga:jangan diselesaikan secara kekeluargaan, uptd pppa: pelaku kejahatan asusila anak mesti dihukum
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bengkulu utara rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika memang pemda bengkulu utar belum memasukan anggaran untuk bantuan keuangan pilkades. 
hal ini lantaran sampai saat ini peraturan pemerintah (pp) sebagai aturan turunan dari undang-undang desa tak kunjung terbit. 
sedangkan dalam pelaksanaan pilkades pemda bengkulu utara harus membuat perda perubahan tentang desa lebihdulu sebagai dasar acuan pelaksanaan pilkades. 
“untuk membuat perda tersebut kita masih menunggu peraturan pemerintah sebagai dasar untuk membuat peraturan daerah,” terangnya. 
baca juga:2 pns indisipliner di mukomuko dalam satu tahun, terancam dipecat
baca juga:gauli bocah 10 tahun lebih 4 kali, kakek asal seluma terancam 15 tahun penjara
ia menerangkan jika peraturan pemerintah tersebut bisa disahkan sebelum bulan juni, maka pemda bngkulu utara bisa menindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah. 
terkait dengan anggaran bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades, jika memang semua dasar aturan sudah lengkap ia menegaskan bisa dianggarkan dalam apdb perubahan.
“namun memang dalam apbd belum ada anggaran dana bantuan keuangan, kita masih menunggu dasar aturan lebihdulu yang menjadi dasar kita menganggarkan dana melaksnakan pilkades,” terangnya. 
di sisi lain, dari 28 desa yang saat ini diisi oleh pjs kepala desa saat ini ada 19 pjs yang sudah memasuki masa satu tahun sehingga masa jabatan pjsnya sudah habis. 
baca juga:banyak pns belum masuk dan ruangan kotor, wabup geram saat sidak disdikbud seluma
baca juga:9 januari, kpu lebong rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih 
namun ia menegaskan akan dilakukan penuynjukan atau perpanjangan jabatan pjs oleh pemerintah daerah. 
“untuk pjs yang akan menjabat di desa-desa yang sudah satu tahun tersebut akan kita tunjuk kembali dan nantinya apakah oleh pjs yang sama atau pns lainnya menjadi kewenangan kami pemerintah, namun selama belum ada kades defenitif akan diisi oleh pejabat sementara,” pungkas rahmat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan