Dewan Soroti Nasib Honorer Pemkab Kepahiang Usai Diputus Kontrak

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 06 Jan 2025 - 23:06

Angota DPRD Kabupaten Kepahiang, Anudin, S.Sos--HERU/RB

dewan soroti nasib honorer pemkab kepahiang usai diputus kontrak                             kepahiang, koranrb.id - anggota dprd kabupaten kepahiang, anudin, s.sos menyoroti nasib para honorer berstatus tenaga harian lepas (thl) yang sudah diputus kontrak oleh pemkab kepahiang. 
khususnya mereka yang telah lama mengabdi hingga belasan tahun dan hanya menggantungkan hidup dengan mengabdi sebagai honorer di opd lingkungan pemkab kepahiang. 
menurutnya, pemkab kepahiang mesti memikirkan nasib para honorer yang selama ini terbukti telah membantu beban kerja pns di seluruh opd lingkungan pemkab kepahiang. 
"misalnya, honorer yang bertugas di pbk, satpol pp atau lainnya.
baca juga:belum ada dana bankeu pilkades, 19 pjs diperpanjang, tak ada pilkades 2025 
mereka ini kan hidupnya hanya bergantung dengan menjadi honorer ini lah.
kalau di rumah kan saat ini, bisa dibayangkan dari mana mereka hidup," kata anudin. 
terlebih, lanjut anggota banggar dprd kabupaten kepahiang itu mengatakan alokasi anggaran penggajian honorer telah disetujui sebesar rp19 miliar. 
"soal ada pemangkasan atau tidak, kita tidak melihat ke sana.
baca juga:115 pasien kasus gigitan hpr, pemkab mukomuko siapkan 1.300 var 
yang jelas, kami di dewan telah menyetujui anggaran untuk menggaji honorer itu dialokasikan rp19 miliar," kata anudin. 
dengan kondisi yang ada, pihaknya berharap pemkab dapat bijak untuk ikut memikirkan nasib para honorer di lingkungan pemkab kepahiang. 
seluruh honorer berstatus thl di kabupaten kepahiang sendiri, telah resmi dirumahkan per 31 desember 2024. 
lewat surat edaran (se) nomor:800/1076/bag.7/kph/2024 yang ditandatangani langsung sekda kepahiang, dr. hartono, m.pd, mh, ribuan honorer berstatus thl di lingkungan pemkab kepahiang dilakukan pemutusan hubungan kerja  berdasarkan surat perjanjian kerja (spk) pada sekretariat daerah dan perangkat daerah.  
baca juga:jangan diselesaikan secara kekeluargaan, uptd pppa: pelaku kejahatan asusila anak mesti dihukum
masih di dalam se juga dijelaskan, tenaga administrasi, sopir, penyuluh, cleaning service, penjaga malam, pramusaji dan caraka di setiap dinas akan dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu. 
untuk diangkat kembali menjadi thl 2025, masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut.
terkait alokasi anggaran, sekda kepahiang dr. hartono telah menyampaikan di ta 2025 alokasi buat thl tinggal tersisa rp7 miliar saja.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan