Dewan Siap Tuntaskan Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Bengkulu Utara

dewan siap tuntaskan perda bantuan hukum masyarakat miskin di bengkulu utara koranrb.id – dprd bengkulu utara sudah mulai menyusun pembahasan atau sidang pada masa sidang pertama tahun ini. ada beberapa rancangan peraturan daerah yang targetnya akan dituntaskan dalam tiga bulan kedepan.  sekretaris dprd bengkulu utara eka hendriyadi, sh, mh menerangkan jika saat ini badan pembentuk peraturan daerah (bapem perda) dprd bengkulu utara sudah menyusun agenda pembahasan dalam masa sidang pertama.  perda yang akan dibahas selain perda inisiatif adalah perda bantuan hukum masyarakat kurang mampu.  baca juga:penyebab kematian eksekutor rampok di kepahiang masih samar baca juga:513 hektare lahan kelapa sawit di bengkulu utara siap replanting awal tahun ini rancangan perda ini adalah rancangan perda inisiatif dari dprd bengkulu utara.  “kita menbgagendakan pembahasan raperda bantuan hukum masyarakat kurang mampu tersebut,” terangnya.  dprd bengkulu utara menyusun jadwal untuk pembahasan dengan kanwil hukum dan ham yang memang wajib dilakukan bersama dengan tim akademisi.  ini lantara dprd bengkulu utara adalah penggagas dalam peraturan daerah tersebut adalah dprd. “maka kita akan membahas dengan kanwil hukum dan ham dan bersama tium dari akademisi yang ikut bersama menyusun rancangan peraturan daerah tersebut,” terangnya.  baca juga:masuk jadwal pengumuman cpns, pemda tunggu surat bkn baca juga:dewan soroti nasib honorer pemkab kepahiang usai diputus kontrak ia menerangkan jika rancangan peraturan daerah tersebut didorong dprd untuk segera dibahas karena sangat dibutuhkan masyarakat.  dengan adanya perdaturan daerah ini maka pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk memberikan masyarakat kurang mampu utnuk bantuan hukum jika terjadi permasalahan.  “maka dprd sepakat untuk membahas rancangan perda ini dalam masa sidang pertama,” terangnya.  selain itu, dalam masa sidang pertama dprd bengkulu utara juga akan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah wajib yang akan dibahas tersebut.  di antaranya adalah rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan perjanggungjawaban apbd. baca juga:115 pasien kasus gigitan hpr, pemkab mukomuko siapkan 1.300 var baca juga:gauli bocah 10 tahun lebih 4 kali, kakek asal seluma terancam 15 tahun penjara “karena ada perda wajib yang memang harus dibahas bersama dengan pemerintah daerah,” terangnya.  sebagai informasi tambahan, pembahasan 2 rancangan peraturan daerah (raperda) usulan eksekutif atau pemkab bengkulu utara, sudah masuk agenda dprd bengkulu utara guna dilakukan pembahasan.  adalah raperda tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) bengkulu utara.  sekda bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika kasus kekerasan di bengkulu utara tahun 2024 memang menurun jika dibandingkan tahun 2023.  namun jumlah anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual masih tebilang tinggi, mencapai 35 korban.  “maka kita sudah membuat satuan tugas gabungan bersama forkopimda untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar fitriansyah.  dengan adanya perda nantinya, bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan program pencegahan yang dilakukan oleh pemkab bengkulu utara maupun satgas yang dibentuk.  namun juga terkait payung hukum pelaksanaan program yang akan di lakukan dalam penanganan anak sebagai korban maupun perempuan korban kekerasan. “sehingga ada standar yang akan kita lakukan dalam pelaksanaan penanganan korban,” sebut fitriansyah.  dalam pelaksanaan pemulihan dampak psikologis anak korban kekerasan, pemkab bengkulu utara tidak akan bekerja sendiri. tetapi juga bekerja sama dengan kementerian sosial sehingga bisa mempercepat pelaksanaan pemulihan anak korban kekerasan.  “karena permasalahan kekerasan anak dan perempuan ini bisa menjadi sorotan untuk terus ditekan hingga tidak ada lagi kasus kekerasan,” terangnya. selain itu, untuk rancangan raperda rpjmd juga sangat penting nantinya untuk memasukan beberapa program yang menjadi skala prioritas untuk bupati dan wakil bupati terpilih usai dilantik.  sehingga target pembangunan yang ingin dilaksanakan akan masuk dalam rpjmd. “kita tinggal menunggu jadwal dari dprd untuk melakukan pembahasan,” ujarnya.

Tag

• # tuntaskan perda
• # dewan tuntaskan
• # siap tuntaskan
• # bantuan hukum
• # masyarakat miskin

Share

• 
• 
• 
• 
•