Siap Dampingi Penagihan TGR 2023 Rp810 Juta, Kajari RL: Penting Jaga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 06 Jan 2025 - 23:14

KETERANGAN: Kajari Rejang Lebong Fransesco Tarigan, SH, MH didampingi Kasi Datu Ranu Wijaya, saat memberikan keterangan terkait TGR Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023. ARIE SAPUTRA WIJAYA/RB--

siap dampingi penagihan tgr 2023 rp810 juta, kajari rl: penting jaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah                            koranrb.id – hingga saat ini, tunggakan tuntutan ganti rugi (tgr) pemkab rejang lebong tahun 2023 masih menyisakan rp810 juta yang belum terselesaikan. 
meskipun demikian, kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong mengaku belum pernah menerima permintaan resmi dari pemerintah daerah untuk mendampingi proses penagihan kepada organisasi perangkat daerah (opd) atau pihak ketiga yang belum menyelesaikan kewajiban mereka.
kepala kejaksaan negeri (kajari) rejang lebong, fransesco tarigan, sh, mh, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik inspektorat daerah maupun opd terkait, belum pernah mengajukan permintaan pendampingan kepada pihak kejaksaan. 
"sampai dengan saat ini, pemkab rejang lebong, baik itu melalui inspektorat daerah atau opd, belum ada yang meminta pendampingan dari kejaksaan. dengan demikian, seluruh kegiatan terkait penagihan tgr tersebut masih menjadi kewenangan pemkab," ujar kajari.
baca juga:hari ini, puncak perayaan hut kabupaten kepahiang ke 21, bakal dihadiri sederet tamu penting
baca juga:dewan siap tuntaskan perda bantuan hukum masyarakat miskin di bengkulu utara
menurut kajari, penanganan tgr diatur berdasarkan regulasi hukum yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan dana hasil temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) paling lama dalam waktu 60 hari setelah laporan disampaikan. 
jika dalam jangka waktu tersebut pengembalian tidak dilakukan, maka penagihan akan dilakukan oleh inspektorat daerah. 
namun, apabila setelah upaya tersebut kewajiban masih belum terselesaikan, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan.
"regulasi memberikan waktu selama 60 hari kepada pemda untuk menyelesaikan pengembalian sesuai temuan bpk. setelah itu, jika tidak ada tindak lanjut, proses penagihan menjadi tanggung jawab inspektorat. namun, jika proses ini masih tidak membuahkan hasil, maka aparat penegak hukum dapat turun tangan sesuai kewenangan yang ada," jelasnya.
baca juga:penyebab kematian eksekutor rampok di kepahiang masih samar
baca juga:513 hektare lahan kelapa sawit di bengkulu utara siap replanting awal tahun ini 
kondisi ini menempatkan pemkab rejang lebong sebagai pihak yang harus mengambil langkah awal dalam menyelesaikan tunggakan tgr yang belum tuntas.
fransesco menambahkan bahwa keterlibatan kejaksaan hanya akan terjadi jika diminta secara resmi oleh pemerintah daerah atau jika terdapat laporan masyarakat yang mendukung tindakan lebih lanjut.
ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk memberikan pendampingan jika diperlukan, terutama dalam upaya penagihan kepada pihak-pihak yang terlibat.
pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penagihan berjalan sesuai aturan dan transparan. 
baca juga:masuk jadwal pengumuman cpns, pemda tunggu surat bkn
baca juga:115 pasien kasus gigitan hpr, pemkab mukomuko siapkan 1.300 var 
"kami terbuka untuk mendampingi jika ada permintaan dari inspektorat atau opd terkait. hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ungkap kajari.
namun demikian, tanpa adanya permintaan resmi dari pemerintah daerah, kejaksaan tidak dapat secara langsung terlibat dalam proses penagihan. 
hingga saat ini, kejaksaan hanya berfungsi sebagai pengawas hukum yang menunggu laporan atau permintaan dari pihak-pihak berwenang.
dalam kesempatan tersebut, kajari juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi jika memiliki informasi atau data terkait pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah.
masyarakat diimbau untuk melaporkan temuan mereka kepada kejaksaan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
"apabila masyarakat memiliki data atau informasi yang relevan, kami mengundang mereka untuk melaporkannya kepada kejaksaan. kami akan memastikan bahwa laporan tersebut diproses sesuai prosedur hukum yang ada," tegasnya.
diketahui sebelumnya, dari total tgr tahun anggaran 2023 sebesar rp 4.000.057.800, inspektorat daerah kabupaten rejang lebong mengklaim sebesar rp 3.247.418.014 atau 81,18 persen telah berhasil diselesaikan hingga minggu ketiga desember.
sisa rp 810 juta lagi tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (opd), seperti badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd), dprd, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), serta dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman (dpuprpkp).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan