Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Dukung Persoalan PT ABS Diproses Secara Hukum

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 07 Jan 2025 - 22:39

Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi --RIO/RB

bupati bengkulu selatan gusnan dukung persoalan pt abs diproses secara hukum                             koranrb.id - persoalan pt agro bengkulu selatan (abs) dengan warga kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan belum menemui titik temu.
terbaru bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi mendorong persoalan tersebut diproses secara hukum. 
sikap tegas dinyatakan bupati gusnan mulyadi terhadap persoalan pt abs dengan warga bengkulu selatan. 
bupati gusnan mulyadi mendorong masyarakat bengkulu selatan yang merasa dirugikan oleh pt agro bengkulu selatan (abs) untuk melapor ke aparat penegak hukum polisi atau jaksa.
baca juga:tunggakan iuran bpjs kesehatan di rejang lebong mencapai rp 7,63 miliar
baca juga:43 peserta tidak lulus pppk akan jadi pppk paruh waktu
menurut gusnan setiap perusahaan yang berdiri di kabupaten bengkulu selatan wajib mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. perusahaan wajib memberikan keuntungan bagi masyarakat dan daerah.
perusahaan juga tidak boleh merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. 
bengkulu selatan dinilai gusnan masih banyak memiliki potensi kekayaan alam yang dapat dikelola oleh masyarakat, perusahaan dan pemerintah.
kepada perusahaan yang telah berdiri dan mengambil di tanah bengkulu selatan wajib patuh terhadap aturan yang berlaku di bengkulu selatan. 
baca juga:rabu, mahkamah konstitusi gelar sidang gugatan pilkada bengkulu tengah
baca juga:dinas damkar bengkulu tengah akan usulkan bantuan armada ke pusat
terkait pt abs diungkapkan gusnan wajib mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah, salah satunya tentang perizinan. selama ini pt abs telah beroperasi hingga belasan tahun di wilayah ulu manna hingga pino raya. 
apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan perusahaan tersebut maka gusnan berharap masyarakat melapor ke aparat penegak hukum. 
“ya, saya rasa memang selayaknya menempuh jalur hukum, kalau memang masyarakat dirugikan,” kata gusnan.
sedangkan soal perizinan perusahaan, gusnan mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tidak lagi mengeluarkan izin. sebab izin saat ini telah melalui sistem online dan langsung dikeluar oleh pemerintah pusat. 
baca juga:968 peserta mendaftar pppk tahap ii, 397 peserta belum submit
baca juga:paling beracun di dunia! berikut 5 fakta unik kadal gila monster, berbahaya bagi manusia
“kalau soal izin tentunya bukan lagi pemerintah daerah tapi melalui si cantik cloud (perizinan),” sampai gusnan. 
pt abs yang bergerak di bidang perkebunan bengkulu selatan tidak berhenti mendapat sorotan dari masyarakat. perusahaan ini pun siap dilaporkan oleh fmpr dan walhi bengkulu ke aparat penegak hukum (aph). 
sebelumnya direktur walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengatakan, perusahaan pt abs sampai tahun 2024 ini tidak lagi memiliki hgu. izin lokasi pada tahun 2012 lalu hanya diperpanjang batas tahun 2015 dan berkahir  tahun 2016. 
atas dasar itulah ia menilai pt abs terlalu berani menggarap lahan tanpa hgu sejak tahun 2016. 
“masih melengkapi berkas untuk menempuh jalur hukum,” kata ibrahim
saat ini sambung ritonga tidak lebih dari jumlah total lahan pt abs yang digarap oleh perusahaan. itu artinya perusahaan tersebut dinilai tidak serius mengelola perkebunan kelapa sawit.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan