Ssst.. Ada THL yang Tidak Dirumahkan, DPRD Provinsi Bengkulu Bilang Begini

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 07 Jan 2025 - 23:24

APEL: ASN dan THL Pemprov Bengkulu saat mengikuti upacara rutin, beberapa waktu lalu.--ABDI/RB

ssst.. ada thl yang tidak dirumahkan, dprd provinsi bengkulu bilang begini                            bengkulu, koranrb.id – ternyata masih ada tenaga harian lepas (thl) pemerintah provinsi bengkulu yang tidak dirumahkan.
sepertinya surat keputusan (sk) kontrak kerja mereka diperpanjang tahun ini.
thl itu selasa 7 januari 2025 masih terlihat bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) pemprov bengkulu.
padahal sesuai edaran (se) nomor 800/4216/bkd/2020 yang dikeluarkan oleh asisten iii setdaprov bengkulu, h. nandar munadi, s.sos, m.si para thl tahun 2025 ini tidak diperpanjang lagi kontraknya. mereka diberhentikan akhir desember lalu untuk evaluasi kinerja.
menyikapi ini, anggota dprd provinsi bengkulu, edwar samsi menegaskan, agar seluruh thl baik itu kerabat dekat, titipan untuk dapat dirumahkan.
baca juga:3 tahun mangkrak, dewan: pukesmas kampung bali sudah seperi rumah hantu
“hal itu diskriminasi apabila memang ditemukan.
itu tidak adil untuk thl lain yang dirumahkan juga,” tegas edwar melalui sambungan telepon, selasa, 7 januari 2024.
lebih lanjut, edwar mengatakan, kendati thl harus  dirumahkan, memang ada beberapa thl yang memang tidak dirumahkan.
“thl yang tidak dirumahkan itu supir, security. itu boleh (tidak dirumahkan, red),” sampai edwar pada rb.
baca juga:mutasi lagi, kasat lantas polres kepahiang bergeser
atas itu, edwar meminta para pejabat untuk mematuhi se yang telah dikeluarkan pemprov bengkulu terkait perumahan thl tersebut.
“kita minta para pejabat, terkait thl yang masih bekerja di opd-opd tersebut, tolong patuhi se yang dikeluarkan pemprov,” sampai edwar.
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi saat dikonfirmasi terkait masih ada thl yang dipekerjakan tidak mau berkomentar.
“kita tunggu saja sampai 10 januari,” katanya.
baca juga:opsen pajak 66 persen berlaku, ini cara menghitung pajak kendaraan bermotor terbaru
dia menjelaskan para thl akan dievaluasi sesuai dengan se yang diterbitkan.
“batas waktu sampai 10 januari artinya semua opd harus selesai melakukan evaluasi sampai waktu yang ditetapkan,” ungkap gunawan.
lebih lanjut, gunawan menjelaskan, hasil evaluasi nanti akan diserahkan kepada gubernur untuk ditelaah untuk pengambilan kebijakan terkait honorer. 
sementara poin yang paling penting adalah tidak boleh merekrut honorer baru tanpa persetujuan gubernur.
baca juga:isu honorer siluman di seluma menguat, diduga belum 2 tahun kerja sudah lulus pppk
“tidak boleh merekrut honorer baru tanpa persetujuan gubernur,” kata gunawan.
lebih lanjut, gunawan mengatakan, untuk kebijakan perpanjangan kontrak tenaga honorer kembali kepada kepala opd masing-masing. 
“jika ada opd yang beralasan tidak ada anggaran untuk perpanjangan kontrak, artinya ini kebijakan kepala opd itu sendiri.
karena kalau tidak ada anggaran bagaimana mana mau memberikan gaji, kan kasian kalau tidak ada anggaran,” terang gunawan.